MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – LPA Sulsel menjadi motor penggerak perubahan. Bersama Pemerintah Kota Makassar dan Save the Children, LPA menguji coba penerapan Sistem Perlindungan Anak yang kemudian menjadi rujukan di berbagai daerah.
Di masa ini pula, Pemerintah mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sebagai indikator kemajuan daerah di bidang perlindungan anak.
Bagi LPA, langkah ini merupakan kelanjutan dari gagasan besar yang sejak awal berakar pada prinsip-prinsip KHA. Pemantuan penghapusan Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA) berbasis komunitas, Pergub Kerja Layak PRT dan Penghapusan Pekerja Rumah Tangga Anak.
Ditambahkan bahwa periode ini juga menandai hadirnya berbagai regulasi penting: perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak, revisi Undang-Undang Perkawinan, serta lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).
Dikatakan, fokus nasional terhadap kejahatan seksual sebagai kejahatan luar biasa turut memperkuat relevansi gerakan perlindungan anak. LPA berhasil digandeng untuk menyiapkan Strada Pencegahan Perkawinan Anak Sulsel
“Buku ini menjadi rekam jejak perjalanan tiga kepemimpinan LPA Sulsel—bukan sekadar catatan sejarah, tetapi juga knowledge management yang memuat pengalaman, pembelajaran, dan inspirasi untuk diteruskan,” imbuh Fadiah Machmud yang pernah menduduki posisi sebagai Office Manager LPA (1998-2002) dan Ketua Harian LPA Sulsel (2002-2005).
Buku berjudul lengkap “Gerakan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak: Refleksi Pengalaman dan Pembelajaran Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sulawesi Selatan”, ditulis oleh Fadiah Machmud bersama Warida Safie dan Andi Nur Ahmad. Editor bukunya adalah M Ghufran H Kordi K dan Rusdin Tompo.
Pertemuan hari ini, lanjut Fadiah, menjadi ruang berbagi dua makna: pertama, sebagai refleksi dan perbincangan atas buku “Gerakan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak di Sulawesi Selatan”; dan kedua, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanah kepengurusan yang telah dia emban.
Dia kemudian menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang pernah bekerja sama dan mendukung langkah LPA Sulsel selama ini.
Dia juga mengenang dan menyampaikan penghormatan kepada mereka yang telah berjasa besar bagi gerakan perlindungan anak, yakni Kak Christina Joseph, Ibu Asia Muhammadyah, Prof Sugir Wahid, dan Bapak Mappinawang. Dedikasi mereka menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan LPA Sulsel.
“Buku ini kami persembahkan untuk mereka,” kata Fadiah Machmud.
Dia lantas menyampaikan kebanggaannya kepada Bapak Selle KS Dalle, salah satu pendiri LPA Sulsel, yang kini dipercaya masyarakat untuk memimpin daerah sebagai Wakil Bupati Soppeng (2025–2030).
Ucapan terima kasih dia tujukan kepada seluruh pengurus, Dewan Pengawas, dan Dewan Pakar yang telah menjaga muruah LPA Sulsel dengan penuh komitmen dan cinta. Selain itu, dia berterima kasih kepada para mitra yang selama ini bersama-sama LPA mewujudkan hak dan perlindungan anak di Sulawesi Selatan.
“Kini, LPA tidak sendiri lagi. Cahaya lain telah berpendar, memenuhi sisi-sisi negeri. Bersama, mari bersinergi dan berkolaborasi dalam harmoni,” ajak Fadiah Machmud.
Menutup penyampaiannya, dikatakan bahwa tugas kita bukan memperbesar nyala sendiri, melainkan menjaga cahaya agar tak padam, menjaga semangat agar tetap bernyawa, dan memastikan muruah gerakan perlindungan anak ini tetap terjaga sebagaimana ia dihadirkan 27 tahun lalu.
“Hari ini Allah mempertemukan kita, berdiskusi tentang buku “Gerakan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak”, yang merekam perjalanan panjang LPA Sulawesi Selatan selama tiga periode kepemimpinan, dengan masing-masing pendekatan dan strategi yang berbeda. Namun, memiliki satu semangat yang sama: memastikan terpenuhinya hak-hak anak di Sulawesi Selatan,” jelas Dr Fadiah Machmud, Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sulawesi Selatan.
Fadiah Machmud menyampaikan hal itu di hadapan pendiri, ketua dan pengurus LPA Sulawesi Selatan, tokoh dan aktivis NGO, serta pemangku kepentingan terkait dalam acara diskusi buku di Red Corner Cafe, Jalan Yusuf Daeng Awing, Makassar, Jumat, 10 Oktober 2025.
Hadir antara lain, Prof Mansyur Ramly, Ketua LPA Sulawesi Selatan, periode pertama, Asmin Amin, salah salah seorang pendiri, Selle KS Dalle, Wakil Bupati Soppeng, yang merupakan pengurus di masa awal LPA, dan Rusdin Tompo juga pengurus di masa awal.
LPA Sulawesi Selatan didirikan tanggal 7 Desember 1998, termasuk LPA pertama di Indonesia, bersama LPA Jatim, LPA Jateng, dan LPA Jabar.
Selain Prof Mansyur Ramly, yang juga merupakan mantan Rektor Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, LPA Sulawesi Selatan pernah dipimpin oleh Mappinawang (alm), advokat dan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar. Setelah itu, estafet kepemimpinan LPA Sulawesi Selatan beralih ke Fadiah Machmud, yang ikut membersamai lembaga ini sejak awal.
Fadiah Machmud menjelaskan bahwa perjalanan lembaga yang dipimpinnya ini sudah amat panjang dengan jejak kisah pembelajaran yang berharga. Namun, diakui, tidak sedikit kerikil tajam yang dilewati.
“Dalam tiga periode kepemimpinan, LPA Sulsel menunjukkan wajah gerakan yang dinamis, berubah, tumbuh, dan beradaptasi dengan tantangan zaman,” paparnya.
Dia lantas menguraikan bahwa fokus isu LPA Sulsel berdasarkan mandat CNSP (Children in Need of Special Protection), atau anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus.
Mereka yang hadir menyimak apa yang disampaikan perempuan kelahiran Camba, Maros, tersebut. Tampak antara lain politisi dan aktivis Azhar Arsyad, Sri Endang, advokat Adnan Buyung Azis, dan aktivis perempuan Ema Husain, dan Lusy Palulungan. Acara dipandu oleh Andi Yudha Yunus
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A – Dalduk KB) Provinsi Sulawesi Selatan, Hj Andi Mirna, SH, memberikan sambutan sekaligus membuka acara diskusi buku yang dihadiri pula kalangan media ini.
Fadiah Machmud menyampaikan, pada masa kepemimpinan Prof Mansyur Ramly, fokus perjuangan diarahkan pada kampanye pengenalan hak-hak anak berdasarkan Konvensi Hak Anak (KHA).
Upaya ini, kata dia, menyasar pemerintah, aparat penegak hukum, sekolah, pesantren, dan masyarakat luas. Isu akta kelahiran diangkat menjadi perhatian nasional.
Kemudian lahir inisiatif inspiratif berupa satu peleton Polisi Peduli Anak (PPA) di Polda Sulsel, di masa Kapolda Irjen Pol Firman Gani. Polisi Peduli Anak di dinilai sebagai sebuah terobosan berani di masa ketika hampir belum ada lembaga yang secara khusus bergerak dalam isu anak.
Dilanjutkan, memasuki kepemimpinan Mappinawang, LPA Sulsel memperkuat kerja-kerja advokasi, terutama dalam upaya penghapusan pekerja anak.
Pada masa ini, pembahasan Undang-Undang Perlindungan Anak mulai digulirkan, dan LPA turut memberi masukan secara kolektif dalam proses penyusunannya.
“Fase ini menjadi tonggak penting dalam pengokohan advokasi kebijakan yang berpihak pada anak, serta memperluas jejaring gerakan di tingkat nasional,” terangnya.
Pada periodenya memimpin LPA, kata Fadiah Machmud, paradigma perlindungan anak mengalami perubahan besar—dari pendekatan yang sektoral menuju sistem perlindungan anak yang holistik dan integratif. (*)
