Beranda blog

Tim sepeda Lantamal VI Masih Memimpin Nilai Tertinggi Mandiri Anniversary Virtual Race

0

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Tim sepeda Pangkalan Utama TNI AL VI (Lantamal VI Makassar) sementara masih memimpin nilai tertinggi dalam perlombaan virtual race yang digelar Mandiri Anniversary Virtual Race, Jumat (15/10/2021).

Perlombaan virtual race atau bersepeda virtual tersebut Tim sepeda Lantamal VI telah berhasil menempuh jarak 1.320,67 Km dan meraih jumlah 16 aktivitas mengalahkan tim-tim sepeda lainnya.

Ketua tim sepeda Lantamal VI Letkol Laut (KH) Syahruddin mengatakan, sampai hari ini timnya masuk 10 besar dan masih menempati nilai tertinggi dalam event Mandiri Anniversary Virtual Race (Virtual Ride) dan jauh meninggalkan tim-tim lainnya.

“Alhamdulillah sampai hari ini tim sepeda Lantamal VI berada di posisi teratas. Masih ada 2 hari lagi. Semoga Lantamal VI terus di posisi teratas,” ujar Syahruddin.

“Perlombaan virtual race sebagai wujud komitmen dalam membantu masyarakat hidup lebih sehat, lebih lama, lebih baik dengan cara yang lebih menyenangkan dan tetap menantang dengan memilih jenis olahraga, kategori dan jarak yang diinginkan,” imbuhnya.

Perlombaan tersebut telah mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. “Di tengah pandemi ini sangat penting untuk terus menjaga kebugaran tubuh dengan olahraga, tujuannya agar imun tubuh meningkat,” pungkas Ketua tim sepeda Lantamal VI. (Ril)

Editor : JesI Heny

Bupati Wajo : Pariwisata Bagian Integral dari Pembangunan Nasional

0

WAJO, EDELWEISNEWS.COM -Bupati Wajo selaku Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Wajo membuka secara resmi Orientasi Sadar Wisata dan Penerimaan Anggota Baru Saka Pariwisata di Kawasan Rumah Adat Atakkae, Jumat (15 Oktober 2021).

Dalam sambutannya H. Amran Mahmud mengungkapkan, kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang penyelenggaraannya dilakukan secara terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan tetap menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya, memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup serta memberdayakan masyarakat setempat.

Salah satu upaya untuk membentuk tenaga kader pembangunan pariwisata kata dia, adalah membekali peserta didik dengan pengetahuan dan keterampilan praktis dalam bidang pariwisata.

Amran Mahmud menjelaskan, Satuan Karya Pramuka adalah organisasi pendukung Gerakan Pramuka sebagai wadah pendidikan dan pembinaan guna menyalurkan minat, mengembangkan bakat dan menambah pengalaman para Pramuka Penegak dan Pandega dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan. Saka juga memotivasi mereka untuk melaksanakan kegiatan nyata dan produktif sehingga dapat memberi bekal bagi kehidupannya dalam melaksanakan pengabdiannya kepada masyarakat, bangsa, dan negara sesuai dengan aspirasi pemuda Indonesia dan tuntutan perkembangan pembangunan serta peningkatan ketahanan nasional.

“Satuan Karya Pramuka Pariwisata adalah wadah pendidikan dan pembinaan di bidang pariwisata bagi anggota Gerakan Pramuka untuk membantu, membina, dan mengembangkan kegiatan pariwisata,” ujarnya.

Orang nomor Satu di Bumi Lamaddukkelleng ini mengatakan, peranan pramuka sangat diharapkan dalam membangun dan mendukung pembangunan pariwisata. Dukungan diwujudkan dalam wadah Satuan Karya Pramuka Pariwisata (Saka Pariwisata). Anggota Pramuka Satuan Karya (Saka) Pariwisata diminta ikut membantu promosi pariwisata di daerah. Saka Pariwisata juga diharapkan ikut mendukung kampanye Sapta Pesona dan Sadar Wisata khususnya di kalangan generasi muda dan anggota pramuka pada umumnya.

Dikatakan, Kegiatan kesakapariwisataan dilaksanakan untuk semua golongan anggota muda Gerakan Pramuka yaitu siaga, penggalang, penegak dan pandega yang menjurus kepada pembinaan watak, mental, jasmani, rohani, pengetahuan, kecakapan, pengalaman dan keterampilan dengan menerapkan sistem among serta prinsipprinsip dasar pendidikan kepramukaan, sesuai dengan perkembangan jasmani dan rohaninya.

“Penyelenggaraan kepariwisataan bagi pramuka siaga dan pramuka penggalang ditekankan terutama untuk mengembangkan minat mereka di bidang kepariwisataan dengan penerapan sistem pencapaian Tanda Kecakapan Khusus (TKK) penyelenggaraan kepariwisataan bagi pramuka, penegak dan pandega dimaksudkan sebagai usaha untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilannya di masa datang,” katanya.

Amran mengemukakan, kegiatan Saka Pariwisata adalah kegiatan dalam rangka mengembangkan bakat dan minat para anggotanya di bidang kepariwisataan secara lebih intensif dan terarah meliputi pokok-pokok kegiatan untuk membentuk pramuka yang sehat mental dan jasmani dan menumbuhkan penghayatan dan kesadaran lingkungan.

Selain itu, lanjutnya, merangsang hasrat untuk mempelajari ilmu dan teknologi di bidang kepariwisataan dan menumbuhkan minat dan motivasi untuk menjadi manusia yang produktif, berjiwa mandiri dan wiraswastra dalam kegiatan yang berorientasi kepariwisataan.

“Anggota Pramuka Satuan Karya (Saka) Pariwisata diminta ikut membantu promosi pariwisata di Kabupaten Wajo. Saka Pariwisata juga diharapkan ikut mendukung kampanye Sapta Pesona Sadar Wisata khususnya di kalangan generasi muda dan anggota pramuka pada umumnya,” harapnya.

Bekal pengetahuan tentang kepramukaan, kepariwisataan dan Sapta Pesona Sadarw Wisata hendaknya dapat dijadikan pegangan para pengurus dan anggota Saka Pramuka untuk ikut memajukan pariwisata di Kabupaten Wajo. “Sehingga sangat diharapkan melalui Orientasi Sadar Wisata dan Penerimaan Anggota Baru SakaPramuka Parawisata mampu pendukung Kampanye Sapta Pesona Sadar Wisata di Kabupaten Wajo,” pungkasnya.

Penarikan Retribusi Dinilai Tumpang Tindih, Serikat Jukir Mengeluh ke DPRD Makassar

0

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Demonstran yang tergabung dalam Serikat Juru Parkir Makassar (SJPM) menyambangi gedung DPRD Makassar. Didominasi juru parkir Jalan Pengayoman dan Boulevard, mereka menyampaikan sejumlah aspirasi terkait pengelolaan perparkiran yang semakin amburadul.

Terutama penarikan retribusi parkir dan pajak parkir oleh Badan Pendapatan Daerah. Dipimpin Koordinator Lapangan Petrus Sihombing, yang menuturkan tumpang tindihnya pelaksanaan penarikan retribusi antara Bapenda dan PD. Parkir Makassar.

Dalam tuntutannya, mereka mendukung Walikota Makassar mengevaluasi sekaligus membubarkan PD. Parkir, serta menyerahkan sepenuhnya pengelolaan retribusi parkir ke Dinas Perhubungan, sedangkan pengelolaan pajak parkir oleh Bapenda.

“Kami juga meminta untuk mencabut atau meniadakan sejumlah parkir elektronik yang terletak di Jalan Boulevard dan Jalan Pengayoman,” pungkasnya.

Aspirasi ini diterima langsung Wakil Ketua DPRD Makassar Andi Nurhaldin, NH didampingi Wakil Ketua Komisi B Andi Hadi Ibrahim Baso, Senin (12/10/2021) di ruang Penerimaan Aspirasi DPRD Makassar.

Wakil Ketua DPRD Makassar Andi Nurhaldin menyampaikan, pihaknya akan langsung berkoordinasi dengan pihak terkait, meneruskan aspirasi ini untuk diagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP), guna mediasi yang akan menghasilkan rekomendasi dan ditidaklnjuti oleh eksekutif.

“Selaku Pimpinan DPRD, saya sendiri akan meneruskan aspirasi ini hingga dilakukana RDP dengan pihak terkait, untuk menemukan duduk perkara yang dihadapi oleh teman-teman jukir, dan sekaligus menemukan solusi yang benar-benar mengedapankan kemanusiaan,” tutup Legislator Golkar itu.

Wahab Tahir Tinjau Perencanaan Asrama Pondok Tahfiz di Tinumbu

0

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM.- Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar Abdul Wahab Tahir dari Fraksi Golkar meluangkan waktu meninjau rencana pembangunan Asrama Pondok Tahfiz yang letaknya di Jalan Tinumbu Lr 149 No 6 A, Kelurahan Layang, Makassar, Senin (11/10/2021). 

Wahab didampingi anggota Komisi A Rahmat Taqwa Quraisy dari Fraksi PPP melihat langsung lokasi. Lokasi ini milik Yayasan Nahdatul Ummah Abqariah yang diketuai Akramunnisa, yang saat ditemui didampingi Pimpinan Pondok Tahfiz Muh Rizal. 

Bangunan semi permanen yang berukuran 7 x 13 meter itu rencananya akan dibangun bertingkat dan diperuntukkan bagi santri yang ingin menginap di pondok tersebut. 

Wahab meminta kepada pemilik lahan untuk mengajukan rencana anggaran biaya (RAB) pembangunan agar dapat diusulkan di APBD 2022. 

“Jika RAB rampung dan telah dimasukkan ke RAPBD pokok 2022, maka pembangunan yang diawali dengan peletakan batu pertama oleh Walikota Makassar Moh. Ramdhan Pomanto sudah bisa dijadwalkan,” kata Wahab Tahir. 

“Insha Allah kita beramal jariyah mengurus ummat sebagai modal akhirat nanti,” imbuhnya. 

Selain pengurus pondok tahfiz, hadir pula sejumlah aparat Kelurahan Layang yang turut memantau.

Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat Unjuk Rasa di DPRD Makassar Terkait Amdal Apartemen Royal

0

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Ketua Komisi D DPRD Makassar Wahab Tahir menerima aspirasi Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat di Ruang Aspirasi DPRD Makassar, Senin (11/10/2021).

Diketahui, Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat melakukan aksi unjuk rasa di DPRD Makassar dengan membawa tiga tuntutan. Diantaranya, meminta Dinas Lingkungan Hidup Makassar untuk menunjukkan izin Analisi Dampak Lingkungan (Amdal) Apartemen Royal yang terletak di Jalan Topas Raya.

Selain itu, mereka juga meminta Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB) Makssar mempublish izin layak huni yang belum terbit tetapi Apartemen Royal telah memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

Bahkan Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat menduga telah terjadi kongkalikong antara pihak apartemen dengan berbagai instansi di Kota Makassar.

Wahab Tahir mengatakan, apa yang disampaikan oleh Mahasiswa harus ditindaklanjuti.

“Karena dalam sebuah pengelolaan pemerintahan, data harus akuntabel. Karena data yang akuntabel berhak dipublikasi, karena data itu bukan rahasia negara yang mereka minta,” katanya.

“Maka Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Tata Ruang harus menyampaikan kepada publik terhadap seluruh dukumen pendukung oleh Royal Apartemen sehingga tidak menimbulkan bias kemana-mana,” bebernya.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Makassar itu mengatakan, keluhan mahasiswa ini tidak lain karena adanya pertanyaan dari masyarakat terkait pembangunan Apartemen Royal yang diduga dokumennya tidak jelas.

“Ini kan masyarakat bertanya. Kenapa ada bangunan tinggi Royal Apartemen tidak jelas dokumen lingkungannya dan tiba-tiba beroperasi. Akhirnya mereka bertanya,” bebernya.

Dalam waktu dekat, kata dia, ia akan melakukan koordinasi dengan Komisi C untuk ditindaklanjuti melalui rapat dengar pendapat (RDP).

“Dalam waktu dekat kita akan gelar rapat dengar pendapat, sehingga ada pertanggungjawaban kita kepada publik. Saya berharap minggu ini. Karena ini tidak boleh didiamkan. Kalau memang melanggar langsung segel,” jelasnya.

“Boleh jadi juga ada yang tidak beres. Soal tuntutan ketiga, saya serahkan kepada lembaga penyidik polisi dan kejaksaan untuk melakukan penyidikan. kalau memang ada pejabat yang terlibat selesaikan,” pungkasnya. (MS)

Editor : Jesi Heny

Polres Gowa Bersinergi dengan Koperasi Salurkan Bantuan untuk Masyarakat Prasejahtera

0

GOWA, EDELWEISNEWS.COM – Polres Gowa terus menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam membantu masyarakat prasejahtara, terlebih di masa Pandemi Covid-19 yang sampai sekarang masih melanda.

Salah satunya yakni bersinergi dengan Koperasi Sahabat Mitra Sejati yang bermitra dengan Bank Sahabat Sampoerna dalam menyalurkan bantuan 100 paket sembako, Jumat (15/10/2021).

Bertempat di halaman Kantor Polres Gowa, Kapolres Gowa AKBP Tri Goffarudin. P, S.I.K, MH menerima langsung bantuan tersebut dari Pimpinan Region Koperasi Sahabat Mitra Sejati Sudarmin yang didampingi pimpinan area dan Pimpinan Cabang Gowa.

Saat ditemui, Kapolres Gowa mengatakan, nantinya bantuan tersebut akan disalurkan pihaknya melalui personil Bhabinkmatibmas Polsek jajaran Polres Gowa yang mengetahui langsung kondisi masyarakat yang membutuhkan bantuan.

“Nanti akan kami sortir, mana-mana masyarakat yang memerlukan bantuan ini, kemudian akan kami salurkan melalui personil bBhabinkamtibmas,” ucapnya.

Kapolres Gowa juga mengucapkan terimakasih kepada Koperasi Sahabat Mitra Sejati yang terus menjalin kerjasama serta peduli terhadap masyarakat prasejahtera.

“Kami berharap kedepan sinergitas Polres Gowa dan Koperasi Sahabat Mitra Sejati dalam membantu masyarakat tetap terjalin,” harap Kapolres Gowa.

Sumber : Humas Polres Gowa

Editor : Yulia

Gerindra Berkomitmen Wujudkan Partai yang Transparan dan Akuntabel

0

JAKARTA, EDELWEISNEWS.COM — Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) kembali menegaskan untuk terus menjadi partai yang transparan dan akuntabel dalam keterbukaan informasi kepada publik.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) bersama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, (PPID) Partai Gerindra yang diketuai oleh Danang Wicaksana Sulistya, Kamis (14 Oktober 2021).

“Partai Gerindra berkomitmen terhadap transparansi dan keterbukaan informasi sejak partai didirikan. Kami sangat berkomitmen untuk terus membangun akuntabilitas, transparansi, dan keterbukaan informasi kepada publik,” kata Wakil Ketua MPR RI ini.

DPP Partai Gerindra akan terus mempermudah akses informasi publik sesuai dengan amanah UU Nomor 14 Tahun 2008.

“Kedepannya Partai Gerindra akan terus berupaya untuk mempermudah pemenuhan akses informasi publik, sesuai dengan amanah UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik,” lanjutnya.

Sebelumnya, Partai Gerindra telah meraih penghargaan Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Pusat (KIP) lima tahun belakangan ini secara berturut-turut, walaupun kata Muzani, penghargaan bukan tujuan namun yang penting Gerindra akan tetap komitmen dengan keterbukaan dan akuntabilitas

Lanjut Muzani, PPID Partai Gerindra memiliki tanggung jawab untuk terus menyediakan, mengumumkan, mempublikasikan dan memberikan layanan informasi publik yang bersifat terbuka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada.

“Masyarakat dapat meminta informasi pada PPID Partai Gerindra mengenai hal-hal yang tercantum pada Daftar Informasi Publik (DIP) Partai Gerindra, seperti kajian, kegiatan rencana kerja, laporan keuangan dan lainnya,” paparnya.

Penulis : Usman

Editor : Jesi Heny

Dorong Penguatan Advokasi, LSKP Gelar Workshop Penyusunan Policy Brief Bagi Mitra Utama Madani dan Simpul Belajar

0

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP) menggelar Workshop Penyusunan Policy Brief bagi Mitra Utama Madani di Sulawesi Selatan selama 2 hari (14 – 15 Oktober 2021) di Hotel Harper Jalan Perintis Kemerdekaan.

Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian dari Program Support Partner USAID Madani dalam memberikan pendampingan dan peningkatan kapasitas CSO Mitra Utama Madani. Kegiatan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Sebagai Provincial Support Partner (PSP) USAID MADANI, LSKP melakukan kegiatan ini untuk membantu dan memfasilitasi Mitra Utama dan Simpul Belajar melalui jejaring dan koalisi di tingkat provinsi. Membantu enam Simpul Belajar lokal dalam penyusunan draf rekomendasi kebijakan, dan advokasi kebijakan, pengawasan dan evaluasi terkait isu tematik yang telah ditetapkan oleh Mitra Utama MADANI.

Kegiatan turut dihadiri Mitra Utama Madani Institute of Community Justice (ICJ) & Forum Belajar Anak Millenial (BARANI), dengan isu tematik Peningkatan Toleransi dan Ruang Ekspresi bagi Generasi Muda di Kota Makassar, Lembaga Demokrasi Celebes (LECRAK) dan Learning Forum Malempu Barani Caradde (Mabaca) dengan isu tematik Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir (KIBBL) Kabupaten Pangkep, PPO Daun Hijau dan Forum Belajar YASSIBERRUI dengan isu tematik Advokasi dan Pengawasan Layanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barru, Yayasan Bumi Sawerigading (YBS) Palopo dan Forum Belajar Mapaccing (FBM) dengan isu tematik Tata Kelola Sumberdaya Alam Berbasis Pengelolaan Sampah di Kota Palopo.

Sementara perkumpulan Wahana Lingkungan Lestari Celebes Area (Wallacea) dan Simpul Belajar Lamaranginang dengan isu tematik Transparansi Dana Desa sub Issu Tematik: Anggaran Dana Desa Pro Inklusi Kabupaten Luwu Utara dan, PDNA Bulukumba Bersama Forum Masyarakat Peduli Kesehatan Ibu Dan Anak (FORMAP KIA) dengan isu tematik Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir dengan spesifik Isu peningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam sistem rujukan Kegawatdaruratan Ibu Melahirkan dan Bayi Baru Lahir di Kabupaten Pangkep, Distrik Support Partner Yayasan Mitra Bangsa (Yasmib) Sulawesi dan Senior Field Coordinator MADANI Sulsel.

Hadir pula Field Coordinator di setiap daerah yang mengikuti kegiatan secara online.

Narasumber workshop yakni Andi Ahmah Yani, M.Si, MPA, M.Sc sebagai Dosen Departemen Ilmu Administrasi Unhas dan juga merupakan Direktur Program LSKP, Amril Hans, S.AP, MPA yang juga Dosen Departemen Ilmu Administrasi Unhas dan Koordinator Divisi Riset dan Advokasi LSKP.

Selama kegiatan peserta diberikan materi dan bimbingan teknis dalam penyusunan Policy Brief Isu Tematik dari setiap Mitra Utama dan Simpul Belajar.

Amril Hans, S.AP., MPA memaparkan materi terkait Peran NGO Dalam Proses Advokasi Kebijakan Publik. Katanya, secara umum proses advokasi yang dilakukan NGO berada di keseluruhan proses kebijakan. Yaitu, agenda setting, perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan monitoring dan evaluasi kebijakan.

“Proses advokasi dari NGO, diharapkan kebijakan lebih aspiratif dan benar-benar berorientasi kepada publik. Advokasi kebijakan yang dilakukan NGO dapat menciptakan ruang atau sebagai media keterlibatan publik dalam seluruh proses kebijakan,” ujarnya.

Sementara Andi Ahmah Yani, M.Si, MPA, M.Sc memaparkan terkait Policy Brief, yang kemudian dilanjutkan dengan Bimtek penyusunan Policy Brief.

Proses Bimtek dilakukan dengan mengindetifikasi permasalahan dari Isu Tematik Mitra Utama Bersama Simpul Belajar kemudian mempersentasikan didepan Forum yang selanjutnya diberi masukan.

Proses Bimtek hari kedua difokuskan pada penguatan data yang akan dimaasukkan dalam Policy Brief untuk mendukung Proses Advokasi Isu Tematik Mitra Utama, dan Simpul Belajar disetiap kabupaten/kota.

Workshop ditutup dan masing-masing Mitra Utama dan Simpul Belajar sudah memiliki Draft Policy Brief Isu Tematik. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, selanjutnya akan dilakukan pendampingan oleh LSKP secara mendalam kepada Mitra utama dan Simpul Belajar untuk menyempurnakan Policy Brief tersebut. Policy Brief yang selesaai dibuat, selanjutkan akan diadvokasikan secara bersama ke pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pemkab Wajo Terus Berupaya Tingkatkan Produktivitas Sektor Pertanian

0

WAJO, EDELWEISNEWS.COM – Bupati Wajo, H. Amran Mahmud meminta agar petani mengubah mindset dalam pengelolaan lahan pertanian.

Menurutnya, lahan pertanian di Kabupaten Wajo cukup luas, lahan persawahan seluas 101.669 hektar, lahan perkebunan seluas 14.200 hektar, serta potensi peternakan sapi sebanyak 133.539 ekor. Namun, hingga saat ini potensi tersebut masih banyak dikelolah secara konvensional sehingga belum memberikan hasil maksimal.

Hal tersebut disampaikan Bupati Wajo, H.Amran Mahmud pada Sarasehan Pertanian bertema “Kebijakan Pemerintah Kabupaten Wajo Terhadap Pembangunan Pertanian” yang digelar Kontak Tani Nasional Andalan (KTNA) Kabupaten Wajo, di Ruang Pola Kantor Bupati Wajo, Jumat (15/10/2021).

“Pemerintah Kabupaten Wajo terus berupaya meningkatkan produktivitas sektor pertanian. Salah satunya dengan menggiatkan pengembangan sistem pertanian terpadu (Integrated Farming System) di berbagai wilayah dalam Kabupaten Wajo,” jelas Amran Mahmud.

Lebih lanjut dijelaskannya, pertanian terpadu adalah sistem yang menggabungkan antara pertanian, peternakan dan perikanan, perkebunan dan ilmu lainnya yang terkait dengan pertanian dalam satu lahan, sehingga diharapkan sebagai solusi alternatif dalam peningkatan produktifitas lahan, program pembangunan dan konservasi lingkungan serta pengembangan desa berlangsung secara terpadu.

“Harapan kita kedepan, kebijakan pembangunan pertanian terpadu yang kita kembangkan ini pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan petani kita,” harap Bupati.

Kegiatan Sarasehan ini dihadiri Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Wajo, Ashar, Kepala Cabang Bank Mandiri Sengkang, Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Wajo serta para Pengurus Kecamatan. (APJ)

Editor : Jesi Heny

Asisten III Berharap OPD Terapkan Budaya Kerja, Agar Bisa Wujudkan Visi Misi Pemerintah

0

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Asisten III Pemprov Sulsel, Tautoto Tanaranggina, memimpin sosialisasi nilai-nilai budaya kerja di lingkup Pemprov Sulsel. Acara berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (14 Oktober 2021). Dalam arahannya, Tautoto berharap agar sosialisasi tersebut bisa menambah nilai reformasi birokrasi, dimana tahun lalu mendapat nilai B.

“Insya Allah, jika penerapan budaya kerja diterapkan dengan baik oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), saya yakin dan percaya Sulsel bisa mewujudkan visi misi pemerintah,” ujarnya.

Tautoto yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulsel itu juga berharap agar Kepala OPD bisa menindaklanjuti apa yang disosialisasikan.

“Dan juga tadi dari Ketua Tim Akselerasi Reformasi Birokrasi Provinsi Sulsel, Prof Sangkala, agar bisa dishare ke masing-masing OPD dan nilai-nilai budaya kerja yang ada bisa diterapkan di OPD masing-masing,” tambahnya.

Di tempat yang sama, Ketua Tim Akselerasi Reformasi Birokrasi Provinsi Sulsel, Prof Sangkala mengatakan, dasar kegiatan pengembangan budaya kerja Aparatur Sipil Negara telah diatur oleh Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.

Dalam penerapan budaya kerja, kata Sangkala, ada enam perilaku budaya kerja yang harus diperhatikan. Yakni sinergitas, inovatif, profesional, akuntabel, integritas, dan tanggung jawab.

“Dan kebetulan, keenam perilaku budaya kerja ini jika disingkat sama dengan budaya kita di Sulsel yaitu Sipakatau,” kata Prof Sangkala. (Hms)

Editor : Jenita