Anggota DPRD Makassar, Budi Hastuti Gelar Reses di Mamarita

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Anggota DPRD Kota Makassar, Budi Hastuti kembali menggelar reses pertama masa persidangan pertama masa sidang 2025/2026, pada Kamis (23/10/2025).

Reses ini menjadi ajang penting bagi Budi Hastuti untuk mendengar langsung keluhan dan masukan dari masyarakat, terutama di daerah pemilihannya yang meliputi Kecamatan Mamajang, Mariso, dan Tamalate (Mamarita).

Agenda ini telah memasuki titik keenam yang berlangsung di Jalan Palanassang RT02/RW10, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate. Turut hadir Lurah Barombong, Eko Soerifto Lodi, Babinsa, Babinkamtibnas, dan tokoh masyarakat.

Berdialog dengan warga, legislator dari Fraksi Gerindra itu menerima beragam aspirasi. Paling banyak adalah masalah Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan bantuan sosial yang tidak merata seperti program keluarga harapan (PKH).

Budi mengatakan, KIS milik warga banyak yang tidak aktif. Hal itu disebabkan lantaran tidak pernah dimanfaatkan selama tiga bulan berturut-turut.

“Karena aturannya memang dari pemerintah, program kesehatan gratis KIS ini harus dipakai minimal sekali selama tiga bulan itu,” jelasnya.

Dia meminta warga untuk segera melapor kembali ke pihak kelurahan untuk reaktivasi KIS mereka. Budi juga akan membantu menindaklanjuti masalah ini sehingga bisa cepat dimanfaatkan kembali.

“Yang jelas setelah diaktifkan, minimal dipakai yah seperti cek tensi saja,” tambah Budi.

Sementara untuk bantuan sosial, menurut anggota komisi D bidang kesejahteraan rakyat itu, masalah ini memang dihadapi di hampr semua wilayah. Penyebabnya adalah data yang belum diperbaharui.

Budi menegaskan pihak kelurahan yang bersentuhan langsung dengan warga untuk bisa melakukan pendataan kembali sesuai kondisi mereka. Tidak boleh ada tebang pilih dalam penyaluran bansos.

“Apalagi sudah ada tim pendamping di kelurahan, harusnya ini yang harus turun cepat ke warga untuk pendataan,” ucapnya.

Dengan mayoritas warga yang mengeluh soal bansos, dia juga akan menindaklanjuti dengan serius masalah ini. Sehingga, warga yang kurang mampu bisa mendapatkan bantuan sosial.

“Ini menjadi perhatian serius kami, karena hampir di titik reses, semuanya keluhkan soal bansos,” katanya.

Adapun aspirasi lainnya yang bakal ditindaklanjuti yaitu pembenahan infrastruktur seperti drainase, jalan, dan tiang listrik.

Lurah Barombong, Eko Soerifto Lodi, Babinsa mengapresiasi kehadiran Budi Hastuti di tengah warganya. Meski baru menjabat, dia menegaskan siap memenuhi permintaan warga yang ada.

“Kami juga butuh kerjasamanya karena Barombong ini wilayahnya luas. Kami pastikan semua keluhan yang ada, yang sudah disampaikan kepada ibu bisa kami tindaklanjuti,” tutupnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Makassar SULSEL

Gaji PPPK Daerah Ditanggung APBN, Gubernur Sulsel Ucapkan Terima Kasih kepada Presiden

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman menyambut positif kebijakan pemerintah pusat mengalokasikan anggaran melalui APBN 2027 untuk pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di daerah. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sebesar Rp23 triliun dalam APBN 2027 untuk pembiayaan gaji PPPK daerah, khususnya pada sektor pendidikan dan kesehatan. Gubernur Andi Sudirman menilai […]

Read more
Makassar Seni SULSEL

Kunjungi Pameran Seni Rupa, Murid-Murid SD Negeri Borong Makassar Percaya Diri Menggambar di Galeri De La Macca

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Belasan murid SD Negeri Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, berkunjung ke Galeri De La Macca di Jalan Borong Raya Nomor 75A untuk melihat Pameran Tunggal Seni Rupa bertema “Pasar, Transaksi Rupa dalam Gua Batu” karya Ishakim. Murid-murid kelas 3 dan kelas 4 itu, bukan hanya memperhatikan lukisan dengan cermat, tetapi juga mencatat […]

Read more
Makassar SULSEL

PBB Kota Makassar Tak Naik, Diskon hingga 75 Persen, Realisasi Capai 86 Persen

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM — Pemerintah Kota Makassar, lewat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memastikan tidak menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) maupun Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sepanjang 2026 hingga tahun 2027 mendatang. Kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, di tengah berbagai tantangan ekonomi yang masih […]

Read more