MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Jelang pelaksanaan Pekan Paralympic Nasional (Perparnas) XVI yang akan dihelat pada November tahun ini di Papua, atlet difabel asal Sulsel ramai-ramai pindah atau mutasi ke provinsi lain. Kepindahan sejumlah atlet difabel Sulsel ini diduga karena adanya “penjualan” atlet oleh oknum tertentu.
Hal tersebut dungkapkan Ketua Terpilih National Paralympic Committee (NPC) Sulsel hasil Musyawarah Olahraga tingkat Provinsi (Musorprov) tahun 2019, Muhammad Sony Sandra, saat berkujung ke Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sulsel, Rabu (9/7/2021).
Sony menjelaskan, “penjualan” atlet yang dimaksudnya adalah adanya dugaan kesepakatan pemotongan atau pengutipan dana yang akan dilakukan oleh Ketua NPC Sulsel yang yang tidak terpilih saat Musorprov NPC Sulsel tahun 2019 namun mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari PP NPC. Modus yang dilakukan oleh oknum tersebut terhadap para atlet paralympic Sulsel, kata dia, berupa adanya perjanjian bahwa jika nanti para atlet paralympic Sulsel yang berprestasi di provinsi yang diwakili di Peparnas, maka bonus mereka akan dipotong.
“Ketua pilihan pusat itu ternyata “menjual” atlet keluar. Kemudian nanti setelah berprestasi dan mendapatkan bonus dari provinsi tempat mereka bertanding, itu akan dipotong,” kata Sony.
Menurut Sony, sejauh ini ada sekitar 10 atlet paralympic Sulsel dari berbagai cabang yang mutasi sementara ke provinsi lain. Terbanyak ke Provinsi Papua. Masing-masing cabang atletik, renang, panahan, tenis meja, dan bulutangkis.
Para atlet paralimpic berprestasi Sulsel yang mutasi sementara ke daerah lain pada tiga pekan lalu itu, lanjut Sony, sudah menorehkan prestasi di Peparnas Bandung hingga berbagai Kejurnas sebelum Peparnas Papua.
“Padahal, mutasi sementara para atlet paralympic ke provinsi lain harus melalui mekanisme yang ketat, seperti ikut suami/istri, bapak atau ibu yang berpindah ke provinsi lain, pindah tempat kerja ke provinsi lain, pindah sekolah atau kuliah ke provinsi tujuan. Nah, semua yang pindah itu tidak ada alasan yang masuk di situ. Tidak ada alasan yang kuat untuk berpindah,” ungkapnya.
Pada kesempatan tersebut, Sony juga melaporkan ke Dispora Sulsel terkait PP NPC yang menerbitkan SK kepengurusan NPC Sulsel yang tidak sesuai dengan hasil Musorprov NPC Sulsel tahun 2019.
“Penekanan kami adalah meminta ketegasan Dispora agar tidak mengakui kepengurusan di luar hasil Musorprov NPC Sulsel,” harapnya.
Humas NPC Sulsel versi hasil Musorprov 2019, Abd Rahman menambahkan, pihaknya menyesalkan PP NPC yang mengambil tindakan dengan menerbitkan SK kepada pengurus yang di luar dari hasil Musorprov.
“Apa yang dilakukan pusat dengan meng-SK-an orang yang bukan hasil musyawarah adalah tamparan besar bagi Pemprov Sulsel, karena pemprov yang membuka acara ini diakui secara hasil musyawarah,” kata Rahman.
Rahman juga mengatakan, jika memang PP NPC telah menerbitkan SK di luar hasil Musorprov Sulsel, maka pihaknya akan menempuh jalur hukum.
Sementara terkait dugaan “penjualan” atlet, Rahman mengaku, saat ini pihaknya sudah mengantongi bukti-bukti terkait indikasi kuat adanya pengutipan dana bagi atlet-atlet berprestasi asal Sulsel yang “dijual” untuk mewakili provinsi lain di Peparnas mendatang.
“Indikasinya ini kuat, dan kita akan laporkan ini ke ranah kepolisian untuk mengusut tuntas persoalan ini,” ujarnya.
Menanggapi sejumlah laporan dari Pengurus NPC Sulsel hasil Musorprov 2019, Kabid Keolahragaan Dispora Sulsel, Muhlis mengatakan, sikap Pemprov Sulsel sudah jelas mendukung hasil Musorprov NPC Sulsel.
“Kami kan sudah menyurat ke Kemenpora lengkap dengan laporan hasil Musorprov NPC Sulsel,” kata Muhlis.
Ia pun berjanji akan kembali berkoordinasi dengan Kemenpora untuk mencari solusi terkait permasalahan yang dihadapi internal NPC Sulsel. (Rilis)
Editor : Jesi Heny
