MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menggelar rapat paripurna tentang Pendapat akhir Fraksi terhadap Laporan Awal Badan Anggaran atas Hasil Pembahasan Ranperda Perubahan APBD Kota Makassar tahun 2023, di Gedung DPRD Makassar Jalan AP Pettarani, Sabtu (30/9/2023) malam.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo, didampingi dua wakil ketua yaitu Wakil Ketua I Adi Rasyid Ali dan Wakil Ketua III Andi Nurhaldin NH.
Sedangkan Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto juga hadir langsung didampingi oleh sejumlah kepala OPD lingkup Pemkot Makassar.
Dalam rapat, seluruh fraksi di DPRD Makassar menyatakan setuju untuk menetapkan Ranperda APBD Perubahan tahun 2023 menjadi Perda.
Juru Bicara Fraksi Partai Nasdem mengatakan, bahwa setelah mendengar, mempelajari, mengkaji, serta memperhatikan dan mencermati dengan seksama penjelasan Walikota Makassar dalam Pengantar Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan APBDTahun Anggaran 2023, serta tanggapan dan/atau jawaban Walikota Makassar terhadap Pemandangan Umum faksi-fraksi, khususnya jawaban walikota terhadap beberapa pertanyaan Fraksi NasDem, maka menyetujui untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.
Sementara Juru Bicara Fraksi PKS Andi Astiah mengemukakan, Fraksi PKS mengikuti seluruh rangkaian tahapan pembahasan perubahan APBD 2022. Pihaknya mencatat beberapa hal yang patut untuk dijaga, senantiasa dimonitoring dan dikoordinasikan dengan baik.
Setidaknya ada tiga poin, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang mendapat alokasi anggaran besar seperti pada Dinas Pendidikan dan Dinas Pekerjaan Umum, agar senantiasa mendapat perhatian khusus agar berjalan dengan baik dan tuntas serta tidak menyisakan anggaran yang besar.
“Pada perubahan APBD 2023 ini kami sangat berharap kegiatan-kegiatan sosial dan ekonomi yang secara langsung menyentuh masyarakat tetap menjadi perhatian serius dan diprioritaskan meskipun telah memasuki tahapan Pemilu. Janganlah karena suasana politik menjadikan kepedulian kepada masyarakat berkurang,” kata Andi Astiah.
Pihaknya berharap, alokasi hibah yang disiapkan buat berbagai lembaga termasuk dukungan pelaksanaan kelancaran Pemilu senantiasa dikawal dengan baik, sambungnya.
“Berdasarkan paparan diatas dan dengan memperhatikan seluruh catatan-catatan yang telah disampaikan, Fraksi PKS menyatakan setuju untuk dilanjutkan pada tahapan penetapan Perubahan APBD 2023,” tegasnya.
Andi Suharmika selaku juru Bicara Fraksi Partai Golkar mengatakan, pada prinsipnya pihaknya dapat menerima dan terus mengapresiasi komitmen pemerintah kota dalam upaya bersama DPRD yang terus menerus untuk mengoptimalkan belanja daerah secara efektif dan efisien, tanpa melupakan upaya yang sama dari sisi bagaimana pendapatan daerah juga dapat terus ditingkatkan dan dioptimalkan.
Hal yang sama, juru Bicara Fraksi PPP Hj Muliati menyampaikan, setelah melalui proses panjang, rapat-rapat dan diskusi, serta setelah mencermati dan memperhatikan seluruh catatan pada pendapat akhir fraksi, maka Fraksi PPP menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah Kota Makassar.
Juru bicara Fraksi Partai Gerindra memberikan apresiasi kepada Walikota Makassar yang telah menyampaikan jawaban terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Makassar tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023.
“Kami Fraksi Gerindra Kota Makassar dengan ini menyatakan menerima Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Belanja Perubahan (APBD-P) 2023 untuk kemudian disahkan menjadi peraturan daerah,” kata Juru Bicara Fraksi Gerindra Nunung Dasniar. (Ril)
