Kapendam Hasanuddin : Karya Bakti Kodam Tidak Terkait Sengketa Lahan

MAROS, EDELWEISNEWS.COM – Pembangunan jalur kereta api merupakan infrastruktur proyek nasional yang diprogramkan oleh pemerintah pusat untuk Provinsi Sulawesi Selatan. Jalur kereta api di Kabupaten Maros – Kota Parepare yang merupakan suatu kebanggaan bagi masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya masyarakat Kabupaten Maros, Desa Makrumpa Kecamatan Maruso.

Kapendam XIV/Hasanuddin Kolonel Inf Rio Purwantoro, SH saat dikonfirmasi terkait pelaksanaan Karya Bakti yang dilakukan oleh TNI dalam hal ini Kodam XIV/Hasanuddin di lokasi Kereta Api menjelaskan, bahwa hal tersebut bukan merupakan sengketa lahan, akan tetapi proyek pemerintah yaitu pekerjaan Rel Kereta Api Makassar oleh (KAI) yang sudah 5 tahun terbengkalai. Sehingga untuk melanjutkan pekerjaannya, Balai Kereta Api (PT. KAI) atas persetujuan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meminta bantuan Kodam XIV/Hasanuddin untuk melanjutkan pekerjaan dalam bentuk Karya Bakti TNI.

“Keberadaan TNI tidak mengurusi pembebasan lahan, namun TNI hanya bertugas dan bekerja menyelesaikan pekerjaan konstruksi,” jelas Kapendam, Selasa ( 28/12/2021).

Pada kesempatan tersebut juga dijelaskan oleh Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan Andi Ammana Gappa tentang permasalahan pembebasan lahan jika sudah dibayarkan sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh tim Parsial, yang bekerja secara independen.

Namun, ada 2 warga yang belum menyepakati harga pembebasan lahan, sudah 99 persen lebih warga lainnya telah menerima anggarannya.

“Kedua orang tersebut yakni Ibu H. Joharnita dan AKBP (Purn) Jamaluddin. Mereka meminta harga yang tinggi, lebih 3 kali lipat dari harga yang ditetapkan oleh pemerintah,” jelasnya.

“Anggaran sudah ada di Pengadilan Negeri Maros, tinggal mereka datang untuk mengambil. Dan mereka juga diberi kesempatan menggugat ke Pengadilan Negeri (PN) bila tidak setuju dengan harga yang sudah ditetapkan,” tuturnya.

“Bilamana kalau gugatannya dikabulkan oleh pengadilan, tentunya akan dibayarkan tanpa ada upaya banding oleh pemerintah, karena anggarannya ada tapi harus ada dasar hukum untuk pencairannya,” sambungnya.

“Kedua warga tersebut selama 5 tahun sudah berulang kali diarahkan ke PN untuk menggugat, tapi tidak pernah datang. Namun sebaliknya berusaha memprovokasi warga agar ikut menolak harga yang dtetapkan pemerintah. Akan tetapi di lapangan faktanya tidak ada satupun warga yang mendukung karena sebenarnya yang diterima adalah ganti untung bukan ganti rugi,” tutupnya.

Andi Amanna Gappa pun menyampaikan berkomitmen untuk menuntaskan proyek rel KA ( Kereta Api) yang sudah memasuki tahun kelima.

Penulis : Edy

Editor : Jesi Heny

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Makassar SULSEL

Munafri-Aliyah Dampingi Menaker RI Tinjau Penyaluran BSU 2025, Pastikan Bantuan Tepat Sasaran

MAKASSAR, EDELWEISNEWS COM – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham (Munafri-Aliyah), mendampingi Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI, Prof. Dr. Yassierli, di Kota Makassar. Sebagai Pemerintah Kota Makassar, Munafri-Aliyah hadir menyaksikan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh PT Pos Indonesia (Persero) di […]

Read more
Makassar SULSEL TNI / POLRI

Lantamal VI Makassar Buka Pendaftaran Caba dan Cata PK TNI AL Gelombang II TA. 2025

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Lantamal VI Makassar membuka pendaftaran penerimaan Calon Bintara (Caba) PK. Pria dan Wanita, serta Calon Tamtama (Cata) TNI AL gelombang II Tahun Anggaran (T.A.) 2025 sebagai Ksatria Pengawal Samudera. Pendaftaran secara online dan mengisi formulir pendaftaran melalui internet yang dibuka mulai tanggal 01 Juli 2025 s.d 30 Juli 2025 dengan mengakses di […]

Read more
Lingkungan Makassar SULSEL

Melinda Aksa Tanam Langsung Lubang Biopori di Taman Gajah untuk Atasi Sampah Organik

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM — Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa melakukan penanaman langsung kompos biopori untuk memanfaatkan sampah organik di Taman Gajah Pantai Losari, Jumat (25/7/2025). Melinda bersama jajaran pengurus TP PKK, Dekranasda, Pokja Bunda PAUD, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Makassar dan para petugas kebersihan menanam kompos biopori sebanyak 30 lubang di area taman, masing-masing […]

Read more