Hadiri Rakorwasda APIP, Pj Gubernur Minta Inspektorat Audit Perseroda dan Aset Pemprov Sulsel

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, meminta Inspektorat Sulsel segera melakukan audit terhadap Perseroan Daerah (Perseroda) Sulsel dan seluruh aset-aset Pemprov Sulsel. Audit dilakukan terhadap aset Pemprov di 24 kabupaten kota se-Sulsel, maupun di berbagai provinsi lainnya di Indonesia. 

“Inspektorat berfungsi sebagai mata telinga gubernur, bupati, wali kota, dari sisi pengawasan. Diawasi mulai perencanaan, pelaksanaan, maupun nanti hasilnya,” kata Pj Gubernur Bahtiar saat Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) Inspektorat Provinsi Sulsel dan Inspektorat Kabupaten Kota se-Sulsel, yang dilaksanakan di Hotel Claro Makassar, Jumat (1 Desember 2023). 

Ia mengungkapkan, Pemprov Sulsel maupun Pemerintah Kabupaten Kota memiliki Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), yang disebut Inspektorat. APIP harus dilibatkan sejak awal, supaya perencanaannya sesuai dengan aturan.

“Jangan sampai dari sisi perencanaannya memang sudah mengandung masalah. Misalnya, membangun gedung di atas lahan bukan lahan Pemda dan dari segi itu masalah,” ujarnya.

Jika perencanaan salah dan terlanjur berjalan, maka sebisa mungkin dirinya sebagai Gubernur Provinsi Sulsel bersama para pelaksana di masing-masing OPD berkonsultasi dulu dengan APIP terkait program masing-masing. 

“Kasian teman-teman pegawai harus tersangkut masalah hukum, karier habis, keluarganya jadi korban,” imbuhnya.

Ia menekankan, Inspektorat bukan hanya mengawasi APBD yang dikelola oleh masing-masing OPD dan daerah. Uang daerah itu ada dua, yakni uang daerah yang dikoordinasikan melalui Menteri Keuangan, dan ada lagi kekayaan daerah yang dikelola daerah, aset daerah BUMD, salah satunya rumah sakit dan sejumlah aset lainnya. 

“Ini kan ada pelabuhan, ada rumah sakit, ada lahan-lahan kosong, ada macam-macam ini, mungkin ada potensi tambang, ada potensi apa. Ini sayang sekali aset kita besar,” urainya. 

Menurut Bahtiar, tata kelola BUMD harus diperbaiki tata kelola BUMD ini. Iapun mengungkapkan jika dirinya sudah meminta tolong kepada Mantan Menteri BUMN, Tenri Abeng, yang saat ini menjadi Komisaris Utama Perseroda Sulsel. 

“Jadi seluruh aset-aset BUMD nanti akan dikonsolidasikan. Sebelum itu saya sudah minta Inspektorat untuk melakukan audit seluruh aset-aset yang ada di Sulsel, baik yang ada di Sulsel maupun yang ada di luar Sulsel,” pungkasnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Makassar SULSEL

Appi Desak OPD Matangkan Perencanaan, Januari 2027 Program Harus Langsung Jalan

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, memberikan peringatan keras kepada seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak sekadar menjadi “tukang stempel” dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah. Menurutnya, kepala OPD harus mengetahui secara utuh program yang dipimpinnya, bukan hanya menerima dokumen yang telah disiapkan bagian perencanaan kemudian memberikan tanda […]

Read more
Artikel Makassar

Meretas Asa Penyelesaian Skripsi Lewat Kepedulian BAZNAS Kota Makassar

Oleh: Moh Haekal Rumaday (Mahasiswa UIN Alauddin Makassar) Menyelesaikan studi di perguruan tinggi adalah impian sekaligus tantangan besar bagi setiap mahasiswa, terutama ketika memasuki fase akhir penyusunan skripsi. Di tengah dinamika dan beban finansial tugas akhir, secercah kemudahan hadir melalui program Beasiswa Penyelesaian Studi S1 dari Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Kota Makassar. Sebagai salah […]

Read more
Makassar SULSEL

LPA Sulsel dan JARAK Indonesia Dorong Penarikan Pekerja Anak di Komunitas Matoa

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sulawesi Selatan bersama Lembaga JARAK Indonesia terus memperkuat upaya perlindungan anak melalui Program Penarikan Pekerja Anak di Komunitas Matoa, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Komunitas Matoa merupakan salah satu komunitas yang menjadi perhatian dalam upaya pencegahan dan penanganan pekerja anak. Di wilayah tersebut terdapat sekitar 45 kepala keluarga (KK) […]

Read more