Angka Kematian Ibu dan Anak Jadi Prioritas Dinkes Sulsel

MAKASSAR,EDELWEISNEWS.COM  – Masih tingginya angka kematian ibu hamil dan melahirkan serta angka kematian anak, menjadi prioritas Dinas Kesehatan (Dinkes) Sulsel untuk melakukan pencegahan. Karena itu, semua stakeholder harus memberikan perhatian khusus dalam mengatasi komplikasi saat hamil, persalinan, dan nifas.

Berdasarkan data Dinkes Sulsel, angka kematian bayi secara nasional pada tahun 2015, yakni 305/100.000 Kelahiran Hidup (KH) dari target SDGs 70/100.000 KH. Sementara di Sulsel, tahun 2017, kematian ibu hamil dan melahirkan 115 kasus, dan tahun 2018 menjadi 139 kasus. Data terakhir hingga Juni 2019, telah mencapai 75 kasus.

“Meningkatnya Angka Kematian Ibu atau AKI, mengharuskan kita semua memberikan perhatian khusus dalam mengatasi komplikasi saat hamil, persalinan dan nifas,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinkes Sulsel, Dr dr H Bachtiar Baso M.Kes saat mewakili Gubernur Sulsel membuka Pertemuan Lintas Program/Lintas Sektor tentang Kesehatan, di Hotel Almadera Makassar, Jumat (19/7).

Ia mengungkapkan, permasalahan kesehatan yang dihadapi, tentunya bukan hanya menjadi tanggungjawab Dinkes. Tapi diperlukan koordinasi dan kerjasama lintas program dan lintas sektor terkait, sehingga diharapkan keterlibatan berbagai stakeholder.

“Peningkatan kualitas SDM akan memberikan kontribusi terhadap pelayanan kesehatan,” ujarnya.

Salah satu pemateri yang hadir, H. Moh. Husni Thamrin, SKM, M.Kes menilai, pertemuan ini menjadi penting karena akan memberikan informasi kepada peserta, tentang perlunya dukungan lintas program dan lintas sektor dalam peningkatan pelayanan kesehatan ibu, anak dan lansia, serta penurunan stunting. Hal lain adalah perlunya mengetahui pencegahan dan pengendalian penyakit.

Sementara pemateri dari Dinas Sosial misalnya, membawa materi pelayanan keluarga pada siklus hidup. Sedangkan dari Kementerian Agama memberikan materi terkait pelayanan reproduksi calon pengantin dan usia reproduksi. Semuanya diharap dapat mengurangi angka kematian ibu, dan angka kematian bayi di Sulsel.

Adapun peserta pertemuan, masing-masing Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Kepala Bidang P2P, dan Kepala Bidang Urais dari 24 kabupaten/kota se – Sulsel. Kegiatan yang sudah berlangsung sejak kemarin, 18 Juli 2019, akan dilaksanakan hingga besok, Sabtu, 20 Juli 2019. (hum)

Editor : Jesi Heny

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Makassar SULSEL

Kodam XIV/Hsn Perkuat Sinergi Nasional, Kapoksahli Hadiri Rakor Pengendalian Karhutla Tingkat Nasional Secara Vicon

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Kepala Kelompok Staf Ahli (Kapoksahli) Pangdam XIV/Hasanuddin Brigjen TNI Musa David Marolop Hasibuan, S.I.P., M.A.B mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2026, melalui video conference bertempat di Ruang Vicon Puskodalops, Makodam, Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Kamis (18/6/2026). Rakor tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan […]

Read more
Makassar SULSEL TNI / POLRI

Pangdam Hasanuddin Turun Langsung Dengarkan Warga, Stabilitas dan Penanganan Banjir Jadi Prioritas

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Di sela kesibukannya menjalankan tugas, Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Bangun Nawoko didampingi Dandim 1408/Makassar Kolonel Kav Ino Dwi Setyo Darmawan melaksanakan kegiatan ngopi dan dialog santai bersama sejumlah masyarakat di Warung Kopi (Warkop) Ko Heng, Jalan Gunung Latimojong, Kota Makassar, Senin (15/6/2026). Turut hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah awak media. Melalui momentum […]

Read more
Makassar SULSEL

Dirut BPJS Sanjung Makassar, Akui Jadi Daerah Pertama Beri Perlindungan bagi Pekerja Rentan

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.CO. — Pemerintah Kota Makassar bersama BPJS Ketenagakerjaan resmi meluncurkan Sistem Keagenan Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (Perisai) dalam Program Makassar Berbagi Jaminan Sosial di Lapangan Karebosi, Jumat (19/6/2026). Peluncuran program tersebut menjadi langkah strategis Pemkot Makassar dalam memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja informal atau Bukan Penerima Upah (BPU) yang selama […]

Read more