Berhasil Kendalikan Inflasi, Pemprov Sulsel Bersama 24 Kabupaten/Kota Telah Lakukan GPM di 574 Titik

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM  – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Ketahanan Pangan terus menggenjot program Gerakan Pangan Murah (GPM). Hal ini sebagai upaya Pemerintah Provinsi Sulsel bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk pengendalian inflasi dan menjaga ketersediaan bahan pangan. 

Selama tahun 2024 ini, Pemprov Sulsel telah melaksanakan Gerakan Pangan Murah pada 574 titik lokasi. Untuk mengantisipasi lonjakan harga menjelang Natal dan Tahun Baru di Bulan Desember, akan dilakukan intervensi pasar pada 28 titik lokasi. 

Kehadiran program Gerakan Pangan Murah ini juga disambut baik oleh masyarakat, karena bisa mendapatkan bahan pangan yang harganya relatif terjangkau. Hal ini tidak lepas dari arahan Penjabat Gubernur Sulsel, Prof Zudan Arif Fakrulloh

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulsel, Muh Arsjad mengatakan, dalam upaya pengendalian inflasi, sesuai arahan Penjabat Gubernur Sulsel, pihaknya melakukan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan intervensi harga dengan subsidi.

Sejak 18 November 2024, telah dilakukan intervensi harga dengan pemberian subsidi pada komoditi beras.

“Namun saat ini, kita merencanakan untuk subsidi pada komoditi beras, minyak, dan gula pasir. Hal ini dilakukan mengantisipasi pada saat Natal dan Tahun Baru 2025,” jelasnya.

Pj Gubernur Sulsel Prof Zudan Arif Fakrulloh mengimbau agar masyarakat tidak panik berbelanja menjelang Natal dan Tahun Baru 2025. “Bapak Penjabat Gubernur Sulsel berharap masyarakat tidak perlu panic buying, berbelanjalah secara bijak sesuai kebutuhan. Komoditi pangan pokok strategis di Sulsel aman dan tersedia,” pesannya.

Dengan upaya itu, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mendapat penghargaan dari Badan Pangan Nasional sebagai provinsi dengan Gerakan Pangan Murah (GPM) Paling Inovatif se Indonesia.  

Indeks Ketahanan Pangan Sulsel juga masuk kategori Daerah Sangat Tahan Pangan dengan nilai 83,36 poin.

Menurunnya daerah rawan pangan sebanyak 5 Kecamatan masuk kategori prioritas 3 (agak rentan pangan) yaitu Bontosikuyu, Bontoharu, Bontomatene, Buku (Kabupaten Kepulauan Selayar), dan Telluwanua (Kota Palopo, dibandingkan tahun sebelumnya 15 daerah rawan pangan. 

Plh Kepala Bappelitbangda Sulsel, Andi Bakti Haruni, menyampaikan, Gerakan Pangan Murah ini sebagai langkah pemerintah dalam menjaga ketersediaan pasokan bahan pangan, sehingga membantu masyarakat mendapatkan harga yang terjangkau. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Makassar SULSEL

Wamenpan RB: Perintah Presiden Prabowo Agar Tidak Ada PHK Massal

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Purwadi Arianto memastikan tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal sesuai perintah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Instruksi tersebut terkait penataan tenaga honorer yang dilakukan pemerintah pusat saat ini. “Jangan sampai ada PHK massal. Kebijakan PPPK penuh waktu dan paruh waktu itu diskresi yang […]

Read more
Makassar SULSEL

Komisi II DPR RI Minta Kepala Daerah Terpilih Laksanakan Kebijakan Pemerintah Pusat Terkait PPPK

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Komisi II DPR RI meminta agar kepala daerah terpilih nantinya tetap melaksanakan kebijakan pemerintah pusat terkait penataan tenaga honorer. Khususnya terkait pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK). Hal tersebut disampaikan saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI Terkait Evaluasi Pelaksanaan Seleksi CPNS dan PPPK Tahap I Tahun 2024, di Kantor […]

Read more
Makassar SULSEL

Asisten I Pemkot Makassar Buka Forum Perangkat Daerah Dinas Pariwisata, Tekankan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemerintah Kota Makassar, Andi Muhammad Yasir, secara resmi membuka Forum Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kota Makassar di Hotel The Rinra, Rabu (5/2/2025). Forum ini mengusung tema Pariwisata Berkelanjutan Sebagai Pilar Pembangunan Daerah yang Inklusif. Acara ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, anggota DPRD Makassar, […]

Read more