Dinkes Selayar Berharap 2021 Zero Stunting

SELAYAR, EDELWEISNEWS.COM – Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan mengadakan pertemuan implementasi penanganan stunting melalui pemanfaatan data e_PPGBM Surveilans Gizi Tingkat Kabupaten Selayar, Kamis (3/12/2020). Kegiatan digelar di Aula Rayhan Square Hotel dengan melibatkan camat dan kepala fesa se-Kabupaten Kepulauan Selayar.

Hadir pada pertemuan ini tim percepatan penanganan stunting provinsi Sulsel Prof. Arlin Adam dan Dr. Andi Alim sebagai narasumber.

Status gizi merupakan salah satu indikator yang menentukan kualitas sumber daya manusia, sehingga ditetapkan sebagai salah satu sasaran dan target RPJMN bidang kesehatan 2020-2024, yaitu menurunkan prevalensi balita pendek.

H. Moh. Husni Thamrin menyatakan pentingnya pemenuhan informasi status gizi berdasarkan individu untuk kebutuhan intervensi. “Maka diperlukan penguatan surveilans gizi melalui kegiatan pemantauan status gizi secara rutin dengan menggunakan pencatatan dan pelaporan by name by address,” ungkap Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan.

Pencatatan dan pelaporan by name by address dituangkan dalam bentuk aplikasi online yaitu e-PPGBM (Elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat).

Kepala Dinas Kesehatan Kepulauan Selayar dr. H. Husain, M. Kes menyatakan, data Riskesdas tahun 2018 Provinsi Sulawesi Selatan menduduki peringkat ke-4 angka stunting tertinggi secara nasional, dan Kabupaten Kepulauan Selayar pada urutan ke-3 se-Sulawesi selatan dengan angka prevalensi stunting 46,0%. “Namun, dengan adanya SSGBI tahun 2019 turun menjadi 32,7%,” terang H. Husain.

Selain itu, data stunting dari e-PPGBM, berdasarkan hasil pengukuran turun menjadi 19,08% periode bulan Februari tahun 2020, dan pengukuran di bulan Agustus naik sebesar 21,64%. Hal ini disebabkan karena banyaknya balita yang tidak terukur pada bulan Agustus di bandingkan bulan Februari.

Lanjutnya, Kabupaten Selayar sebagai kabupaten lokus stunting diharapkan tahun depan angka stunting semakin menurun dan sudah berada di posisi zero persen sesuai harapan pemerintah kepulauan Selayar.

Prof Arlin Adam menambahkan, Kabupaten Selayar memiliki kekayaan alam sebagai sumber makanan bergizi, seperti ikan yang beraneka ragam dan hasil perkebunan, namun angka stunting tinggi.

“Ini berarti penyebab mendasarnya pemahaman masyarakat yang masih rendah. Karena itu intervensi komunikasi perubahan perilaku sangat tepat dengan melibatkan semua stakeholders, khususnya di desa bergerak secara bersama agar setiap keluarga 1.000 HPK memiliki kesadaran yang baik dalam pencegahan stunting,” ungkapnya.

Penulis : Jesi Heny

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Makassar SULSEL

AMAN Sulsel Titip Pesan kepada Deng Ical untuk Mengawal RUU Tanah Adat agar Segera Disahkan

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Anggota DPR RI Fraksi PKB, Syamsu Rizal MI terus menunjukan komitmennya dalam mengawal aspirasi masyarakat dalam mendorong pengesahan rancangan undang-undang (RUU), Kamis (19/6/2025). Kali ini, datang dari koalisi masyarakat sipil Sulsel yang konsen mengawal RUU tentang Masyarakat Adat agar segera disahkan. Melalui dialog di Kantor Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sulsel, Jalan […]

Read more
LEGISLATIF Makassar SULSEL

Wakil Ketua DPRD Makassar, Eric Horas : Pemerataan Pendidikan Menjadi Prioritas

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Wakil Ketua DPRD Makassar, Eric Horas menegaskan, pemerataan pendidikan menjadi prioritas isu yang dikawalnya. Baginya, semua anak harus sekolah tanpa ada alasan apapun. Demikian disampaikan Eric saat menggelar reses ketiga masa persidangan ketiga tahun sidang 2024-2025 di Jalan Kemauan 6 RT 03 RW 05, Kelurahan Maccini Parang, Kecamatan Makassar, Kamis (19/6/2025). Reses […]

Read more
LEGISLATIF Makassar SULSEL

Ketua Komisi D DPRD Makassar, Ari Ashari Mendesak Dinas Pendidikan Ajukan Penambahan Kuota Rombel ke Kementerian Pendidikan

‎‎MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM — Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Ari Ashari Ilham, mendesak Dinas Pendidikan Kota Makassar untuk segera mengajukan permohonan penambahan kuota rombongan belajar (rombel) ke Kementerian Pendidikan. Langkah ini dianggap mendesak untuk mengatasi ketimpangan antara jumlah lulusan SD dan keterbatasan daya tampung SMP negeri di Makassar. Ari menjelaskan, setiap tahun terdapat sekitar 25 […]

Read more