Status PPKM Level 2, Rapat Paripurna di DPRD Makassar Dihadiri Undangan

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM- Walikota Makassar menyampaikan jawaban/tanggapan atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Makassar, terhadap Rancangan Perataturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 pada Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar, Rabu (29/9/2021).

Rapat Paripurna Jawaban Walikota ini, merupakan rangkaian rapat paripurna sebelumnya yang mengagendakan Pemandangan Umum Fraksi DPRD Makassar terhadap Ranperda APBD Perubahan tahun 2021 lalu.

Jawaban walikota disampaikan langsung Walikota Makassar Ir. Ramdhan Pomanto yang bergantian dengan Wakil Walikota Makassar Fatmawati Rusdi. Secara berturut menjawab pandangan fraksi sesuai dengan urutan pembacaan pandangan pada rapat yang lalu.

Tak seperti rapat-rapat sebelumnya yang digelar terbatas dengan virtual, kini rapat paripurna dihadiri undangan dengan tetap memenuhi protokol kesehatan yang ketat. Lantaran hari ini, Kota Makassar telah memasuki PPKM level 2 setelah sebelumnya level 4.

Dalam penjelasannya, Walikota Makassar Ramdhan Pomanto menyampaikan terima kasih atas dukungan dan apresiasi seluruh pihak, terutama anggota DPRD sebagai representasi rakyat.

“Dengan program Makassar Recover Makassar berhasil menekan penyebaran covid—19, yang semula berstatus PPKM Level 4, kini menjadi PPKM Level 2. Ini semua berkat dukungan dari semua pihak, tertutama pihak legislatif yang merupakan representasi rakyat,” tegasnya.

Adapun sejumlah penjelasan yang dibacakan, seperti program penanganan banjir dan genangan yang mengakibatkan kemacetan, program bantuan modal UMKM, program bantuan sosial, dan penaganan air bersih.

Selain itu, Walikota Makassar Ramdhan Pomanto mengungkapkan, hal ini merupakan proses pengawasan pada DPRD sesuai dengan fungsi dan tugasnya secara maksimal. Sangat krusial, menurut Danny, adalah penurunan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang tak terhindarkan.

“Sangat krusial adalah penurunan PAD yang tak terhindarkan. Namun kami telah melakukan evaluasi terhadap potensi pendapatan yang ada di Kota Makassar, sehingga upaya memaksimalkan APBD dan meminimalkan Silpa telah kami lakukan,” jelasnya. (hum)

Editor : Yulia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Makassar SULSEL

Wamenpan RB: Perintah Presiden Prabowo Agar Tidak Ada PHK Massal

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Purwadi Arianto memastikan tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal sesuai perintah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Instruksi tersebut terkait penataan tenaga honorer yang dilakukan pemerintah pusat saat ini. “Jangan sampai ada PHK massal. Kebijakan PPPK penuh waktu dan paruh waktu itu diskresi yang […]

Read more
Makassar SULSEL

Komisi II DPR RI Minta Kepala Daerah Terpilih Laksanakan Kebijakan Pemerintah Pusat Terkait PPPK

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Komisi II DPR RI meminta agar kepala daerah terpilih nantinya tetap melaksanakan kebijakan pemerintah pusat terkait penataan tenaga honorer. Khususnya terkait pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK). Hal tersebut disampaikan saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI Terkait Evaluasi Pelaksanaan Seleksi CPNS dan PPPK Tahap I Tahun 2024, di Kantor […]

Read more
Makassar SULSEL

Asisten I Pemkot Makassar Buka Forum Perangkat Daerah Dinas Pariwisata, Tekankan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemerintah Kota Makassar, Andi Muhammad Yasir, secara resmi membuka Forum Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kota Makassar di Hotel The Rinra, Rabu (5/2/2025). Forum ini mengusung tema Pariwisata Berkelanjutan Sebagai Pilar Pembangunan Daerah yang Inklusif. Acara ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, anggota DPRD Makassar, […]

Read more