Hadiri Rakorwasda APIP, Pj Gubernur Minta Inspektorat Audit Perseroda dan Aset Pemprov Sulsel

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, meminta Inspektorat Sulsel segera melakukan audit terhadap Perseroan Daerah (Perseroda) Sulsel dan seluruh aset-aset Pemprov Sulsel. Audit dilakukan terhadap aset Pemprov di 24 kabupaten kota se-Sulsel, maupun di berbagai provinsi lainnya di Indonesia. 

“Inspektorat berfungsi sebagai mata telinga gubernur, bupati, wali kota, dari sisi pengawasan. Diawasi mulai perencanaan, pelaksanaan, maupun nanti hasilnya,” kata Pj Gubernur Bahtiar saat Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) Inspektorat Provinsi Sulsel dan Inspektorat Kabupaten Kota se-Sulsel, yang dilaksanakan di Hotel Claro Makassar, Jumat (1 Desember 2023). 

Ia mengungkapkan, Pemprov Sulsel maupun Pemerintah Kabupaten Kota memiliki Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), yang disebut Inspektorat. APIP harus dilibatkan sejak awal, supaya perencanaannya sesuai dengan aturan.

“Jangan sampai dari sisi perencanaannya memang sudah mengandung masalah. Misalnya, membangun gedung di atas lahan bukan lahan Pemda dan dari segi itu masalah,” ujarnya.

Jika perencanaan salah dan terlanjur berjalan, maka sebisa mungkin dirinya sebagai Gubernur Provinsi Sulsel bersama para pelaksana di masing-masing OPD berkonsultasi dulu dengan APIP terkait program masing-masing. 

“Kasian teman-teman pegawai harus tersangkut masalah hukum, karier habis, keluarganya jadi korban,” imbuhnya.

Ia menekankan, Inspektorat bukan hanya mengawasi APBD yang dikelola oleh masing-masing OPD dan daerah. Uang daerah itu ada dua, yakni uang daerah yang dikoordinasikan melalui Menteri Keuangan, dan ada lagi kekayaan daerah yang dikelola daerah, aset daerah BUMD, salah satunya rumah sakit dan sejumlah aset lainnya. 

“Ini kan ada pelabuhan, ada rumah sakit, ada lahan-lahan kosong, ada macam-macam ini, mungkin ada potensi tambang, ada potensi apa. Ini sayang sekali aset kita besar,” urainya. 

Menurut Bahtiar, tata kelola BUMD harus diperbaiki tata kelola BUMD ini. Iapun mengungkapkan jika dirinya sudah meminta tolong kepada Mantan Menteri BUMN, Tenri Abeng, yang saat ini menjadi Komisaris Utama Perseroda Sulsel. 

“Jadi seluruh aset-aset BUMD nanti akan dikonsolidasikan. Sebelum itu saya sudah minta Inspektorat untuk melakukan audit seluruh aset-aset yang ada di Sulsel, baik yang ada di Sulsel maupun yang ada di luar Sulsel,” pungkasnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Makassar SULSEL

Resmi Diluncurkan, Kota Makassar Jadi Pilot Project Nasional Gerakan Peduli Tetangga untuk Perkuat Perlindungan Sosial

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM — Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat komitmen menghadirkan perlindungan sosial yang inklusif, merata, dan tepat sasaran. Melalui Gerakan Nasional Peduli Tetangga, Kota Makassar dipercaya menjadi salah satu daerah percontohan (pilot project) nasional dalam penguatan sistem pendataan dan pelayanan Perlindungan Sosial (Perlinsos) tahun 2026. Komitmen tersebut ditandai dengan peluncuran Gerakan Nasional Peduli Tetangga untuk […]

Read more
Makassar SULSEL

Wali Kota Munafri Dampingi Mensos RI Luncurkan Gerakan Peduli Tetangga di Makassar

MAKASSAR, EDELWEISNEWS COM — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, mendampingi Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, meluncurkan Gerakan Nasional Peduli Tetangga untuk Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Gedung Olahraga (GOR) Sudiang, Minggu (4/10/2026). Peluncuran program strategis Kementerian Sosial (Kemensos) RI ini untuk memperluas jangkauan pendataan dan akses pelayanan sosial bagi masyarakat kurang mampu melalui penguatan peran masyarakat […]

Read more
Makassar SULSEL

Kuatkan Nilai Kebangsaan dan Moderasi Beragama, Andi Muh Ihsan Gelar Sosialisasi Empat Pilar di Makassar

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Indonesia adalah negara yang majemuk, terdiri dari beragam suku, agama, ras, danantargolongan. Keberagaman ini di satu sisi merupakan kekayaan nasional yang tak ternilai, namun di sisi lain memiliki kerentanan terhadap potensi konflik sosial jika tidak dikelola dengan nilai-nilai kebangsaan yang kuat.0 Empat Pilar Kebangsaan yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal […]

Read more