Kapolda Sulsel: Sulsel Daerah Paling Rawan Pilkada 2024, Jaga Netralitas dan Integritas

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Selatan (Sulsel) Irjen Pol Andi Rian R Djajadi, S.I.K., M.H., Membuka langsung Rapat koordinasi Lintas Sektoral Ops Kepolisian Mandiri Kewilayahan Mantap Praja Pallawa di Hotel Harper, Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar, Selasa (17/09/24).

Pilkada serentak tahun 2024 ini diakui menjadi momen kritis bagi demokrasi di Indonesia, terutama di Sulawesi Selatan, di mana stabilitas keamanan menjadi pertaruhan.

Pemilihan kepala daerah tidak hanya tentang pemilihan pemimpin namun juga tentang ujian bagi kesiapan dalam menjaga keamanan. “Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo, dalam arahannya kepada pejabat TNI dan POLRI di Istana Negara IKN pada tanggal 12 September 2024, menyampaikan TNI-POLRI harus mendukung penuh penyelenggaraan Pilkada, jaga netralitas, jaga situasi agar tetap kondusif, dan jika ada hal-hal yang kecil-kecil segera selesaikan, jangan menjadi sebuah persoalan yang membesar,” tegas pimpinan Polda Sulsel dalam sambutannya.

Dengan mengikuti arahan Presiden, Polda Sulawesi Selatan pun telah mengambil berbagai langkah strategis termasuk koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak terlibat di semua tingkatan. Namun tugas ini tidaklah ringan, mengingat tingginya kompleksitas ancaman yang mungkin terjadi, mulai dari ancaman keamanan fisik hingga penyebaran hoaks dan ujaran kebencian yang bisa memicu konflik sosial.

“Untuk itu, sinergi antara seluruh pihak yang hadir dalam rapat koordinasi ini sangat diperlukan,” imbuh Kapolda Sulsel.

Sulawesi Selatan sendiri berada di posisi ke-5 kategori rawan tinggi berdasarkan pemetaan kerawanan Pilkada 2024 yang dikeluarkan oleh Bawaslu, dan khusus untuk masa kampanye, provinsi ini bertengger di posisi pertama sebagai yang ter-rawan. Situasi ini membawa pengamanan menjadi faktor penting demi menjaga integritas Pilkada.

Menjaga netralitas dan profesionalisme, menurut Polda Sulsel, merupakan kunci utama dalam proses ini. Komitmen dijaga agar tugas pengamanan dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan tanpa memihak. “Kami Polda Sulsel berkomitmen untuk menjaga agar pelaksanaan tugas pengamanan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tanpa memihak kepada salah satu pihak mana pun,” tegasnya.

Strategi koordinasi dan sinergi lintas lembaga ini menjadi jawaban atas tantangan pengamanan efektif Pilkada Sulsel. Diharapkan, dengan persiapan yang matang dan sinergi yang kokoh, Pilkada serentak di Sulawesi Selatan pada tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan aman, lancar dan sukses sebagai bukti dari kualitas demokrasi yang telah matang di Indonesia.

Editor: Bastian

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Makassar SULSEL

Wali Kota Munafri Imbau Warga Tak Gelar Konvoi dan Sahur On The Road Selama Ramadan

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengimbau masyarakat untuk tidak menggelar kegiatan konvoi maupun sahur on the road selama bulan suci Ramadan. Imbauan tersebut disampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap ketertiban umum, keselamatan masyarakat, serta kekhusyukan ibadah di bulan penuh berkah. Lebih lanjut, Munafri menyatakan dukungannya terhadap imbauan Kapolrestabes Makassar yang melarang pelaksanaan sahur […]

Read more
Makassar SULSEL

100 Kepala Sekolah Ikut Ramadan Leadership Camp, Pemprov Sulsel Mantapkan Persiapan

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM -Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan menggelar Ramadan Leadership Camp yang dipusatkan di Asrama Haji Sudiang, Makassar, pada 22–28 Februari 2026. Kegiatan ini dirancang sebagai upaya penguatan kapasitas, integritas, dan karakter pejabat lingkup Pemprov Sulsel selama bulan Ramadan. Persiapan pelaksanaan kegiatan tersebut dibahas dalam rapat di Ruang Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Rabu (18 […]

Read more
LEGISLATIF Makassar SULSEL

DPRD Makassar Apresiasi Penataan PKL, Pemkot Siapkan Solusi Representatif

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM — Upaya penataan kota Makassar yang tengah digencarkan penataan kota dan lapak liar, mendapat dukungan dari kalangan legislatif. Salah satunya datang dari Anggota DPRD Kota Makassar, Muchlis A. Misbah, yang mengapresiasi langkah penertiban pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di atas fasilitas umum (fasum), fasilitas sosial (fasos), serta saluran trotoar dan drainase. Menurutnya, […]

Read more