Hasil Survey, IKM Dinas Perpustakaan Makassar Tertinggi dari 52 OPD yang Ada

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM -Berdasarkan hasil survei independen yang dilaporkan oleh Balitbangda Makassar, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2021, Dinas Perpustakaan Makassar menempati nilai tertinggi dari 52 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang disurvey. Lima besar OPD dengan IKM tertinggi yakni Dinas Perpustakaan meraih nilai 80,83, kemudian disusul Balitbangda (80,55), Inspektorat (80,19), Bappeda (80,17) dan BKPSDM (80,06)

Ketua Tim Penyusun Laporan Akhir IKM yang juga Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah Balitbangda Kota Makassar, Aminuddin Tarawe dalam pengantar buku laporannya mengatakan, bahwa hasil IKM ini diharapkan menjadi dasar dan bahan evaluasi bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memperbaiki pelayanan kepada masyarakat.

Rangkaian kegiatan survey yang melibatkan para pakar tersebut, dimulai dari bulan Maret sampai bulan Agustus tahun 2021.

“Tim survey bahkan analisis datanya semua independen,” ungkap Aminuddin yang dihubungi via WhatsApp, Minggu (28/11/2021).

Responden yang diminta secara luring maupun daring memberikan penilaian terhadap 9 unsur indikator pelayanan di masing-masing OPD. Sembilan indikator tersebut yakni persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/ tarif, produk spesifikasi, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, sarana dan prasarana serta penanganan pengaduan, saran dan masukan. Dari penilaian tersebut Dinas Perpustakaan Kota Makassar yang masuk kategori Urusan Wajib-Non Pelayanan Dasar memperoleh nilai IKM tertinggi, dan nilai tersebut juga tertinggi untuk seluruh kategori untuk Urusan Wajib-Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan, Urusan Pendukung, Urusan Penunjang, Urusan Pemerintahan dan Urusan Pengawasan.

Pustakawan Dinas Perpustakaan Kota Makassar, Tulus Wulan Juni mengatakan, IKM Dinas Perpustakaan Kota Makassar setiap tahun meningkat, tahun 2019 memperoleh nilai 77,03 kemudian tahun 2020 di angka 77,51 dan tahun ini penilaian masyarakat tertinggi kepada Dinas Perpustakaan baik luring maupun daring yakni 80,83 dan tertinggi dari semua OPD.

“Alhamdulillah, masyarakat puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perpustakaan Kota Makassar walaupun sarana dan prasarana kami sampai saat ini belum memadai, namun kita memiliki beberapa inovasi untuk mengimbangi kekurangan kami. Salah satunya inovasi pelayanan publik berbasis digital yakni Dongkelor atau Dongeng Keliling Online dari Rumah dan layanan Perpustakaan Digital ePustaka Kota Makassar, yang dapat diakses dimana saja melalui handphone smartphone,” terang Tulus. (TWJ)

Editor : Jesi Heny

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Makassar Olahraga SULSEL TNI / POLRI

Atlet Kodam XIV/Hsn Ukir Prestasi di Ajang Maros Marathon 2025

MAROS, EDELWEISNEWS.COM – Atlet Kodam XIV/Hasanuddin kembali menunjukkan prestasi gemilang dalam ajang Maros Marathon 2025 yang berlangsung di Lapangan Palantikang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Minggu (6/7/2025). Kegiatan ini diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai daerah dan komunitas lari nasional, dimana Kodam XIV/Hasanuddin mengirimkan personel terbaiknya yang tergabung dalam Atlet Triathlon Hasanuddin dengan Mayor Inf Syamsuddin […]

Read more
Makassar SULSEL TNI / POLRI

Lantamal VI Dukung Mahasiswa KKN Kebangsaan XII Berlayar ke Pulau Kapoposang-Pangkep dengan KAL Suluh Pari II.6-60

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) VI Makassar memberikan dukungan penuh terhadap keberangkatan Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kebangsaan XII tahun 2025, dengan mengerahkan Kapal Angkatan Laut (KAL) Suluh Pari II.6-60 untuk mengantar peserta menuju lokasi KKN di Pulau Kapoposang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan, Minggu (6/7/2025). Pelepasan mahasiswa KKN […]

Read more
Makassar SULSEL

Pemkot Makassar Berlakukan Moratorium Proses Mutasi PNS di Seluruh Perangkat Daerah Mulai 1 Juli

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM -Pemerintah Kota Makassar memberlakukan moratorium atau penghentian sementara proses mutasi/pindah PNS di seluruh perangkat daerah, mulai 1 Juli 2025. Kebijakan ini bertujuan menata ulang distribusi pegawai, menyeimbangkan beban kerja, dan memastikan efisiensi belanja pegawai agar sejalan dengan arah reformasi birokrasi. Usulan yang belum terbit persetujuan dari BKN hingga 1 Juni 2025 juga akan […]

Read more