MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Transisi energi berkelanjutan menjadi salah satu isu global dan juga menjadi agenda Pemerintah Indonesia dalam sepuluh tahun ke depan. Saat ini berbagai isu sosial muncul dalam proses impelementasi pemerintah untuk transisi energi yang tidak jarang mengabaikan hak-hak ekosob warga.
Untuk memastikan proses ini tidak terjadi semakin merugikan masyarakat, khususnya kelompok rentan, maka dibutuhkan kolaborasi organisasi masyarakat sipil (CSO) untuk mengadvokasi berbagai agenda penting tersebut. Salah satu agenda utama adalah pelibatan warga dalam proses pengambilan keputusan pemerintah, baik pada level nasional maupun lokal serta menghormati hak-hak ekosob kelompok masyarakat adat.
Untuk itu, Indonesian Parliamentary Center (IPC) bersama Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP) mengadakan workshop yang bertujuan untuk merumuskan Agenda Advokasi Masyarakat Sipil untuk Mewujudkan Transisi Energi Berkeadilan di Sulawesi Selatan.
Dalam workshop yang digelar pada Selasa (26 Maret 2024) LSKP sebagai mitra IPC di Sulsel mengundang organisasi masyarakat sipil se – Sulsel yang konsern pada isu energi berkeadilan, yakni Yayasan Pemerhati Masalah Perempuan Sulsel (YPMP), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar, Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulawesi Selatan, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Sulsel, Yayasan Konservasi Laut (YKL) Indonesia, Jurnal Celebes, Serikat Hijau Indonesia, FIK Ornop, Sekolah Rakyat Petani Payopayo, Pilar Nusantara, Politeknik Negeri Ujung Pandang, Pusat Studi Lingkungan(PSL) Unhas.
Dalam agenda kegiatan yang dilakukan, berbagai perwakilan dari organisasi masyarakat sipil melakukan pengkajian terkait beberapa hal yang berkaitan dengan Transisi Energi Berkelanjutan yang Berkeadilan.
Kegiatan ini dimulai dengan perwakilan dari IPC yang memberikan penjelasan terkait gambaran dari perwujudan transisi energi berkeadilan secara nasional. Workshop yang dilakukan membahas implementasi dan kebijakan yang berkaitan dengan tingkat lokal, terutama di Sulawesi Selatan.
Adapun pembahasan yang dilakukan terbagi dari pelibatan kelompok masyarakat dalam Energi Baru Terbarukan (EBT), evaluasi kebijakan dari EBT, dan peluasan/peluasan pendanaan transisi energi dari EBT.
Dari ketiga bagian pembahasan tersebut, perwakilan dari organisasi masyarakat sipil membahas yang berkaitan dengan hal tersebut. Dari pembahasan tersebut, akan diadakan Rencana Tindak Lanjut (RTL) berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan bersama pemangku kebijakan seperti DPR RI/DPD dan media untuk menghasilkan sebuah Policy Brief.
Kegiatan ini harapannya dapat melahirkan sebuah rekomendasi kebijakan untuk pemangku kebijakan di tingkat pusat dalam hal regulasi serta implementasi dari energi baru terbarukan. Dengan demikian, implementasi transisi energi yang dilaksanakan dapat memuat unsur berkeadilan, agar dapat mengurangi risiko serta berpihak kepada masyarakat.
Kegiatan kemudian diakhiri dengan buka puasa bersama dan dilanjutkan diskusi informal mengenai berbagai agenda kolaborasi bersama ke depan, untuk memastikan berbagai isu yang telah diidentifikasi dapat diadvokasi bersama.
LSKP sudah sejak lama menjadi mitra IPC dalam berbagai aktivitas advokasi agenda-agenda kebijakan nasional dan daerah dalam isu penguatan demokrasi dan isu energi berkeadilan. Agenda kegiatan ini akan ditindak lanjuti dengan berbagai kegiatan-kegiatan advokasi kebijakan bersama CSO se-Indonesia.
Penulis : A. Naris Agam
