TAKALAR, EDELWEISNEWS.COM – Penjabat Gubernur Sulsel Prof Fadjry Djufry didampingi Pj Bupati Takalar, Muhammad Hasbi, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi via Zoom Meeting, di Rumah Jabatan Bupati Takalar, Selasa, 4 Februari 2025. Rapat koordinasi ini dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Hadir pula mendampingi Kepala OPD lingkup Pemprov Sulsel dan Forkopimda Kabupaten Takalar. Pelaksanaan rapat koordinasi ini bertepatan dengan kunjungan kerja Prof Fadjry Djufry di Kabupaten Takalar.
Untuk diketahui, penanganan inflasi di Sulsel sejauh ini cukup terkendali. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel, Inflasi Sulsel pada Januari 2025, inflasi bulan ke bulan (m-to-m), yakni Januari 2025 terhadap Desember 2024 sebesar 0,75 persen. Sedangkan inflasi tahun ke tahun (y-to-y), yakni Januari 2025 terhadap Januari 2024 sebesar 0,10 persen. Adapun defiasi inflasi tahun kalender (y-to-d) yakni Januari 2025 terhadap Desember 2024 yakni sebesar 0,75 persen.
Penyumbang utama deflasi Bulan Januari 2025 secara m-to-m adalah kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga dengan andil 1,41 persen. Komoditas utama deflasi adalah tarif 1,45 persen.
Penurunan ini dipicu karena adanya deflasi yang cukup dalam pada sektor perumahan, air listrik dan bahan bakar rumah tangga. Terutama listrik, kebijakan Menteri ESDM ada diskon listrik sebesar 50 persen.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulsel, Andi Muhammad Arsjad, yang turut mendampingi Pj Gubernur Prof Fadjry Djufry usai rapat koordinasi tersebut menyampaikan, upaya antisipasi ke depan tetap dilaksanakan. Mengingat ada Bulan Ramadan dan Idul Fitri, sehingga stok atau ketersediaan kebutuhan pokok harus tetap dijaga.
Beberapa langkah yang dilakukan sesuai arahan Pj Gubernur Prof Fadjry Djufry yakni tetap mendorong Gerakan Pangan Murah, operasi pasar serta monitoring harga.
“Yang tidak kalah penting adalah menjaga produktivitas kita. Hari ini Pak Gubernur mengikuti kegiatan penanaman serentak, ini juga menjaga ketersediaan dari sisi peningkatan produksi,” pungkasnya.
Rakor tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepakatan tentang Kerjasama Dalam Pengawasan Perizinan Daerah yang digagas oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Rakor yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ini bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menekan laju inflasi serta memastikan kebijakan pengendalian harga berjalan efektif di seluruh wilayah Indonesia.
“Kita harus terus memperkuat koordinasi dalam upaya pengendalian inflasi, terutama dengan memastikan distribusi barang tetap lancar, harga-harga terkendali, serta kebijakan ekonomi daerah selaras dengan strategi nasional.
Selain itu, pengawasan perizinan daerah juga menjadi faktor penting dalam menciptakan tata kelola yang lebih akuntabel dan transparan,” kata Tito Karnavian, dalam arahannya pada Rakor Pengendalian Inflasi. (*)
