Tandatangani MoU, Kanwilkumham dan Dinsos Bahas Pembinaan Warga Lapas

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman, menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Sulsel, dengan Dinas Sosial Provinsi Sulsel, dalam agenda Coffee Morning, yang digelar di Ruang Rapat Pimpinan, Kantor Gubernur Sulsel, Senin (27/9/2021).

Kepala Kanwil Kemenkumham Sulsel, Harun Sulianto menjelaskan, penandatanganan tersebut terkait dengan Pembinaan, Bimbingan Sosial, Mental Spiritual, dan Pelatihan Kerja bagi Eks Warga Binaan Pemasyarakatan dan Penerima Manfaat.

“Sebagian besar warga binaan kami ada 10.400 sekian itu, sebagian besar warga Sulsel. Ketika bebas, itu bukan misi kami lagi tapi misi kawan-kawan dari Dinas Sosial untuk langkah-langkah pembinaan berkelanjutan,” ucapnya.

Sehingga, kata Harun, dengan pembinaan berkelanjutan dari Dinas Sosial tersebut, terjadi integrasi sosial yang baik di masyarakat dan kembali ke masyarakat menjadi orang yang lebih baik dan berguna, serta bisa mengabdikan diri kepada bangsa dan negara.

Sementara itu, Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, menjelaskan, penandatanganan tersebut sebagai bentuk komitmen bersama.

“Saya selalu sampaikan bahwa setiap instansi yang ada di Sulsel baik vertikal maupun kabupaten kota, kita di provinsi harus terbuka dan terus mensupport segala kegiatan untuk dikerjasamakan. Karena yang menjadi objek atau fokus kita adalah warga kita, warga Sulawesi Selatan,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, pembinaan kepada para mantan warga binaan dari Kemenkumham yang akan menjalani pembinaan di Dinas Sosial menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menjadikan para mantan warga binaan tersebut bisa bertransformasi menjadi orang yang lebih baik.

“Kalau perlu nanti setelah ada pembinaan dari Dinas Sosial, ada sedikit penghargaan yang kemudian bisa menjadi sertifikasi bahwa mereka telah melalui berbagai rangkaian test keterampilan yang diperoleh,” ujarnya.

Dengan begitu, kata Plt Gubernur, eks warga binaan tersebut bisa kembali membangun kepercayaan dengan telah mendapatkan keterampilan dan pembinaan dari Lembaga Pemasyarakatan dan dari Dinas Sosial.

Ia juga mengungkap kecenderugan jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia melebihi kapasitas yang ada. Karena itu, ia mengaku telah menyiapkan lahan seluas 50 hektare yang akan dibangun untuk membina warga binaan Kemenkumham.

“Akan ada 50 hektare lahan kita siapkan untuk warga binaan, untuk menjadi warga binaan alam. Sehingga, mereka tidak terkungkung dengan tempat yang sempit,” tegasnya. (Hms)

Editor : Jenita

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Makassar SULSEL

TP PKK Kota Makassar Jadi Magnet Studi Tiru, Terima Sembilan Kunjungan Sepanjang tahun 2024

MAKASSAR, EDELWEISNEWS COM – Sepanjang tahun 2024, TP PKK Kota Makassar mencatat pencapaian luar biasa dengan menjadi tujuan studi tiru bagi sembilan daerah, baik dari Sulawesi Selatan maupun luar provinsi. Keberhasilan ini menunjukkan daya tarik program unggulan dan inovasi yang diusung TP PKK Kota Makassar di bawah kepemimpinan Indira Yusuf Ismail sebagai Ketua TP PKK. […]

Read more
Makassar SULSEL

TP PKK Bantaeng Sambangi TP PKK Kota Makassar, Kagumi Inovasi dan Pencapaian di HKG PKK Sulsel

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Rombongan TP PKK Kabupaten Bantaeng yang dipimpin oleh Pj Ketua TP PKK Kabupaten Bantaeng, Andi Raodhayanti, melakukan kunjungan studi tiru ke TP PKK Kota Makassar, Senin (23/12/2024). Kunjungan tersebut menjadi momen pembelajaran sekaligus ajang untuk mempererat hubungan antara kedua pihak. Setibanya di Kantor TP PKK Kota Makassar, rombongan dari Bantaeng disambut dengan […]

Read more
Makassar SULSEL

Nilai Smart City Kota Makassar 2024 Naik, Kadiskominfo: Bukti Komitmen pada Teknologi Berkelanjutan

MAKASSAR, EDELWEISNEWS COM – Kota Makassar berhasil mencatatkan nilai Smart City 3,64 dalam evaluasi tahap II program Gerakan Menuju Kota Cerdas (Smart City) 2024 yang diinisiasi oleh Kementerian Komunikasi dan Digital RI. Evaluasi ini mencakup lima dimensi utama, yaitu kondisi awal program (baseline), keluaran (output), hasil yang diperoleh (outcome), dampak pada masyarakat (impact), dan keberlanjutan […]

Read more