MAKASSAR,EDELWEISNEWS.COM – Demontrasi dilakukan di Kantor DPRD Sulsel Jalan Urip Sumoharjo oleh aliansi masyarakat peduli Sulawesi Selatan, Senin siang (15/7). Mereka meminta sidang hak angket jangan dipolitisasi dan jangan memisahkan Gubernur dan Wakil Gubernur.
Sementara sidang hak angket berlangsung di tower lantai 8 dengan agenda pemeriksaan saksi Kepala Kantor Regional 4 BKN Makassar, Drs Harun Asyad, SH, MH, riuh demontrasi terus berlangsung di depan tangga ruang rapat paripurna,.
Mengusung aksi damai, demostran meminta untuk bertemu dengan anggota DPRD Sulsel. Diwakili oleh koordinator aksi Abdul Rahman, pendemo menyampaikan beberapa point tuntutannya.
Antara lain, menolak dengan tegas penyelenggaraan hak angket yang terkesan dipaksakan oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, karena dianggap sebagai wujud arogansi dewan dan ajang balas dendam oleh oknum anggota dewan yang dianggap tidak menginginkan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berjalan sebagaimana mestinya, khususnya dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.
” Kami menolak segala upaya pelemahan atas kinerja pemerintahan dari pihak-pihak yang merugikan masyarakat Sulawesi Selatan secara luas, dan menolak keras klaim pansus hak angket yang selalu mengatasnamakan membela kepentingan masyarakat Sulsel, padahal sepak terjangnya tidak untuk dan atas nama pihak golongan dan kelompoknya masing-masing,” tegas Abdul Rahman.
Mendesak Ketua DPRD Sulawesi Selatan untuk mendalami dan mengevaluasi kerja pansus DPRD Sulawesi Selatan atas substansi dan skema masalah yang digulirkan, karena kami menilai sudah melenceng jauh dari substansi penyelidikan atas poin-poin yang dipermasalahkan sejak awal dan terindikasi untuk menjadikan gubernur terseret dalam pusaran skenario dan rekayasa masalah yang diciptakan oleh pihak-pihak yang memiliki niat jahat, dan kepentingan-kepentingan pragmatis.
Selain itu, aliansi menilai penggunaan hak angket sarat kepentingan, karena publik dan masyarakat umum mensinyalir suara DPRD Sulsel dinikmati dari pemerintahan sebelumnya dan tidak terakomodasi kembali pada pemerintahan saat ini.
Atas dasar dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, kami dari aliansi masyarakat peduli Sulawesi Selatan simpul Sulsel meminta kepada pansus hak angket untuk menghentikan penyelidikan dan investigasi atas dugaan-dugaan KKN oleh Gubernur dan Wakil Gubernur.
Mereka menuntut untuk membangun budaya sipakatau, sipakainge dan sipakalebbi, bukan saling menjatuhkan, saling mencederai dan saling menghianati. Mari belajar memahami budaya.
Pendemo diterima oleh anggota pansus hak angket Amran Aminullah dari Fraksi PAN dan Andi Januar Jaury Dharwis dari Fraksi Demokrat. Pansus hak angket secara tegas menyampaikan tidak ada niat sedikitpun mencari siapa salah atau tidak.
“Tapi kita mau meluruskan saja apa yang menjadi pembicaraan publik terkait SK 193. Kita juga mau mencarikan solusi terkait masalah ini,” terang Andi Januar Jaury Dharwis.
Penulis : Adi Summit
Editor. : Jesi Heny
