Gubernur Sulsel Teken MoU dengan PT PLN dan PT Huadi Nickel

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Gubernur Sulawesi Selatan, Prof HM Nurdin Abdullah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemprov Sulsel dengan PT. PLN Persero serta PT. PLN dengan PT. Huadi Nickel, di Ruang Rapim Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo Makassar, Rabu, 11 Desember 2019.

Penandatangan nota kesepahaman antara Pemprov Sulsel dan PT PLN adalah dalam bidang pengalihan penggunaan listrik berbahan bakar diesel, menjadi listrik PLN untuk beberapa industri besar yang ada di Sulsel.

Dalam kesempatan ini, Prof Nurdin menyampaikan penyederhanaan perizinan yang saat ini diberlakukan Pemprov Sulsel bagi para investor, yang berdampak positif bagi pertumbuhan investasi di Sulawesi Selatan.

“Banyak yang mau investasi, tapi karena birokrasi yang panjang menjadi problem. Tapi, untuk itu saat ini Sulsel melakukan penyederhanaan perizinan bagi investor,” ungkap Prof Nurdin di hadapan Bupati Bantaeng, GM PT. PLN dan seluruh OPD lingkup Pemprov serta Pemda Bantaeng.

“Seluruh izin-izin kita sederhanakan, seluruh aturan-aturan baik Perpres, Perda kita permudah. Apa yang kita lakukan di Sulsel satu tahun terakhir bagaimana kita bersinergi. Dulu bertahun – tahun kita bergelut di perizinan saja, sekarang hanya hitung hari sudah selesai,” sambungnya.

Dengan proses perizinan yang sederhana, Nurdin Abdullah yakin bahwa Sulawesi Selatan akan menjadi daerah dengan tujuan investasi yang sangat menjanjikan, apalagi didukung dengan keadaan tenaga listrik yang memadai.

“Saya yakin Sulawesi Selatan akan menjadi pusat investasi, dengan kesiapan listrik kita saat ini,” kata kepala daerah dengan segudang karya ini.

Saat ini, daya mampu Pembangkit Sulawesi Selatan adalah 1.532 Mega Watt. Jumlah beban puncak adalah 1.181 MW, sehingga Sulsel surplus listrik sebesar 352 MW.

Pada kesempatan tersebut, Nurdin Abdullah juga menyampaikan perkembangan industri smelter yang berhasil menambah kapasitas tungku.

“Lebih hebatnya lagi, awal hanya empat tungku tapi Pak Bupati saat ini sudah menambahnya lagi empat tungku,” pungkasnya.

Sementara, General Manajer PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Unit Induk Wilayah Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat (Sulselrabar), Ismail Deu berharap, kerjasama antara Pemprov Sulsel dengan pihak PLN bisa dijaga dengan baik demi kebutuhan masyarakat di Sulsel.

“Semoga kerjasama ini dapat dijaga sama-sama, bagaimana kebutuhan masyarakat di Sulsel dan kebutuhan perusahaan besar juga yang ada di Makassar,” katanya. (hum)

Editor : Yulia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Makassar SULSEL

Camat Makassar Gelar Rakor, Bahas PK5

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM.- Bertempat di ruang kerjanya, Camat Makassar Tri Sugiarto Burhan didampingi Sekcam Makassar Ismawaty Nur menggelar Rapat Koordinasi bersama para Lurah, Kepala Seksi se – Kecamatan Makassar, Rabu (25/3/2026). Rakor tersebut membahas mengenai Pedagang Kaki Lima (PK5) di wilayah masing-masing yang melanggar, dengan menggunakan badan jalan. Diketahui saat ini Pemkot Makassar sedang gencar – […]

Read more
Makassar SULSEL

Dinas PU Makassar Gelontorkan Rp10,6 Miliar untuk Perbaikan Akses TPA Antang, Dikerjakan Tahun 2026

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Pemerintah Kota Makassar dipimpin Wali Kota Munafri Arifuddin alias Appi, merancang program memprioritaskan pembenahan infrastruktur pendukung di kawasan TPA Antang, Kecamatan Manggala. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mengurai kepadatan arus kendaraan sekaligus meningkatkan efektivitas sistem pengelolaan sampah yang selama ini kerap terkendala akses keluar masuk armada. Salah satu fokus utama yang disiapkan […]

Read more
Makassar SULSEL

Dipimpin Wali Kota Munafri, Makassar Jadi yang Pertama Serahkan LKPD 2025 ke BPK Sulsel

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM — Pemerintah Kota Makassar kembali mencatatkan langkah progresif dalam tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham (MULIA), Pemkot Makassar menjadi daerah pertama di Sulawesi Selatan yang menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), tahun anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Perwakilan Provinsi […]

Read more