MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Abdul Hayat mengatakan, Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada saat ini harus kuat. Untuk mengetahui itu, tentu dilakukan pelatihan-pelatihan skill, sehingga terjadi pula peningkatan produktivitas.
“Saya sementara menggagas masalah kualitas dan bukan kuantitas. Jika mengarah ke sana, semua instrumen harus diperbaiki. Mulai dari SDM nya, pelatihannya, lokasi, jenis-jenis produk yang dipasarkan seperti yang ada di UKM, dan semua itu harus dikontrol dan difasilitasi pemerintah,” jelasnya.
Menurutnya, Pemerintah Sulsel sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, bertindak sebagai supporting sistem.
“Apa yang dilakukan Kementerian Ketenagakerjaan ini adalah ingin mendorong lebih luas di kabupaten kota. Tentu di kabupaten/kota dulu, jika kabupaten/kota bagus, imbasnya ke provinsi. Dan di provinsi pertumbuhan ekonomi kita bisa lebih cepat di tengah pandemi Covid-19 ini,” ujarnya.
Abdul Hayat pun berharap agar kegiatan ini lebih luas lagi jangkauannya, seperti yang disampaikan oleh Kepala Balai UPTP Kendari, bekerja tuntas atau mandiri.
“Jadi kita antar suatu program ke masyarakat, dilihat segimana yang cocok, kemudian kita dorong, untuk mandiri. Dan tidak tergantung lagi kepada pemerintah,” harapnya.
Untuk itu, diperlukan adanya sinergitas dari pemerintah daerah dan pemerintah provinsi, terlebih pemerintah pusat. Tapi, ia mengingatkan agar jangan terlalu berharap juga di pemerintah pusat, tapi apa yang disiapkan oleh pemerintah daerah agar betul-betul sinergi.
“Yang disiapkan oleh daerah yakni jenis rangkaian produk, memastikan orang-orang bekerja disitu, dan data. Data ini harus betul-betul tepat. Jangan kotak-kotak, harus tuntas supaya saling mendukung,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala UPTP Balai Peningkatan Produktivitas, Ditjen Pembinaan, Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan RI, Andi Asriani Koke, menyampaikan, Balai Peningkatan Produktivitas (BPP) Kendari ini sebagai perpanjangan tangan untuk memberikan pelatihan-pelatihan peningkatan produktivitas di wilayah binaan, yaitu 10 provinsi di Indonesia timur.
Ia juga melaporkan, peserta yang hadir hanya sedikit, mengingat tetap menerapkan protokol kesehatan.
Mengenai pengukuran, kata Asriani, pengukuran ini adalah nilai tambah, kemudian score yakni modul dua. Dimana, score modul dua adalah kelanjutan dari pelatihan sebelumnya yang telah mendapatkan score modul satu.
“Score modul satu itu, adalah pembentukan teamwork dan tenaga kerja, sementara untuk score modul dua ini adalah bagaimana meningkatkan kualitas SDM dibawah perusahaan,” ungkapnya.
Hadir dalam acara tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja Sulsel Andi Darmawan Bintang, dan Kolonel Infanteri Arfin Dahlan Dandim 0618/BS. (*)
Editor : Jenita
