MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama UNICEF dan Jenewa Institute, serta didukung oleh Tanoto Foundation, resmi meluncurkan Pedoman Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku (Strakom) dalam Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting untuk empat kabupaten.
Empat kabupaten yakni Sinjai, Sidrap, Soppeng dan Pinrang. Peluncuran berlangsung di Hotel Horison Ultima Makassar dan dihadiri lintas sektor provinsi, kabupaten, akademisi, organisasi profesi, dan mitra pembangunan, Senin (8/12/2025).
Peluncuran ini menandai tuntasnya penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku (KPP) terkait pencegahan stunting pada 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan sejak proses dimulai pada 2022.
Penyelesaian dokumen untuk empat kabupaten terakhir pada 2025 menutup rangkaian penyusunan pedoman KPP yang dilaksanakan secara bertahap selama tiga tahun.
Stunting masih menjadi tantangan nasional, termasuk di Sulawesi Selatan yang mencatat prevalensi 23,3 persen berdasarkan SSGI 2024. Meskipun terjadi penurunan sebesar 4,1 persen dari tahun sebelumnya, angka tersebut masih berada di atas target nasional. Kompleksitas penyebab stunting—mulai dari kekurangan gizi kronis, kurangnya stimulasi psikososial, hingga infeksi berulang dan rendahnya akses informasi—menuntut strategi komunikasi publik yang terarah dan berbasis bukti.
Dengan dukungan UNICEF, Jenewa Institute, dan Tanoto Foundation, penyusunan pedoman Strakom telah berlangsung sejak 2022, diawali penyusunan pedoman tingkat provinsi. Selanjutnya, penyusunan pedoman kabupaten/kota dilakukan pada 10 wilayah pada 2023, 10 wilayah pada 2024, dan diselesaikan untuk empat kabupaten tambahan pada 2025. Seluruh dokumen kini siap digunakan sebagai acuan implementasi di daerah.
Sekretaris Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Andy, M.Si, mewakili Pelaksana Tugas Kepala Bappelitbangda, menyampaikan arahan sekaligus membuka kegiatan secara resmi.
“Kita akan menyambut Indonesia Emas tahun 2045 sebagai peringatan 100 tahun kemerdekaan Indonesia, sehingga kita mengharapkan generasi kita sehat tanpa stunting serta produktif,” sebutnya.
Ia menegaskan bahwa penyusunan pedoman KPP mengacu pada empat pendekatan utama: advokasi, mobilisasi sosial, kampanye media, dan komunikasi antar-pribadi. “Kami dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengucapkan terima kasih kepada UNICEF, Jenewa Institute dengan dukungan Tanoto Foundation serta seluruh pihak yang mendukung dan menyusun pedoman KPP ini,” ujar Andy.
Direktur Jenewa Institute, Surahmansah Said, S.Gz., MPH, menekankan bahwa penyusunan pedoman ini merupakan rangkaian kerja lintas sektor yang telah berlangsung sejak 2022. Ia berharap dokumen tersebut dapat memperkuat pencegahan stunting di empat kabupaten dan menjadi rujukan efektif untuk percepatan penurunan prevalensi di tingkat provinsi.
Kepala Kantor Perwakilan UNICEF Wilayah Sulawesi dan Maluku, Henky Widjaja, Ph.D, menambahkan, prevalensi stunting di Sulawesi Selatan masih jauh dari prevalensi nasional, sehingga sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab daerah untuk mengemban amanah bersama dalam penanganan stunting kita lakukan penyusunan pedoman KPP.
Sejak tahun 2022 hingga tahun 2025 ini Provinsi Sulawesi Selatan dan 24 kabupaten/kota telah memiliki pedoman KPP untuk menjembatani penurunan angka stunting dan menjadi praktik baik bagi provinsi lain.
Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan pedoman KPP secara simbolis kepada perwakilan kabupaten. Setelah itu dilaksanakan pemaparan materi oleh para narasumber, termasuk dr. Djunaidi M. Dachlan, MS; Andi Irfanji, SKM., M.Kes; serta Erlan Triska, S.P., M.Adm.KP, yang menjelaskan integrasi strategi komunikasi ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah serta langkah memperkuat keterlibatan lintas sektor.
Peluncuran pedoman Strakom menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama empat kabupaten untuk mengoptimalkan koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), memperkuat implementasi strategi komunikasi perubahan perilaku, serta memastikan pendekatan KPP terintegrasi dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Langkah ini menjadi fondasi penting untuk menurunkan prevalensi stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Sulawesi Selatan. (*)
