MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman resmi melantik anggota Komisi Irigasi (Komir) Provinsi Sulsel periode 2019-2024. Pelantikan berlangsung di ruang Rapat Pimpinan (Rapim) Kantor Gubernur Sulsel, Kamis, 5 Desember 2019.
Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan, bahwa beberapa Kabupaten saat ini sangat membutuhkan air. Mata pencarian masyarakat hasilnya juga menurun karena kekurangan air.
“Hal ini karena ketika musim kemarau tiba tidak ada mata pencaharian sampingan. Karena sawah semua kering. Mereka butuh makan,” kata Andi Sudirman.
Lanjutnya, Balai Pompengan telah mengkonfirmasi jika Bendungan Passeloreng akan beroperasi tahun depan, demikian juga Bendungan Jenelata, lelang desainnya telah dimulai.
“Alhamdulillah Bendungan Passelloreng sudah dikonfirmasi oleh Kepala Balai Pompengan akan beroperasi 2020 dan Jenelata akan dimulai designnya di tahun 2020,” sebut Andi Sudirman.
Ia juga menambahkan, anggaran irigasi Provinsi Sulsel naik menjadi Rp100 miliar, selama periode kepemimpinannya mendampingi Nurdin Abdullah.
Andi Sudirman menambahkan, bahwa butuh blanket contract untuk segala minor maintenance system (sistem perawatan kecil) irigasi, karena selama ini ketika terjadi kerusakan pintu air, saluran air dan lain-lain harus menunggu program anggaran tahunan dibahas dan disetujui.
“Sementara tanaman tidak mau menunggu, ketika tidak ada air maka tanaman akan mati, tidak peduli menunggu persetujuan anggaran,” paparnya.
Lanjutnya, blanket kontrak ini harapannya mengakomodir persoalaan-persoalan sistem irigasi, terutama yang butuh intervensi fisik dan sifatnya kritikal (krisis).
Sementara itu, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang (BBWSPJ) Supardji menyampaikan, bahwa dia selaku wakil pemerintah dalam hal ini Kementerian PU PR menjelaskan bahwa pada Pemerintahan Jokowi dalam Nawacitanya terdapat konsep 1,3 dan 65 untuk PU PR.
“Yaitu 1, 3 dan 65 artinya apa? 1 adalah membangun irigasi baru. 3 adalah 3 juta hektar membangun atau merehab irigasi-irigasi yang sudah ada. Kemudian, 65 yaitu membangun bendungan 65 seluruh Indonesia,” Jelasnya.
Sementara itu, perwakilan dari Kementerian Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Dyah Sulistyaningsih Kasi Wilayah I Subdit Pertanian dan Pangan Direktorat SUPD I menyampaikan, peran strategisnya sebagai pondasi penguatan SDM sekaligus dapat menyerap tenaga kerja.
“Serta dapat memberikan kontribusi PDB, juga menjadi salah satu faktor utama untuk pengendalian inflasi pembangunan yang sangat berkaitan dengan pembangunan infrastruktur irigasi. Yang menjadi bagian dari prasarana pertanian untuk peningkatan produksi pangan,” jelas Dyah.
Ia menambahkan, dengan pertimbangan bahwa sistem irigasi merupakan satu kesatuan hidrologis (distribusi air) dan tidak mengenal batas wilayah, maka memerlukan pengintegrasian multipihak, multilevel, baik pusat maupun daerah.
“Di tingkat pusat telah ditetapkan arah kebijakan dan peraturan-peraturan yang mendukung pembangunan pangan, baik Undang-undang Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, maupun norma standar prosedur dan kriteria yang menjadi dasar dan acuan pemerintah daerah,” pungkasnya. (hum)
Editor : Jesi Heny
