WAJO, EDELWEISNEWS.COM – Pengelolaan dana pemilihan kepala desa secara serentak di Kabupaten Wajo menuai sorotan. Pasalnya selain transparansi anggaran yang tidak jelas, alokasi anggaran yang digunakan sebesar Rp10 juta hingga belasan juta melalui APBDesa juga dinilai menyalahi aturan terkait penggunaan anggaran dana Desa.
Ketua Umum LSM Kibar Wahyudi mengatakan, pihaknya menduga ada tata kelola anggaran yang tidak sesuai dalam pelaksanaan Pilkades serentak tersebut.
“Bahkan karena tidak adanya transparasi sangat memungkinkan adanya tumpang tindih dalam pembiayaan Pilkades serentak ini,” kata Wahyudi (2/6/2021).
Wahyudi mengatakan, dari data sementara yang dihimpun, pihaknya menduga kuat telah terjadi permainan dalam pelaksanaan Pilkades. Seperti dalam pengadaan peralatan dan kebutuhan di setiap TPS.
“Seperti kotak suara, kertas suara, dan lain – lain itu rawan markup atau dimainkan. Apalgi dengan ketertutupan PPKD,” imbuhnya.
Untuk itu, menurut Wahyudi, pihaknya berharap dinas terkait dan PPKD bisa sedikit lebih transparan untuk membuka seluas – luasnya informasi terkait anggaran yang digunakan.
“Sampai hari ini kita tidak pernah tahu berapa anggaran APBD yang digunakan, dan begitupun jumlah keseluruhan dana yang dibebankan pada APBDesa,” katanya.
Sementara itu, sebelumnya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo, H.Mustafa, meminta kepada aparat hukum untuk turut mengawasi penggunaan anggaran pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak 103 Desa di Kabupaten Wajo.
Anggota dewan dari Fraksi Gerindra ini juga mengimbau kepada seluruh panitia Pilkades, agar tidak bermain-main dengan anggaran yang mencapai milyaran tersebut.
”Anggaran Pilkades kali ini tidak sedikit sehingga dalam penggunaanya, harus digunakan secara transparan dan dipertanggung jawabkan. Dan jika ada yang salah dalam pertanggung jawabannya konsekuensi hukumnya sangat jelas,” ujarnya, Sabtu lalu.
Pria yang kerap disapa Bang Mus ini mengatakan, dengan anggaran Pilkades yang cukup banyak itu, maka sangat rawan dimainkan. Sehingga perlu untuk diawasi oleh semua pihak.
“Pihak berwajib dan tim saber pungli juga harus mengawasi, termasuk masyarakat dan kita semua,” imbuhnya.(apj)
Editor : Jesi Heny
