Pemprov Sulsel Terus Berupaya Meningkatkan Cakupan BPJS Ketenagakerjaan

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel terus berupaya meningkatkan cakupan BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK), khususnya dalam perlindungan pekerja rentan. Berdasarkan data tahun 2023, jumlah tenaga kerja yang tercover BPJSTK baru berkisar 1,3 juta pekerja.

“Kami sudah rapat bersama Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, bagaimana meningkatkan cakupan dari BPJS Ketenagakerjaan ini, terutama para pekerja rentan, harus mendapatkan perlindungan,” kata Pj Sekprov Andi Muhammad Arsjad, saat menerima kunjungan Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Maluku, Mintje Wattu, terkait persiapan penilaian penghargaan Paritrana Award, di Kantor Gubernur Sulsel, kemarin, Jum’at (26 Januari 2024).

Arsjad mengungkapkan, pada tahun ini Pemprov Sulsel menyiapkan pagu anggaran sekira Rp16 miliar untuk memback-up BPJSTK. Ia berharap, kedepan pemerintah kabupaten/kota juga terus didorong untuk lebih meningkatkan cakupan keikutsertaan BPJSTK.

“Keselamatan kerja ini suatu hal yang urgent untuk kita lebih perhatikan bersama,” ujar Arsjad sebagaimana dikutip dari laman resmi Humas Pemprov Sulsel.

Penilaian penghargaan Paritrana Award, kata Arsjad, merupakan salah satu upaya meningkatkan cakupan BPJSTK. Memberikan apresiasi berupa penghargaan kepada kabupaten/kota, perusahaan-perusahaan yang memang memberi perhatian terhadap keluarga maupun para tenaga kerja mereka.

“Semoga tahun ini jauh lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya, baik dari segi persiapan maupun pelaksanaannya,” harap Arsjad.

Sementara, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Maluku, Mintje Wattu, sangat berterima kasih kepada Penjabat Sekprov Sulsel yang begitu responsif dan bergerak cepat memanggil OPD terkait agar penilaian ini bisa berjalan. Penilaian penghargaan Sosial Ketenagakerjaan yaitu Paritrana Award, sesuai instruksi dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

“Pemerintah Provinsi Sulsel sangat mendukung kegiatan ini terkait Inpres Nomor 2 Tahun 2021 yang mendorong untuk bagaimana implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan bisa berjalan dengan baik di Sulsel,” ujarnya.

Mintje Wattu menambahkan, di tahun 2023 lalu, Provinsi Sulsel menjadi yang terbaik di zona Sulawesi dan menerima penghargaan di Istana Negara.

“Kita berharap, Insya Allah tahun ini menjadi tahun yang terbaik buat Sulawesi Selatan dan dengan dukungan support dari Pj Sekprov Sulsel, dalam waktu dekat akan diadakan rapat pembentukan panitia dan lainnya,” pungkasnya.

Editor : Jesi Heny

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Maros SULSEL TNI / POLRI

Panen Raya Bersama Presiden RI, Pangdam XIV/Hsn Tegaskan Sulsel Tetap Kokoh sebagai Lumbung Pangan Nasional

MAROS, EDELWEISNEWS.COM – Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Bangun Nawoko mengikuti Panen Raya TNI dalam rangka mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional, yang dipimpin langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto melalui Video Conference (Vicon), yang dipusatkan di Lanud Abdulrachman Saleh, Malang, Jawa Timur. Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Pangdam XIV/Hsn sendiri […]

Read more
Makassar SULSEL

Dorong UMKM Lokal Tembus Pasar Nasional, Wakil Wali Kota Makassar Hadiri Peresmian UNIQLO Neighborhood Collaboration

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menghadiri peresmian UNIQLO Neighborhood Collaboration di UNIQLO Store, Trans Studio Mall Makassar, Jumat (17/7/2026). Dalam kegiatan tersebut, Aliyah Mustika Ilham didampingi Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar, Arlin Ariesta. Program UNIQLO Neighborhood Collaboration merupakan bentuk kerja sama antara UNIQLO Indonesia, Pemerintah Kota Makassar, dan […]

Read more
Makassar SULSEL

Sekda Makassar Tegaskan Hibah KONI Sah, Rasionalkan Dasar Hukum dan Mekanismenya

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM — Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly NandaNmeluruskan berbagai informasi yang berkembang terkait alokasi dana hibah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Makassar. Sekda yang memang bertindak sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menegaskan, pemberian anggaran kepada KONI dilakukan secara legal, sah, dan telah melalui seluruh mekanisme yang diatur dalam […]

Read more