Pj Walikota Meminta IKA BKPRMI Bersinergi dengan Pemkot

MAKASSAR,EDELWEISNEWS.COM – Pj Walikota Makassar Dr M Iqbal S Suhaeb meminta kepada jajaran pengurus IKA BKPRMI Sulawesi Selatan bersinergi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mengembalikan fungsi masjid.

Ia mengaku prihatin dengan kondisi masjid saat ini yang seolah dikerdilkan. Padahal menurutnya, setidaknya tiga fungsi dasar masjid haruslah menjadi kekuatan umat untuk terciptanya kondisi masyarakat atau sebuah Kota Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur (negeri yang subur dan makmur, adil dan aman).

“Intinya harus ada upaya untuk mengembalikan fungsi masjid. Fungsi masjid jangan sampai disempitkan, karena itu saya meminta seluruh komponen umat utamanya BKPRMI untuk membantu hal ini,” ucap Iqbal pada Halal bi Halal pengurus IKA BKPRMI Sulsel, di Baruga Anging Mammiri, Sabtu (8/6).

Tiga fungsi dasar masjid kata Iqbal, yakni fungsi zikir atau ibadah, fungsi pikir, dan fungsi sosial. Fungsi pertama, zikir karena masjid merupakan tempat bertawakkal, melaksanakan ibadah, memperbanyak zikir, mensucikan diri dan hati. Sehingga tercipta rasa saling mengasihi yang berdampak tidak adanya saling dengki, iri, dan menjauhkan pertikaian antar sesama.

Kedua, fungsi pikir adalah menjadikan masjid tempat berdiskusi memikirkan fenomena atau hal-hal kekinian yang terjadi. Bahkan ia berharap kekuatan pikir ini dimulai dari masjid.

Sementara ketiga, fungsi sosial diharapkannya masjid selain untuk meningkatkan kesalehan ritual juga menjadi pusat kesalehan sosial. Dari masjid persoalan-persoalan sosial bisa dipecahkan. Sehingga tidak ada lagi kefakiran, mengatasi kemiskinan, anak jalanan, pengemis, serta mengentaskan kebodohan dan penindasan.

“Yang mengherankan adalah ketika setiap hari masjid semakin bertambah jumlahnya, namun kemiskinan, anak jalanan, dan pengemis, juga bertambah banyak. Berarti fungsi masjid tidak jalan. Ini yang kami harapkan ke IKA BKPRMI,” pungkas Iqbal.

Sementara itu, Ketua IKA BKPRMI Sulsel Abubakar Wasahua mengatakan, organisasi berbasis masjid ini wajib membantu pemerintah mewujudkan program-program keumatan. Terlebih kata dia, Pj Walikota juga merupakan alumni pengurus BKPRMI.

“Beliau adalah alumni BKPRMI, sehingga organisasi ini wajib berkontribusi mendukung dan menjalankan program pemerintah. Insya Allah, kami dapat menggaransi di bawah kepemimpinannya beliau mampu mengantarkan kota Makassar menjadi kota dengan masyarakat dan pemerintahan yang saleh,” katanya optimis. (hum)

Editor : Jesi Heny

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Makassar SULSEL

Camat Makassar Gelar Rakor, Bahas PK5

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM.- Bertempat di ruang kerjanya, Camat Makassar Tri Sugiarto Burhan didampingi Sekcam Makassar Ismawaty Nur menggelar Rapat Koordinasi bersama para Lurah, Kepala Seksi se – Kecamatan Makassar, Rabu (25/3/2026). Rakor tersebut membahas mengenai Pedagang Kaki Lima (PK5) di wilayah masing-masing yang melanggar, dengan menggunakan badan jalan. Diketahui saat ini Pemkot Makassar sedang gencar – […]

Read more
Makassar SULSEL

Dinas PU Makassar Gelontorkan Rp10,6 Miliar untuk Perbaikan Akses TPA Antang, Dikerjakan Tahun 2026

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Pemerintah Kota Makassar dipimpin Wali Kota Munafri Arifuddin alias Appi, merancang program memprioritaskan pembenahan infrastruktur pendukung di kawasan TPA Antang, Kecamatan Manggala. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mengurai kepadatan arus kendaraan sekaligus meningkatkan efektivitas sistem pengelolaan sampah yang selama ini kerap terkendala akses keluar masuk armada. Salah satu fokus utama yang disiapkan […]

Read more
Makassar SULSEL

Dipimpin Wali Kota Munafri, Makassar Jadi yang Pertama Serahkan LKPD 2025 ke BPK Sulsel

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM — Pemerintah Kota Makassar kembali mencatatkan langkah progresif dalam tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham (MULIA), Pemkot Makassar menjadi daerah pertama di Sulawesi Selatan yang menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), tahun anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Perwakilan Provinsi […]

Read more