Kunjungi Command Center Pemkot Makassar, Wakil Ketua DPRD Jabar Puji Layanan Gratis NTPD 112

Foto : Wakil Ketua DPRD Jabar Oleh Soleh berbaju hijau

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Oleh Soleh mengaku terkesima dengan layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat (NTPD) 112 Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.

Rasa kagum itu disampaikan Oleh Soleh disela-sela kunjungannya di Command Center Pemkot Makassar, Lantai 10 Balai Kota Makassar, Rabu (18/1/2023).

Oleh Soleh mendampingi Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Ibrahim Tompo dan Kabid TIK Polda Jabar Kombes Pol Asep Akbar Hikmana melakukan studi banding di Command Center Pemkot Makassar.

Dalam kunjungannya, Oleh Soleh menyempatkan diri berdiskusi dengan operator NTPD atau Call Center 112 di bawah pengelolaan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Makassar.

Ia banyak berdiskusi terkait dengan tindaklanjut dari laporan masyarakat yang masuk di Call Center 112. Apalagi layanan gratis ini tidak hanya untuk masyarakat Kota Makassar tapi juga pengunjung atau wisatawan.

“Biasanya kan di daerah itu yang dilayani cuma KTP di sana, tapi layanan di sini itu tidak. Ia melayani juga tamu di luar Makassar yang melapor di Call Center 112. Nah ini yang menarik,” kata Oleh Soleh.

Menariknya, lanjut Oleh Soleh, Command Center ini terkoneksi langsung dengan OPD lingkup Pemkot Makassar. Salah satunya Dinas Kesehatan (Dinkes) Makassar.

Bahkan, kata dia, Command Center ini tersambung dengan kepolisian. Semua persoalan bisa diadukan lewat 112. Mulai dari masalah kesehatan, gangguan ketertiban dan keamanan, hingga kebencanaan.

“Selanjutnya operator Command Center melanjutkan laporan masyarakat ke OPD terkait dan salutnya adalah dalam tempo hitungan menit pengaduan ini bisa terselesaikan,” ucapnya.

Untuk itu, ia menilai bahwa program layanan gratis Call Center 112 yang diinisiasi Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto ini patut diapresiasi dan dicontoh secara luas.

“Inilah sebagai contoh membuat regulasi program dan kebijakan yang perlu ditiru, bukan hanya di Jawa Barat tapi juga dari Sabang sampai Marauke,” puji Oleh Soleh.

Sementara, Kepala Diskominfo Makassar Mahyuddin mengatakan tidak hanya CCTV, operation center di Lantai 10 Balai Kota Makassar juga melayani Call Center 112.

NTPD Kota Makassar ini, kata Mahyuddin, dapat diakses bebas pulsa atau gratis. Layanan ini juga menerima aduan masyarakat, mulai dari pohon tumbang, layanan mobil jenazah, hingga gangguan kamtibmas.

“Hal-hal yang emergency untuk masyarakat itu bisa juga menghubungi layanan Call Center 112, ini salah satu inovasi kita. Jadi dengan menghubungi nomor ini nanti kita sambungkan dengan OPD terkait,” tutup Mahyuddin. (kom)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Makassar SULSEL TNI / POLRI

Pangdam XIV/Hsn Terima Kunjungan Silahturahmi Menteri PPN/Kepala Bappenas

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Windiyatno menerima kunjungan silahturahmi dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Prof. Dr. Rachmat Pambudy bersama rombongan, bertempat di Ruang Tamu Pangdam, Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Selasa (17/6/2025). Kedatangan Menteri PPN/Kepala Bappenas bersama rombongan ini disambut hangat oleh Pangdam beserta sejumlah Pejabat Utama […]

Read more
Makassar SULSEL

Harga Pangan Lebih Murah, Pemprov Sulsel Gelar GPM di Kandea 2

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM.-Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Ketahanan Pangan kembali melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai upaya konkret menekan harga pangan dan menjamin aksesibilitas masyarakat terhadap bahan pokok.  Kegiatan ini digelar pada Selasa (17 Juni 202 tepatnya di dekat Masjid Nurul Jamaah, Jalan Kandea 2, Kota Makassar. Wilayah ini berada di Kecamatan Bontoala yang merupakan […]

Read more
Makassar SULSEL

Tuntutan Pembayaran Gaji Hayat Gani ke Pemprov Tidak Sesuai Aturan, Begini Penjelasan Jufri Rahman

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Pernyataan Mantan Sekretaris Provinsi (Sekprov), Abdul Hayat Gani yang mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel untuk menyelesaikan hak-haknya sebagai aparatur sipil negara, dinonaktifkan pada akhir 2022, dan dirinya belum menerima gaji pokok dan tunjangan-tunjangan lain.  Adapun total gaji dan tunjangan yang belum dibayarkan selama ia dinonaktifkan disebutkan mencapai Rp8.038.270.000. Pernyataan Hayat Gani ini mendapat tanggapan […]

Read more