Tim Peneliti FKM Unhas Diskusikan Hasil Survei Lorong Sehat

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Tim Peneliti Pemberdayaan Masyarakat Lorong Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Hasanuddin (UNHAS), kembali menggelar pertemuan lanjutan untuk memaparkan hasil survey lorong sehat di Kota Makassar, Sabtu (25/7/2020).

Tim peneliti yang langsung di pimpin oleh Prof. Sukri Palutturi, PhD mengatakan, kegiatan ini bertema Model Pemberdayaan Masyarakat Lorong dalam Mewujudkan Kota Sehat Makassar. “Para akademisi memiliki peran dan juga bertanggung jawab untuk memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan. Salah satunya adalah pengembangan masyarakat lorong untuk mewujudkan Kota Sehat Makassar,” ujarnya.

Pertemuan tersebut membahas beberapa hasil survei yang telah dilaksanakan selama kurang lebih satu pekan, dan memperoleh data lorong di dua kecamatan, yaitu Ujung Tanah dan Rappocini. Di dua kecamatan ini terdapat 160 lorong yang sesuai indikator.yang disusun sebelumnya.

Adapun kriteria lorong sehat diantaranya adalah dinilai dari aspek kebersihan, drainase, keindahan, pemanfaatan lorong, keamanan, keaktifan posyandu, adanya media edukasi kesehatan di lorong, dan adanya kelompok kerja.

Hasil survei lorong telah diperoleh, demikian juga jumlah RT dan status lorong apakah binaan atau bukan binaan Puskesmas. Dalam survei ini juga sudah diperoleh jumlah RT yang merupakan unit analisis dalam penelitian.

Adapun agenda berikutnya pada Minggu akhir Juli 2020 adalah melakukan Focus Group Discussion (FGD). FGD ini akan dilakukan dalam dua tahap, yaitu FGD 1 ditujukan kepada Dinas Kesehatan, para Kepala Kecamatan, Kepala Puskesmas, Kepala Kelurahan dan LPM.

“Mereka ini dianggap sebagai unsur pemerintah dan tentu memiliki pandangan yang berbeda dengan unsur masyarakat. Sementara FGD 2 dilakukan bersama Forum Kota Sehat, kepala RT/RW, posyandu, dan kelompok kerja yang ada di wilayah lorong dan juga bersama dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama,” terang Prof. Sukri Palutturi.

Lanjutnya, hasil dari FGD tersebut diharapkan dapat melengkapi instrumen pemberdayaan masyarakat lorong dari draft yang sudah disusun sebelumnya. Setelah itu instrumen akan disusun ulang kemudian akan dilakukan uji validitas dan reliabilitas sebelum melakukan survei pada tingkat rumah tangga.

Hadir dalam diskusi tersebut semua anggota tim yaitu Dr. Lalu Muhammad Saleh, SKM, M.Kes., Muhammad Rachmat, SKM, M.Kes., St. Rosmanelly, SKM, M.Kes., Muhammad Rafli Aidillah, SKM, Achmad Mawardi Shabir, SH.

Penulis : Andi Alim

Editor. : Jesi Heny

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Makassar SULSEL

Camat Makassar Gelar Rakor, Bahas PK5

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM.- Bertempat di ruang kerjanya, Camat Makassar Tri Sugiarto Burhan didampingi Sekcam Makassar Ismawaty Nur menggelar Rapat Koordinasi bersama para Lurah, Kepala Seksi se – Kecamatan Makassar, Rabu (25/3/2026). Rakor tersebut membahas mengenai Pedagang Kaki Lima (PK5) di wilayah masing-masing yang melanggar, dengan menggunakan badan jalan. Diketahui saat ini Pemkot Makassar sedang gencar – […]

Read more
Makassar SULSEL

Dinas PU Makassar Gelontorkan Rp10,6 Miliar untuk Perbaikan Akses TPA Antang, Dikerjakan Tahun 2026

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Pemerintah Kota Makassar dipimpin Wali Kota Munafri Arifuddin alias Appi, merancang program memprioritaskan pembenahan infrastruktur pendukung di kawasan TPA Antang, Kecamatan Manggala. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mengurai kepadatan arus kendaraan sekaligus meningkatkan efektivitas sistem pengelolaan sampah yang selama ini kerap terkendala akses keluar masuk armada. Salah satu fokus utama yang disiapkan […]

Read more
Makassar SULSEL

Dipimpin Wali Kota Munafri, Makassar Jadi yang Pertama Serahkan LKPD 2025 ke BPK Sulsel

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM — Pemerintah Kota Makassar kembali mencatatkan langkah progresif dalam tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham (MULIA), Pemkot Makassar menjadi daerah pertama di Sulawesi Selatan yang menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), tahun anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Perwakilan Provinsi […]

Read more