Oleh: Rusdin Tompo (Komisioner KPID Sulawesi Selatan, 2007-2010, dan 2011-2014)
Tanggal 17 Agustus 2026 ini, usia Republik Indonesia sudah 81 tahun. Selain pesta rakyat yang menggelar lomba-lomba khas 17-an, salah satu yang saya suka ikuti, adalah Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, dari Istana Merdeka, yang disiarkan melalui stasiun TV.
Itu acara kenegaraan yang menggetarkan nasionalisme, bukan saja pada saat upacara penaikan bendera, melainkan juga saat penurunan sang saka Merah Putih.
Tentu saja saya tidak bisa bercerita seperti apa suasana di Istana Merdeka karena hingga sejauh ini, belum berkesempatan hadir secara langsung di sana. Namun, yang saya mau cerita di sini, adalah Upacara HUT Kemerdekaan RI di Lapangan Upacara Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan (Gubernuran), Jalan Sungai Tangka, Makassar.
Dari jalan raya keramaian sudah terasa. Petugas sibuk mengatur arus lalu lintas di empat mata jalan yang ada di situ: Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Sungai Saddang, Jalan Sungai Tangka, dan Jalan Gunung Klabat. Karangan bunga ucapan Dirgahayu Republik Indonesia memenuhi hampir semua ruas jalannya.
Dahulu, saat masih jadi reporter Radio Bharata FM, tahun 1996-2000, saya juga sering meliput kegiatan upacara di sana. Hanya saja, vibesnya terasa beda ketika saya hadir sebagai komisioner KPID Sulawesi Selatan.
Apa sebab? Karena ada undangan resmi kepada KPID, sebagai lembaga negara independen. Tentu tidak pernah terbayangkan, akan hadir di gubernuran dengan Pakaian Sipil Lengkap (PSL), berjas warna gelap, pin emas Garuda di dada sebelah kiri, plus kopiah di kepala.
Lagu “Negara” Iwan Fals
Periode di awal saya masih menjadi anggota KPID, 2007-2010, Gubernur Sulawesi Selatan, adalah Mayor Jenderal TNI (Purn) HM Amien Syam. Mantan Ketua DPRD Sulawesi Selatan, dan politisi Partai Golkar itu, nanti digantikan oleh Dr Syahrul Yasin Limpo, yang sebelumnya merupakan wakilnya.
Syahrul Yasin Limpo berpasangan dengan Agus Arifin Nu’mang (Sayang), terpilih setelah memenangkan pilkada langsung pertama, di tahun 2007. Ini tonggak sejarah, di mana mereka yang punya hak pilih mencoblos langsung, memberikan suaranya, bukan melalui mekanisme perwakilannya di DPRD.
Begitu menjadi orang nomor satu Sulawesi Selatan, ada nuansa lain yang dihadirkan saat peringatan HUT Kemerdekaan RI. Gubernuran terasa lebih kasual, tetapi tetap khidmat.
Suasana tidak formal itu, paling terasa ketika kelompok paduan suara, yang merupakan gabungan pelajar dari berbagai sekolah, menyanyikan lagu “Negara”, ciptaan Iwan Fals. Lazimnya, paduan suara yang berada di sisi selatan, yang menghadap ke panggung utama, membawakan lagu-lagu perjuangan atau lagu wajib nasional.
Namun, tema lagu kritik sosial dari penyanyi bernama asli Virgiawan Listanto itu relevan dengan janji politik pendidikan dan kesehatan gratis, yang menjadi salah satu program unggulan Sayang saat kampanye. Pasangan Sayang memimpin Sulawesi Selatan dua periode (2008-2013, dan 2013-2018).
Saya ingat, pernah pula Paduan Suara Mahasiswa (PSM) Unhas, dan PSM UNM, tampil di gubernuran, saat upacara 17an. Mereka perform lagu-lagu daerah yang diaransemen secara kreatif dan dinamis, sehingga membuat tetamu yang hadir tak henti-hentinya memberikan aplaus.
Prosesi penaikan sang dwiwarna, yang dilakukan oleh para pelajar yang tergabung dalam Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra), selalu menarik perhatian. Dalam balutan seragam putih-putih, langkah mereka berderap, rapi, tegas, gagah, dan kompak. Itu kesan saya setiap kali melihat anak-anak paskibra menjalankan tugasnya.
Selesai upacara, ada pesta rakyat. Apalagi kalau bukan makan-makan, yang khas Indonesia: jagung rebus, ubi rebus, kacang rebus, dan menu lainnya. Buah-buahan seperti lengkeng, dan salak juga disediakan.
Mereka yang tadi hadir mengikuti upacara berbaur. Ada yang bercengkerama, atau sekadar salaman dan foto bersama. Kesempatan langka bisa bertemu dengan para tokoh lintas generasi, dan dari berbagai kalangan dan profesi.
Beda saat Penaikan dengan Penurunan
Menghadiri upacara HUT Proklamasi di gubernuran, kami diatur oleh protokol. Begitu datang, tamu-tamu diarahkan pada kursinya masing-masing. Tamu-tamu VIP punya posisi duduk tersendiri.
Sebagai komisioner, posisi saya di deretan ketiga. Pada saat penaikan bendera, dapat dipastikan semua undangan hadir. Bahkan ada yang datang dengan pasangannya. Jadi, boleh dikata, tak ada kursi yang kosong.
Beda dengan saat penurunan bendera. Kursi-kursi yang diberi label nama sebagai penanda, terkadang tidak ada orangnya, alias kosong. Jadi kita boleh bergeser, pilih tempat duduk. Meski begitu, saya tetap menjaga adab, paling hanya maju satu deret, biar agak dekat dan pandangan luas.
Di tengah suasana menghadiri peringatan HUT Kemerdekaan RI ini, saya bisa melihat dan bertemu tokoh-tokoh pejuang. Mereka hadir dengan pakaian kebesarannya, lengkap dengan pangkat, lencana, dan bintang jasa yang diberikan negara.
Dua tokoh yang paling saya ingat, saat mengikuti upacara di gubernuran sebagai komisioner, yakni Brigjen TNI (Purn) H Andi Oddang Makka, dan Brigjen TNI (Purn) Bachtiar Karaeng Leo.
Andi Oddang punya perawakan lebih tinggi sedikit dibanding Bachtiar. Sebaliknya, Bachtiar secara fisik lebih gemuk. Keduanya tenang dan berwibawa. Selalu tampak keduanya menikmati betul rangkaian upacara yang diikuti.
Andi Oddang merupakan tokoh pejuang 45, yang pernah menjadi Gubernur Sulawesi Selatan, periode 1978-1983. Sebagai militer, ia pernah berperan dalam penumpasan gerakan DI/TII dan PKI di Sulawesi Selatan.
Sementara itu, Bachtiar merupakan pejuang yang pernah bergabung dalam Laskar Pemberontak Turatea. Dalam karier kemiliteran sebagai perwira pada Batalyon Mattalatta, Bachtiar terlibat dalam penumpasan pemberontakan RMS. Beliau ikut pula memadamkan pemberontakan DI/TII.
Sebagai politisi, Bachtiar pernah duduk di Senayan, menjadi anggota DPR/MPR RI, antara tahun 1987 hingga tahun 1997.
Saya jadi teringat kata-kata Bung Karno, Bapak Proklamator, bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya. (*)
