WAJO, EDELWEISNEWS.COM – Setahun kepemimpinan Bupati Wajo H. Amran Mahmud dan Wakil Bupati Wajo Amran, telah merealisasikan tiga hal yang menjadi pelayanan hak dasar masyarakat Kabupaten Wajo. Yakni, pendidikan, kesehatan dan lapangan pekerjaan.
Kata H. Amran Mahmud, persoalan pendidikan adalah salah satu hal yang paling penting. Untuk itu ia akan memastikan masyarakat dapat menikmati wajib belajar 12 tahun.
“Untuk itu, dengan program kami pada saat pencalonan Bupati dan Wakil Bupati, kami sudah komitmen untuk segera menyelesaikan persoalan ini,” kata mantan Wakil Bupati Wajo ini.
Salah satu kendala yang kerap dihadapi anak untuk melanjutkan bersekolah, yakni biaya transport disebabkan jauhnya akses sekolah. Selain itu, pendapatan orang tua yang tidak cukup untuk membiayai kebutuhan keseharian anaknya jika sekolah.
“Kami yakin tahun 2020 persoalan itu bisa diselesaikan secara bertahap dengan adanya mobil bantuan bus sekolah dari pemerintah yang saat ini sudah beroprasional. Perlahan tapi pasti,” kata Amran optimis.
Amran juga menuturkan jika pemerintah Kabupaten Wajo telah mengalokasikan dana sebesar Rp 3 milyar di APBD 2020. Dana tersebut untuk anak sekolah dan putus sekolah, mahasiswa dan calon mahasiswa. Selain itu, melalui Program TOT di At-Taisir, pihaknya telah mengirim sebanyak 14 orang untuk 2 angkatan. Pemda juga telah membuka lembaga Hafids Quran dengan jumlah santri sebanyak 118 orang.
“Kami mengirim 3 santri ke Sudan melaui beasiswa dengan program kerjasama At-Taisir belajar selama 4 tahun, kursus ulama 2 orang ke Bekasi selama 1 tahun dan program kerjasama,” terang Amran lagi.
Ia juga menuturkan, Pemerintah Kabupaten Wajo juga telah bekerjasama dengan Sampoerna University melalui Program Beasiswa Pendidikan yang sudah melalui tahap seleksi pada 28 Januari 2020 lalu, serta Program Beasiswa Khusus Tokoh Agama Desa melalui APBDes.
“Dan salah satu dari 25 program yang akan segera direalisasikan adalah pemberian beasiswa dengan kategori anak yang putus sekolah dan siswa berpestasi, dengan menyesuaikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD),” jelas Amran.
Hak dasar kedua terkait kesehatan. Dalam jenjang waktu satu tahun Pemerintahan Kabupaten Wajo akan mengalokasikan anggaran untuk Jamkesda bagi masyarakat yang tidak memiliki KIS/BPJS, pengadaan Oto Doktoro yang sementara menunggu ijin operasional serta melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga amil zakat untuk pemberian bantuan kesehatan kepada masyarakat tidak mampu.
“Kami juga akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan untuk mencari jalan keluar dan solusi, jika ada hal-hal yang perlu mendapat penanganan serius, seperti halnya yang dialami oleh seorang warga bernama Ambo Gau,” ujar Amran mengurai program kerjanya.
Hanya saja, salah satu kendala yang dialami pemerintah saat ini, katanya, yakni adanya kenaikan iuran BPJS. “Hal ini membuat Pemda tidak bisa mengakomodir sekaligus keseluruhan warga, sehingga Pemerintah Kabupaten Wajo menganggarkan dalam bentuk Jamkesda untuk warga atau masyarakat Wajo yang tidak memiliki BPJS/KIS.”
“Namun kami memastikan pemerintah akan hadir dalam memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat bisa terpenuhi tanpa memandang latar belakang pasien,” tegasnya.
Hak dasar masyarakat yang ketiga yakni masalah kurangnya lapangan pekerjaan. Dalam pelayanan hak dasar tersebut, mantan anggota legislator PAN ini mengaku saat ini tengah menggagas pemberian bantuan modal kerja kepada calon pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) se-Kabupaten Wajo. Serta berusaha menciptakan peluang usaha dengan mengandalkan sumber daya yang ada.
Sebagai pilot projek dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, Pemda Wajo telah memberikan bantuan modal kepada wirausaha baru melalui ajang kompetisi.
Selain itu, Amran mengakui, saat ini pihaknya masih menunggu tindak lanjut bantuan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk bantuan program wirausaha muda. Sementara untuk pengembangan kewirausahawan, Pemkab Wajo telah membuka dan memberikan ruang usaha pada space pemda untuk dijadikan tempat berwirausaha.
“Kami telah melakukan MoU dengan Unismuh untuk program pelatihan kewirausahaan, yang In sha Allah akan berjalan di tahun 2020, serta kerjasama dengan Semen Tonasa untuk pemberian pelatihan serta bantuan modal usaha bagi setiap desa di Kabupaten Wajo. Ada juga pelatihan peternakan yang akan dilaksanakan tahun ini,” jelas Amran.
Saat ini sudah tersedia data wirausaha baru di Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata melalui penjaringan wirausaha baru tahun 2019, ini untuk memudahkan dalam mengakomodir penyaluran bantuan agar tepat sasaran.
“Intinya Pemerintah Kabupaten Wajo berada di garda terdepan dalam upaya mendorong para pelaku usaha agar dapat mengembangkan bisnisnya, serta mampu mandiri menghasilkan pendapatan. Selagi mau berusaha, pasti kami bantu,” pungkas Bupati Wajo, H. Amran Mahmud.
Penulis : APP
Editor. : Jesi Heny
