Makassar Tuan Rumah Seminar Nasional Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-27

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menjadi tuan rumah kegiatan nasional Peringatan Hari Otonomi Daerah (OTDA) yang ke-27.

Mengawali rangkaian kegiatan, Pemkot Makassar menggelar Seminar Nasional bertajuk ‘Refleksi 27 Tahun Otonomi Daerah dalam Rangka Mewujudkan Otonomi Daerah Maju, Indonesia Unggul’ di Hotel Four Points, Kamis (13/4/2023).

Acara dibuka langsung oleh Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto. Turut hadir juga Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi dan Ketua DPRD Kota Makassar Rudianto Lallo.

Di seminar ini, Pemkot Makassar menghadirkan beberapa narasumber seminar nasional Luring antara lain Wali Kota Bogor Bima Arya, Ketua Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia, Lukman Said, dan Guru Besar Fisipol Unhas Profesor Armin.

Turut hadir narasumber nasional secara virtual yakni Sekretaris Jenderal Kemendagri Suhajar Diantoro, Dirjen Otonomi Daerah RI Akmal Malik, dan Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan.

Seminar ini diikuti langsung oleh seluruh jajaran OPD lingkup Pemkot Makassar, BUMD, BUMN, ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar serta stakeholder terkait yang hadir secara luring berjumlah sekitar 300 orang.

Secara virtual, hadir Sekda Provinsi se-Indonesia, Kepala Badan Litbang se-Indonesia, Kepala Biro Pemkot se-Indonesia berjumlah kurang lebih 700 orang.

Dirjen Otonomi Daerah RI Akmal Malik, dalam seminar ini menekankan pentingnya meningkatkan kapasitas daerah melalui inovasi. Kata dia, setiap daerah memiliki kualitas otonomi berbeda yang dapat dibangun lewat inovasi.

“Kapasitas tiap daerah berbeda, sehingga tidak bisa kita menjadikan parameter secara umum bagaimana suatu kualitas otonomi daerah,” ucap Akmal Malik.

Lanjut kata Akmal Malik, dalam peningkatan kapasitas otonomi daerah tentunya perlu dukungan kelembagaan yang baik. Dalam hal ini, Akmal malik menekankan penguatan kinerja SDM.

“Juga tentang bagaimana kelembagaan yang ada di suatu daerah mendukung suatu aktivitas daerah,” jelas dia.

“Bagaimana kuatnya SDM aparatur yang ada untuk melaksanakan berbagai kewenangan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat,” tambahnya.

Untuk itu, Akmal Malik meminta Pemkot dan DPRD untuk berkolaborasi menghadirkan kesejahteraan dan pelayanan publik yang baik untuk daerah.

“Tentunya kita berharap kapasitas daerah itu akan terlihat dari seberapa berkualitas pelayanan publik yang pada akhirnya menjadi instrumen yang baik untuk menghadirkan kepuasan masyarakat,” harapnya.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Makassar SULSEL

Camat Makassar Gelar Rakor, Bahas PK5

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM.- Bertempat di ruang kerjanya, Camat Makassar Tri Sugiarto Burhan didampingi Sekcam Makassar Ismawaty Nur menggelar Rapat Koordinasi bersama para Lurah, Kepala Seksi se – Kecamatan Makassar, Rabu (25/3/2026). Rakor tersebut membahas mengenai Pedagang Kaki Lima (PK5) di wilayah masing-masing yang melanggar, dengan menggunakan badan jalan. Diketahui saat ini Pemkot Makassar sedang gencar – […]

Read more
Makassar SULSEL

Dinas PU Makassar Gelontorkan Rp10,6 Miliar untuk Perbaikan Akses TPA Antang, Dikerjakan Tahun 2026

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Pemerintah Kota Makassar dipimpin Wali Kota Munafri Arifuddin alias Appi, merancang program memprioritaskan pembenahan infrastruktur pendukung di kawasan TPA Antang, Kecamatan Manggala. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mengurai kepadatan arus kendaraan sekaligus meningkatkan efektivitas sistem pengelolaan sampah yang selama ini kerap terkendala akses keluar masuk armada. Salah satu fokus utama yang disiapkan […]

Read more
Makassar SULSEL

Dipimpin Wali Kota Munafri, Makassar Jadi yang Pertama Serahkan LKPD 2025 ke BPK Sulsel

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM — Pemerintah Kota Makassar kembali mencatatkan langkah progresif dalam tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham (MULIA), Pemkot Makassar menjadi daerah pertama di Sulawesi Selatan yang menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), tahun anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Perwakilan Provinsi […]

Read more