Oleh : Rusdin Tompo
Sendiri atau bersama, ide itu harus diwujudkan. Patut diakui, tidak semua ide, bisa kita eksekusi sendiri. Kadang butuh kolaborasi, butuh jejaring, butuh campur tangan orang lain, untuk bisa melaksanakannya. Kisah yang jadi judul tulisan ini pun begitu.
Di tahun 2014, saya punya ide membuat gerakan 1.000 taman bermain. Ide ini diposting di beranda akun Facebook saya. Saya memang punya kebiasaan membuat catatan sederhana untuk merekam ide-ide saya. Saya punya buku ide, berisi tulisan tangan dan peta pikiran (mind map) seputar ide itu. Maklum, saya tipikal otak kanan, yang suka corat-coret. Tapi era FB, ide langsung diposting. Sesuai pertanyaan jejaring media sosial karya Mark Zuckerberg itu, “Apa yang Anda pikirkan?”
Syahdan, saya mensosialisasikan gagasan itu, dan sempat diundang wawancara di Radio Fajar FM. Anggota DPD RI, periode 2014-2019, AM Iqbal Parewangi, melalui line telepon merespons ide gerakan 1.000 taman bermain, kala itu, yang dinilai positif. Penelepon lain juga mengapresiasi ide tersebut.
Singkat cerita, ide itu tak berlanjut. Padahal poinnya sederhana, bagaimana kita memanfaatkan lahan terbatas di lingkungan tempat tinggal atau kompleks dengan membangun taman bermain. Bisa juga memanfaatkan lahan sisa pembebasan, yang tak seberapa luas dan tidak terpakai. Tantangannya, karena perlu mengidentifikasi lahan-lahan itu di tiap kelurahan.
Rumusan taman bermain di sini, di kepala saya, adalah tempat main anak, yang bisa saja hanya berupa ayunan, jungkit-jungkitan atau perosotan. Di lokasi itu ada ruang terbuka, yang hijau, dengan fasilitas pendukung, seperti perpustakaan kecil dan lain-lain. Sumber dana pembangunannya, bisa swadaya masyarakat atau dari CSR (corporate social responsibility) perusahaan yang ada di sekitar situ.
Ide ini perlahan terlupakan. Namun muncul ide baru, setelah terbit opini berjudul “Lorong” di Harian Fajar (8/5/2014), yang ditulis Prof TR Andi Lolo. Tulisan Guru Besar Sosiologi Universitas Hasanuddin (Unhas) itu, menggelitik saya untuk membuat buku bunga rampai seputar lorong. Tema lorong ini menjadi wacana politik setelah terpilihnya Mohammad Ramdhan Pomanto dan Syamsu Rizal MI, pasangan Walikota dan Wakil Walikota Makassar, periode 2014-2019.
Saya kemudian mengumpulkan semua opini dan artikel yang mengkaji lorong dari berbagai perspektif. Termasuk tulisan Danny Pomanto, sapaan akrab Moh Ramdhan Pomanto, di Tribun Timur (30/10/2014), berjudul “Makassar Future City”. Para penulis yang saya masukkan tulisannya, saya hubungi untuk meminta izin. Saya juga ke redaksi Harian Fajar dan Tribun Timur, untuk melakukan hal yang sama, meminta izin pemuatan tulisan ke dalam buku.
Setelah tulisan-tulisan itu disistematikakan menjadi draf buku, mulai terpikirkan bagaimana cara menerbitkannya. Saya teringat teman satu angkatan di Fakultas Hukum Unhas. Namanya Harun Al Rasyid. Mengapa Harun Al Rasyid? Ya itu karena di pikiran saya, saat itu, teman saya yang pernah jadi Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Fakultas Hukum Unhas, tahun 1990, dan pengurus Ikatan Pelajar Mahasiswa Indonesia Luwu (IPMIL), tahun 1989 ini, berada di lingkaran DIA, akronim pasangan Danny-Deng Ical.
Saya lalu menghubungi Harun Al Rasyid, Direktur PT Katalis Indonesia yang bergerak di bidang pengembangan SDM dan konsultan marketing politik. Kami bertemu di Starbucks, Mal Ratu Indah (MaRI). Rupanya dia bersama Sakka Pati, sekarang Doktor, adik letting kami di Fakultas Hukum Unhas. Dr Sakka Pati merupakan dosen yang berkarier di almamaternya, Fakultas Hukum Unhas. Ada banyak hal yang kami obrolkan, tapi poinnya adalah saya menawarkan ide pembuatan buku, dan tentang gerakan 1.000 taman bermain yang lama mengendap.
Soal ide pembuatan buku, tidak mudah saya komunikasikan, karena akan mendokumentasikan satu produk janji politik dari Danny-Deng Ical. Apalagi Danny Pomanto sering merepresentasikan dirinya sebagai anak lorong na Makassar. Ide tentang gerakan 1.000 taman bermain itu yang agak alot lantaran harus dibahasakan lebih sederhana tapi visioner.
- Penulis adalah Koordinator Perkumpulan Penulis Indonesia SATUPENA Provinsi Sulawesi Selatan)
