Pemprov Sulsel Terus Berupaya Meningkatkan Cakupan BPJS Ketenagakerjaan

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel terus berupaya meningkatkan cakupan BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK), khususnya dalam perlindungan pekerja rentan. Berdasarkan data tahun 2023, jumlah tenaga kerja yang tercover BPJSTK baru berkisar 1,3 juta pekerja.

“Kami sudah rapat bersama Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, bagaimana meningkatkan cakupan dari BPJS Ketenagakerjaan ini, terutama para pekerja rentan, harus mendapatkan perlindungan,” kata Pj Sekprov Andi Muhammad Arsjad, saat menerima kunjungan Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Maluku, Mintje Wattu, terkait persiapan penilaian penghargaan Paritrana Award, di Kantor Gubernur Sulsel, kemarin, Jum’at (26 Januari 2024).

Arsjad mengungkapkan, pada tahun ini Pemprov Sulsel menyiapkan pagu anggaran sekira Rp16 miliar untuk memback-up BPJSTK. Ia berharap, kedepan pemerintah kabupaten/kota juga terus didorong untuk lebih meningkatkan cakupan keikutsertaan BPJSTK.

“Keselamatan kerja ini suatu hal yang urgent untuk kita lebih perhatikan bersama,” ujar Arsjad sebagaimana dikutip dari laman resmi Humas Pemprov Sulsel.

Penilaian penghargaan Paritrana Award, kata Arsjad, merupakan salah satu upaya meningkatkan cakupan BPJSTK. Memberikan apresiasi berupa penghargaan kepada kabupaten/kota, perusahaan-perusahaan yang memang memberi perhatian terhadap keluarga maupun para tenaga kerja mereka.

“Semoga tahun ini jauh lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya, baik dari segi persiapan maupun pelaksanaannya,” harap Arsjad.

Sementara, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Maluku, Mintje Wattu, sangat berterima kasih kepada Penjabat Sekprov Sulsel yang begitu responsif dan bergerak cepat memanggil OPD terkait agar penilaian ini bisa berjalan. Penilaian penghargaan Sosial Ketenagakerjaan yaitu Paritrana Award, sesuai instruksi dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

“Pemerintah Provinsi Sulsel sangat mendukung kegiatan ini terkait Inpres Nomor 2 Tahun 2021 yang mendorong untuk bagaimana implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan bisa berjalan dengan baik di Sulsel,” ujarnya.

Mintje Wattu menambahkan, di tahun 2023 lalu, Provinsi Sulsel menjadi yang terbaik di zona Sulawesi dan menerima penghargaan di Istana Negara.

“Kita berharap, Insya Allah tahun ini menjadi tahun yang terbaik buat Sulawesi Selatan dan dengan dukungan support dari Pj Sekprov Sulsel, dalam waktu dekat akan diadakan rapat pembentukan panitia dan lainnya,” pungkasnya.

Editor : Jesi Heny

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Makassar SULSEL

Respons Aspirasi Warga, Pemkot Makassar Benahi Jalan dan Drainase Pongtiku, Dilengkapi U-Ditch

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM — Pemerintah Kota Makassar, melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) terus merespons aspirasi masyarakat dengan melakukan pengerjaan perbaikan jalan dan saluran drainase di kawasan Jalan Pongtiku, khususnya Lorong 28. Kepala Bidang Drainase Dinas PU Kota Makassar, Luqmanul Hakim menjelaskan, bahwa pengerjaan tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, untuk memprioritaskan […]

Read more
Makassar SULSEL TNI / POLRI

Kapolda Sulsel Buka Pembinaan Personel Polri Tahun 2026, Perkuat Pencegahan Radikalisme dan Intoleransi

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) menggelar kegiatan Pembinaan Personel Polri guna Penanggulangan dan Pencegahan Radikalisme dan Intoleransi Polda Sulsel Tahun 2026, bertempat di Aula Mappaoddang Mapolda Sulsel, Kamis (29/10/2026). Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol. Dr. M. Awal Chairuddin, S.I.K., M.H., serta dihadiri Wakapolda Sulsel Brigjen Pol. […]

Read more
Makassar SULSEL

Ombudsman RI Tegaskan Komitmennya untuk Memperkuat Pengawasan Pelayanan Publik

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM — Ombudsman RI menegaskan komitmennya untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik, tidak hanya melalui penanganan laporan masyarakat, tetapi juga dengan memastikan berbagai kebijakan dan program pemerintah berjalan sesuai aturan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan Ketua Ombudsman RI, H. Nuzran Joher, S.Ag., M.Si., dalam kegiatan Ngobrol Pengawasan Inklusif Bareng Ombudsman (NGOPI […]

Read more