Hadiri Rakorwasda APIP, Pj Gubernur Minta Inspektorat Audit Perseroda dan Aset Pemprov Sulsel

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, meminta Inspektorat Sulsel segera melakukan audit terhadap Perseroan Daerah (Perseroda) Sulsel dan seluruh aset-aset Pemprov Sulsel. Audit dilakukan terhadap aset Pemprov di 24 kabupaten kota se-Sulsel, maupun di berbagai provinsi lainnya di Indonesia. 

“Inspektorat berfungsi sebagai mata telinga gubernur, bupati, wali kota, dari sisi pengawasan. Diawasi mulai perencanaan, pelaksanaan, maupun nanti hasilnya,” kata Pj Gubernur Bahtiar saat Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) Inspektorat Provinsi Sulsel dan Inspektorat Kabupaten Kota se-Sulsel, yang dilaksanakan di Hotel Claro Makassar, Jumat (1 Desember 2023). 

Ia mengungkapkan, Pemprov Sulsel maupun Pemerintah Kabupaten Kota memiliki Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), yang disebut Inspektorat. APIP harus dilibatkan sejak awal, supaya perencanaannya sesuai dengan aturan.

“Jangan sampai dari sisi perencanaannya memang sudah mengandung masalah. Misalnya, membangun gedung di atas lahan bukan lahan Pemda dan dari segi itu masalah,” ujarnya.

Jika perencanaan salah dan terlanjur berjalan, maka sebisa mungkin dirinya sebagai Gubernur Provinsi Sulsel bersama para pelaksana di masing-masing OPD berkonsultasi dulu dengan APIP terkait program masing-masing. 

“Kasian teman-teman pegawai harus tersangkut masalah hukum, karier habis, keluarganya jadi korban,” imbuhnya.

Ia menekankan, Inspektorat bukan hanya mengawasi APBD yang dikelola oleh masing-masing OPD dan daerah. Uang daerah itu ada dua, yakni uang daerah yang dikoordinasikan melalui Menteri Keuangan, dan ada lagi kekayaan daerah yang dikelola daerah, aset daerah BUMD, salah satunya rumah sakit dan sejumlah aset lainnya. 

“Ini kan ada pelabuhan, ada rumah sakit, ada lahan-lahan kosong, ada macam-macam ini, mungkin ada potensi tambang, ada potensi apa. Ini sayang sekali aset kita besar,” urainya. 

Menurut Bahtiar, tata kelola BUMD harus diperbaiki tata kelola BUMD ini. Iapun mengungkapkan jika dirinya sudah meminta tolong kepada Mantan Menteri BUMN, Tenri Abeng, yang saat ini menjadi Komisaris Utama Perseroda Sulsel. 

“Jadi seluruh aset-aset BUMD nanti akan dikonsolidasikan. Sebelum itu saya sudah minta Inspektorat untuk melakukan audit seluruh aset-aset yang ada di Sulsel, baik yang ada di Sulsel maupun yang ada di luar Sulsel,” pungkasnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Makassar SULSEL

Kodam XIV/Hsn Perkuat Sinergi Nasional, Kapoksahli Hadiri Rakor Pengendalian Karhutla Tingkat Nasional Secara Vicon

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Kepala Kelompok Staf Ahli (Kapoksahli) Pangdam XIV/Hasanuddin Brigjen TNI Musa David Marolop Hasibuan, S.I.P., M.A.B mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2026, melalui video conference bertempat di Ruang Vicon Puskodalops, Makodam, Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Kamis (18/6/2026). Rakor tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan […]

Read more
Makassar SULSEL TNI / POLRI

Pangdam Hasanuddin Turun Langsung Dengarkan Warga, Stabilitas dan Penanganan Banjir Jadi Prioritas

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Di sela kesibukannya menjalankan tugas, Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Bangun Nawoko didampingi Dandim 1408/Makassar Kolonel Kav Ino Dwi Setyo Darmawan melaksanakan kegiatan ngopi dan dialog santai bersama sejumlah masyarakat di Warung Kopi (Warkop) Ko Heng, Jalan Gunung Latimojong, Kota Makassar, Senin (15/6/2026). Turut hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah awak media. Melalui momentum […]

Read more
Makassar SULSEL

Dirut BPJS Sanjung Makassar, Akui Jadi Daerah Pertama Beri Perlindungan bagi Pekerja Rentan

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.CO. — Pemerintah Kota Makassar bersama BPJS Ketenagakerjaan resmi meluncurkan Sistem Keagenan Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (Perisai) dalam Program Makassar Berbagi Jaminan Sosial di Lapangan Karebosi, Jumat (19/6/2026). Peluncuran program tersebut menjadi langkah strategis Pemkot Makassar dalam memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja informal atau Bukan Penerima Upah (BPU) yang selama […]

Read more