POSO,EDELWEISNEWS.COM – Papat paripurna DPRD Kabupaten Poso tentang penyampaian laporan komisi – komisi terhadap pembahasan pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Poso berlangsung Sabtu (22/6).
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua I Suharto Kandar ini dihadiri 23 anggota DPRD, Wakil Bupati Poso Ir.samsuri, M, Si, Sekretaris Daerah, Pimpinan OPD dan tamu undangan.
Herlina Lawodi, ST yang menyampaikan laporan Komisi I tentang hasil pembahasan mengatakan, pada umumnya program kegiatan yang direncanakan dalam APBD TA 2018 capaian serapan anggaran rata – rata di atas 98%.
“Dari sisi kuantitas, komisi I memberikan apresiasi terhadap kinerja pemerintah daerah, dengan harapan setiap output dari kegiatan dapat memberikan manfaat serta dampak bagi kemajuan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Poso,” harap Herlina.
Sementara itu, terkait upaya pengoptimalan dan pengefektifan pelaksanaan APBD di tahun berikutnya, ia menambahkan bahwa Komisi I merekomendasikan agar peran dan fungsi inspektorat sebagai lembaga yang diberi tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan internal pemda, agar dapat perhatian lebih.
Lanjut Herlina, dalam pandangan Komisi I, penguatan terhadap inspektorat dapat dilakukan baik dari aspek kelembagaan dalam, menyangkut sumber daya tenaga maupun dari aspek ketersediaan dana guna mendukung kegiatan pengawasan, menjadi salah satu faktor yang dapat memperbaiki Sistem Pengendalian Internal (SPI).
Dalam laporan hasil pembahasan Komisi II yang diketuai oleh Iskandar Lamuka, komisi ini memberikan apresiasi kepada sebagian OPD yang mampu mencapai target pendapatan daerah. Bahkan beberapa diantaranya bersampul, seperti Dinas Perhubungan 116,20%, Dinas Kominfo dan Persandian 130,26%, Dinas Pertanian 107,51%, Badan Keuangan dan Aset Daerah 136,77%, lain-lain pendapatan daerah yang sah 98,74%.
Sekalipun melampaui target, sesuai dengan pendalaman Komisi II yang dibacakan oleh Yus Ama, namun beberapa OPD masih perlu meningkatkan target pendapatan.
“Karena potensi yang dimiliki masih lebih besar jika kepala OPD memiliki kemauan yang kuat serta inovasi dalam meningkatkan pendapatan daerah,” ujar Yus.
Ia menambahkan terkait pencapaian target pendapatan daerah dan mengalih potensi pendapatan, Komisi II mendukung penyediaan dan peningkatan SDM pada Dinas Pendapatan Daerah serta OPD lain yang memiliki target pendapatan.
I Ketut Suano yang membacakan laporan hasil pembahasan Komisi III yang diketuai oleh Syarifudin Odjobolo menyampaikan apresiasi kepada OPD Bappelitbangda yang mampu melakukan pelampauan target PAD dengan realisasi pencapaian hingga130,77%.
Ia juga menggapresiasi atas kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah dengan prestasi terbaik pertama se-Provinsi Sulawesi Tengah dan terbaik keempat secara Nasional.
Untuk Dinas PUPR, Komisi III memberikan apresiasi yang sangat tinggi, karena mampu melampaui target PAD sebesar 100,07%, dengan rekomendasi agar dinas ini mampu melakukan inovasi baru lagi untuk dapat meningkatkan PAD, sehingga Kabupaten Poso sekiranya dapat meraih posisi ideal yaitu PAD sebesar 11% dari APBD tahun pelaksanaan.
Sementara Wabup Samsuri yang ditemui usai sidang paripurna mengapresiasi kerjasama yang terjalin antara eksekutif dan legislatif, dimana dalam penyelenggaraan roda pemerintahan, DPRD Poso selalu mengawal dan memberikan sumbang usul dan saran berupa rekomendasi guna perubahan Poso yang lebih baik lagi.
“Kami merasa didukung sepenuhnya oleh berbagai pihak, terlebih khusus dari pihak legislatif yang selalu memberikan pengawasan serta menyatakan pendapatnya, yang juga disertai dengan rekomendasi penyelesaian,” pungkas Wabup Samsuri.
Penulis : Dedi Podungge
Editor. : Jesi Heny
