MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Camat Kecamatan Wajo, Ansar Kalam merespon positif pengembangan perpustakaan kecamatan dan kelurahan di wilayahnya. Berdasarkan Perka Perpusnas No. 6 dan 7 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Kecamatan dan Kelurahan, Ansar juga akan menganggarkan pengadaan buku setelah adanya regulasi ini.
Hal senada disampaikan Sekcam, Andi Musyarafah saat menerima kunjungan dari Tim Pembina Perpustakaan Kecamatan dan Kelurahan dari Dinas Perpustakaan Makassar di Ruang Kerjanya, Senin (17/02).
Saat itu, tim pembina perpustakaan menyerahkan Surat Pendataan Perpustakaan dan Salinan Perka Perpusnas Nomor 6 dan 7 Tahun 2017.
Selanjutnya tim pembina perpustakaan mengunjungi 2 kelurahan yang memiliki perpustakaan. Pertama di Kelurahan Melayu Baru yang langsung diterima oleh Lurah A. Arifin. Di kelurahan ini, perpustakaannya belum bisa memberikan pelayanan karena masih menunggu tempat yang baru. Sedangkan di Kelurahan Malimongan Tua diterima Lurah Erni Krisnawati. Kondisi perpustakaan kelurahannya masih menyatu dengan perpustakaan umum kecamatan,.sehingga kedepan akan dibuat terpisah.
Perlu diketahui l, bahwa Perpustakaan Kecamatan Wajo saat ini masih menempati area yang bersebelahan dengan Kantor Lurah Malimongan Tua. “Karena terkendala tempat sehingga perpustakaan masih menempati tempat tersebut sejak tahun 2006,” terang Camat Wajo.
Berdasarkan data dari Dinas Perpustakaan Kota Makassar, Kecamatan Wajo memiliki 6 Perpustakaan Umum. Yakni, 1 Perpustakaan Umum Kecamatan dan 5 Perpustakaan Umum Kelurahan. Kelurahan yang telah memiliki Perpustakaan Umum adalah Kelurahan Pattunuang (berdiri sejak 2007), Kelurahan Melayu (berdiri sejak 2010), Kelurahan Malimongan Tua (berdiri sejak 2010), Kelurahan Malimongan (berrdiri sejak 2010), dan Kelurahan Melayu Baru (berdiri sejak 2011).
“Dari 5 Perpustakaan Umum Kelurahan yang ada saat ini, Pemerintah Kecamatan Wajo baru menganggarkan biaya operasional untuk 1 perpustakaan yakni Perpustakaan Kecamatan Wajo. Sedangkan 5 perpustakaan yang berada di kelurahan lainnya akan diupayakan untuk dianggarkan,” ungkap Camat dan Sekcam Wajo.
Sejak adanya SK Walikota Makassar Nomor : 1187/131/KEP/VIII/ 2017 tanggal 2 Agustus 2017 tentang pelimpahan sebagian kewenangan walikota kepada camat, maka sebagian urusan pemerintahan daerah termasuk perrpustakaan yang berada di kecamatan, kelurahan dan kepulauan menjadi urusan kecamatan.
Selanjutnya, penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan kecamatan dan kelurahan mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, Pelaporan dan Penganggaran Penyelenggaraan Perpustakaan berpedoman kepada Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 6 dan Nomor 7 tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan dan Kecamatan. Khusus penganggaran perpustakaan kecamatan dan kelurahan berdasarkan Perka tersebut diperuntukkan minimal untuk 3 komponen utama yakni koleksi, pelayanan dan tenaga perpustakaan.
Dinas Perpustakaan Kota Makassar terus berupaya melakukan pembinaan kepada jenis perpustakaan, sesuai regulasi yang ada dan untuk keberlanjutan penyelenggaraan perpustakaan di Kota Makassar baik Perpustakaan Kelurahan, Kecamatan, Perpustakaan Khusus dan Perpustakaan Sekolah. Dinas Perpustakaan akan membantu memberikan pendampingan pengelolaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan, kegiatan pelatihan bagi tenaga perpustakaan dan kegiatan lainnya termasuk pembudayaan kegemaran membaca.
Penulis : Tulus Wulan Junj
Editor. : Jesi Heny
