MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Sebanyak 363 lokasi terbentuk program Kampung Iklim (Proklim) yang tersebar di Kabupaten/Kota di Sulsel.
Program Kampung Iklim (ProKlim) adalah program berlingkup nasional yang dkembangkan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dan seluruh pihak dalam melaksanakan aksi lokal untuk meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim dan pengurangan emisi GRK (Gas Rumah Kaca).
Hal ini juga menjadi perhatian Pj Gubernur Sulsel, Prof Zudan Arif Fakrulloh. Termasuk menjaga kualitas lingkungan di Sulsel. Alhasil, Sulsel telah meraih prestasi atas Apresiasi Pembinaan Program Kampung Iklim (Proklim) Tahun 2024.
Mendorong pembentukan program kampung iklim ini sebagai aksi mitigasi untuk capaian kinerja potensi penurunan emisi gas rumah kaca.
Adapun penghargaan yang diterima Provinsi Sulawesi Selatan terkait Kampung Iklim adalah 5 tropi Proklim Lestari, 35 buah tropi proklim utama, 139 sertifikat proklim utama dan 41 piagam apresiasi pembinaan proklim.
Plh Kepala Bappelitbangda Sulsel, Andi Bakti Haruni, menyampaikan, menjaga kualitas lingkungan hidup menjadi perhatian bersama. Termasuk dalam upaya penurunan emisi GRK. Tentunya hal itu dilakukan untuk mengurangi dampak perubahan iklim.
“Capaian IKLH Provinsi sebesar 74,30 poin atau 1,76 poin lebih dari nilai IKLH Nasional sebesar 72,54 poin. Termasuk dalam fokus untuk penurunan emisi gas rumah kaca,” ungkapnya, Senin (2 Desember 2024).
Pencapaian ini, selain dorongan dari Pj Gubernur Sulsel Prof Zudan Arif Fakrulloh, juga tak lepas dari kerja keras dan upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan dan Kehutanan melalui KPH dan penyuluh-penyuluh kehutanan yang tersebar di seluruh kabupaten kota di Sulsel. Dengan penyuluhan yang terus dilakukan oleh KPH menjadikan masyarakat semakin sadar dan memiliki wawasan yang luas akan pentingnya lingkungan dan hutan.
Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) disebut sebagai ujung tombak pengelolaan hutan di Indonesia karena berperan dalam menjamin kelestarian hutan dan memberdayakan masyarakat. (*)
