Wakil Walikota Makassar Turun Langsung Temui Anjal dan Gepeng

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Wakil Walikota Makassar Fatmawati Rusdi terus berupaya meminimalisir aktivitas anak jalanan, gelandangan, dan pengemis (anjal-gepeng) di Kota Makassar.

Bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA), Dinas Sosial (Dinsos), Satpol PP Makassar, Fatmawati kembali turun ke jalan, Jumat (29/7/2022).

Fatmawati menyisir Jalan Hertasning, Andi Tonro, Kumala, Veteran Selatan, dan Monginsidi.

Pada kesempatan itu, dia juga menyempatkan diri berbincang dengan gelandangan dan pengemis yang terjaring. Dia bahkan mengedukasi masyarakat yang mengais rejeki di jalan untuk tidak lagi turun mengemis.

Apalagi pemerintah kota, melalui Dinsos Makassar sudah memberikan bantuan lewat Program Keluarga Harapan (PKH).

“Pemerintah sudah kasih kita bantuan, seharusnya tidak lagi turun ke jalan,” ucap Fatma, kepada salah seorang gepeng yang terjaring.

Dia menegaskan, kegiatan ini merupakan langkah konkret pemerintah untuk meminimalisir aktivitas anjal dan gepeng di Kota Makassar.

Terlebih Makassar belum lama ini berhasil meraih penghargaan Kota Layak Anak (KLA) Kategori Nindya dari Kementerian PPPA.

“Ini tindak lanjut dari aksi-aksi kita yang kemarin, sebagai langkah konkret yang pemerintah kota lakukan. Anjal-gepeng harus tuntas karena ini adalah cerminan kota kita,” paparnya.

Tidak hanya melakukan penertiban, Fatmawati juga mengimbau masyarakat khususnya pengguna jalan untuk tidak memberikan uang sepeserpun kepada anjal-gepeng di jalan.

“Kita turun menyisir bukan cuma penertiban anjal-gepeng tapi juga yang memberi. Kita melakukan ini dengan pendekatan yang humanis,” tegas Fatma.

Sekretaris Dinsos Makassar, Andi Zubaedah Hafid menyampaikan, penertiban anjal-gepeng intens dilakukan pemerintah kota.

Mereka yang terjaring selanjutnya akan didata dan dibina di Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) Dinsos Makassar.

“Tim kita masih turun menyisir jalan yang lain, kita keliling. Kalau ada terjaring kita bawa ke rumah aman,” ucapnya.

Sementara Kepala DPPPA Makassar Achi Soleman, berharap penghargaan KLA Kategori Nindya yang diberikan pemerintah pusat bisa menjadi dorongan dan semangat bagi stakeholder terkait untuk sama-sama menuntaskan persoalan perkotaan.

Dengan upaya yang maksimal, Achi berharap tata kota jauh lebih baik. Tidak ada lagi masyarakat yang mencari rezeki di jalan dengan menjadi anjal-gepeng dan mengganggu pengguna arus lalu lintas.

“Kita sama-sama mengedukasi masyarakat agar tidak lagi turun ke jalan sehingga manajemen penataan kota jauh lebih baik,” tutupnya. (Hk)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Makassar SULSEL

Di Forum Makassar Leadership Summit, Munafri : Event Harus Berdampak Nyata Bagi Ekonomi Masyarakat

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi menekankan pentingnya setiap event berskala besar yang digelar di Kota Makassar mampu memberikan dampak ekonomi secara masif bagi masyarakat. Menurut Appi, kehadiran ribuan peserta dari luar daerah bukan sekadar meningkatkan aktivitas sebuah acara, tetapi harus menciptakan efek berantai bagi sektor pariwisata, perhotelan, UMKM, kuliner hingga […]

Read more
Makassar SULSEL

Wali Kota Appi Minta Tripartit Rutin Duduk Bersama Tiap Bulan, Bahas Upah Pekerja

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi menyampaikan gagasan penting forum Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit dan Dewan Pengupahan Kota Makassar digelar secara rutin setiap bulan. Menurutnya, forum tersebut menjadi ruang penting untuk mempertemukan pemerintah, pengusaha, dan pekerja dalam membahas sekaligus menyelesaikan berbagai persoalan ketenagakerjaan secara bersama-sama terkait nasib buruh. “Kalau kita […]

Read more
Makassar SULSEL

Makassar Jadi Pilot Project Reformasi JKN, RSUD Daya Siapkan 24 Layanan Kompetensi

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM — Kota Makassar dipercaya menjadi salah satu daerah percontohan (pilot project) nasional dalam pelaksanaan reformasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Reformasi tersebut mencakup penerapan Sistem Rujukan Berbasis Kemampuan Pelayanan (RBKP), Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), serta sistem pembayaran berbasis Indonesian Diagnosis Related Group (IDRG). Sebagai salah satu rumah sakit yang dipersiapkan mendukung implementasi kebijakan […]

Read more