Pemprov Sulsel Terus Berupaya Meningkatkan Cakupan BPJS Ketenagakerjaan

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel terus berupaya meningkatkan cakupan BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK), khususnya dalam perlindungan pekerja rentan. Berdasarkan data tahun 2023, jumlah tenaga kerja yang tercover BPJSTK baru berkisar 1,3 juta pekerja.

“Kami sudah rapat bersama Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, bagaimana meningkatkan cakupan dari BPJS Ketenagakerjaan ini, terutama para pekerja rentan, harus mendapatkan perlindungan,” kata Pj Sekprov Andi Muhammad Arsjad, saat menerima kunjungan Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Maluku, Mintje Wattu, terkait persiapan penilaian penghargaan Paritrana Award, di Kantor Gubernur Sulsel, kemarin, Jum’at (26 Januari 2024).

Arsjad mengungkapkan, pada tahun ini Pemprov Sulsel menyiapkan pagu anggaran sekira Rp16 miliar untuk memback-up BPJSTK. Ia berharap, kedepan pemerintah kabupaten/kota juga terus didorong untuk lebih meningkatkan cakupan keikutsertaan BPJSTK.

“Keselamatan kerja ini suatu hal yang urgent untuk kita lebih perhatikan bersama,” ujar Arsjad sebagaimana dikutip dari laman resmi Humas Pemprov Sulsel.

Penilaian penghargaan Paritrana Award, kata Arsjad, merupakan salah satu upaya meningkatkan cakupan BPJSTK. Memberikan apresiasi berupa penghargaan kepada kabupaten/kota, perusahaan-perusahaan yang memang memberi perhatian terhadap keluarga maupun para tenaga kerja mereka.

“Semoga tahun ini jauh lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya, baik dari segi persiapan maupun pelaksanaannya,” harap Arsjad.

Sementara, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Maluku, Mintje Wattu, sangat berterima kasih kepada Penjabat Sekprov Sulsel yang begitu responsif dan bergerak cepat memanggil OPD terkait agar penilaian ini bisa berjalan. Penilaian penghargaan Sosial Ketenagakerjaan yaitu Paritrana Award, sesuai instruksi dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

“Pemerintah Provinsi Sulsel sangat mendukung kegiatan ini terkait Inpres Nomor 2 Tahun 2021 yang mendorong untuk bagaimana implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan bisa berjalan dengan baik di Sulsel,” ujarnya.

Mintje Wattu menambahkan, di tahun 2023 lalu, Provinsi Sulsel menjadi yang terbaik di zona Sulawesi dan menerima penghargaan di Istana Negara.

“Kita berharap, Insya Allah tahun ini menjadi tahun yang terbaik buat Sulawesi Selatan dan dengan dukungan support dari Pj Sekprov Sulsel, dalam waktu dekat akan diadakan rapat pembentukan panitia dan lainnya,” pungkasnya.

Editor : Jesi Heny

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Makassar SULSEL

Masuk 12 Inovasi Terbaik IMA 2026 Tingkat Kota Makassar, SD Negeri Tamamaung Dapat Kunjungan Tim Verlap Brida

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – SD Negeri Tamamaung mencatat sejarah untuk pertama kalinya masuk 12 inovasi terbaik Lomba Innovative Mayor Award (IMA) 2026 Tingkat Kota Makassar. Guna memperoleh gambaran riil, Tim Penilai IMA 2026 mengadakan Verifikasi Lapangan (Verlap) di SD yang berlokasi di Jalan Abdullah Daeng Sirua 2 Nomor 29, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, itu […]

Read more
Makassar Pendidikan SULSEL

Siapkan Pendampingan KKN Gelombang 117, Unhas Bekali 164 Dosen Calon DPK Melalui Bimbingan Teknis

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Universitas Hasanuddin melalui Direktorat Pendidikan menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Calon Dosen Pendamping Kegiatan (DPK) Kuliah Kerja Nyata (KKN) Gelombang 117, Selasa (17/11/2026), di Gedung Ipteks Universitas Hasanuddin. Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 08.00 hingga 11.30 WITA ini diikuti sebanyak 164 dosen calon DPK dari berbagai fakultas dan Sekolah Pascasarjana Unhas. Bimtek yang […]

Read more
Makassar SULSEL

Perkuat Pengawasan Partisipatif dan Isu Gender, Bawaslu Sulsel Jajaki Kerja Sama Strategis dengan UNM

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan terus mematangkan penguatan tata kelola kelembagaan dalam upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan pengawas pemilu serta memperluas jejaring pengawasan partisipatif di kalangan akademisi dengan menjajaki kerja sama kelembagaan. Langkah strategis tersebut diwujudkan melalui audiensi dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat […]

Read more