MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Pimpinan dan sejumlah anggota DPRD Sulsel untuk pertama kalinya mengunjungi kawasan Center Point of Indonesia (CPI), Kamis (14 April 2022). Hadir dalam kunjungan tersebut Ketua DPRD, Andi Ina Kartika Sari, Wakil Ketua DPRD, Syahruddin Alrif, Ketua Komisi D Rahman Pina dan tim DPRD Sulsel.
Mereka bergerak mengeliling kawasan CPI. Menyusuri jalan yang pernah dibangun Pemprov Sulsel dari samping Trans Mall. Masuk dari pintu SPBU terus ke belakang hingga jembatan yang dibangun era HM Amin Syam.
Namun, legislator malah kaget. Rupanya jembatan itu telah dirobohkan. Entah siapa pelakunya, dewan enggan berspekulasi.
“Ini bisa masuk ranah hukum. Belum jelas motif pemutusan akses ke arah CPI itu. Tapi patut diduga, ini untuk memutus akses dari arah Trans-CPI,” kata Rahman Pina dalam ciutannya di facebook usai berkunjung ke kawasan elit di Makassar itu.
Begitu diupload, status ini langsung diserbu netizen untuk menyampaikan dukungan. Ia pun mengizinkan statusnya di facebook untuk dikutip.
“Ini masih ada bekas tiang jembatan,” kata Rahman Pina menirukan ucapan Ketua Badan Anggaran DPRD Sulsel Rudy Piter Goni.
Dengan temuan ini, maka menambah persoalan baru yang ada di kawasan CPI. Pasalnya, kedatangan wakil rakyat itu untuk menagih lahan Pemprov 12 hektare kepada pengembang yang hingga kini belum diserahkan.
“Hei,,,kamu yang telah menjual rumah rumah mewah. Kavling – kavling sangat mahal di kawasan ini, kawasan Center Point Of Indonesia (CPI) CitraLand Losari CPI Makassar, Hari ini, kami datang, datang menagih komitmen untuk mencari lahan 12 hektar, Sebagai pengganti tanah tumbuh,” tulis RP, sapaan Rahman Pina.
RP mengaku, inilah untuk pertama kalinya DPRD Sulawesi Selatan datang ke CPI. Faktanya, hampir seluruh daratan baru ini telah dibangun. Sebagian besar sudah terjual. Satu meter tanah harganya Rp25 – Rp50 jt.
Satu ruko, Rp 15 Milyar.
“Bagi yang berkantong tipis, bisalah dapat fasilitas jogging akhir pekan. Ribuan orang datang Minggu pagi, atau Sabtu sore memenuhi kawasan yang dulunya laut, lalu ditimbun, tanah dan pasirnya diambil dari Takalar.” terang dia.
“Tapi tunggu dulu, pengembang kawasan ini mulai keenakan jualan, tapi lupa kewajiban. Pengembang kawasan CPI masih punya utang 12 Hektar ke Pemprov Sulsel. Coba hitung, berapa besar mereka harus bayar kalau satu meter saja tanah disini Rp25-50 Juta. Banyak kali kan.. bisa sama satu APBD Sulsel setahun. Jangan main – main bestie, ini utang lho,” sambung politisi Partai Golkar itu.
RP pun menegaskan, kunjungan DPRD ke CPI hari ini, akan memunculkan eskalasi baru di kawasan primer ini. Selain DPRD akan menagih utang 12 hektar, juga ada masalah baru yakni penghilangan aset negara, jembatan. “Bangun jembatan, tentu bukan biaya kecil.” tutup mantan anggota DPRD Makassar itu. (Hms)
Editor : Jesi Heny
