Wagub Sulsel Resmikan PEDAS 3 dan GENTING di Bulukumba, Alokasikan Rp1 M untuk Intervensi Stunting

BULUKUMBA, EDELWEISNEWS.COM – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, meresmikan dua program inovatif percepatan penanganan stunting di Kabupaten Bulukumba, Rabu (18 Juni 2025).

Kedua program tersebut adalah Pemutakhiran Data Anak Stunting (PEDAS 3) dan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING).

Peluncuran berlangsung di Posyandu Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujung Bulu, dan dihadiri oleh jajaran Pemerintah Provinsi Sulsel, Bupati Bulukumba Andi Muchtar Ali Yusuf, Ketua TP PKK Andi Herfida Muchtar, serta stakeholder lintas sektor.

Fatmawati menegaskan pentingnya inovasi ini sebagai model nyata kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam mempercepat penurunan prevalensi stunting di daerah.

“Penurunan sebesar ini bukan hal biasa. Ini luar biasa. Salah satu alasan saya hadir karena Bulukumba menunjukkan kemauan kuat dan kerja kolaboratif yang berhasil,” sebutnya.

Data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 mencatat penurunan stunting di Bulukumba dari 33,7 persen (2023) menjadi 25,2 persen (2024), atau turun sebesar 8,5 persen, penurunan tertinggi di Sulawesi Selatan.

“Dengan data yang mutakhir, kita tidak hanya melihat angka, tetapi mengenali wajah-wajah yang butuh pertolongan,” ujarnya.

PEDAS 3 berfokus pada pemutakhiran data anak berisiko stunting hingga tingkat desa dan kelurahan. Sementara itu, GENTING mengajak masyarakat yang mampu untuk menjadi orang tua asuh yang berperan aktif sebagai edukator dan penghubung layanan gizi dan kesehatan.

“Kita ingin semua pihak turun tangan, bukan hanya pemerintah. Ini soal masa depan generasi kita,” tegasnya.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga mengalokasikan dana sebesar Rp1.041.000.000 dalam APBD 2025 untuk mendukung intervensi stunting di 21 desa dan kelurahan di Kabupaten Bulukumba. Dana ini menjadi bentuk komitmen untuk mencapai target stunting satu digit pada 2026, sejalan dengan target nasional sebesar 14 persen pada 2024 dan eliminasi stunting menjelang Indonesia Emas 2045.

“Kalau semua kabupaten/kota punya keberanian seperti ini, target nasional akan lebih cepat kita capai. Sekali lagi, jangan pernah kendor. Terus semangat untuk menurunkan stunting,” ujarnya.

Fatmawati juga mendorong agar strategi penanganan dan inovasi dari Bulukumba dapat direplikasi di daerah lain.

“Kita butuh lebih banyak kabupaten seperti Bulukumba. Yang berani, cepat, dan mau berbenah bersama-sama,” tambahnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Makassar SULSEL

Camat Makassar Gelar Rakor, Bahas PK5

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM.- Bertempat di ruang kerjanya, Camat Makassar Tri Sugiarto Burhan didampingi Sekcam Makassar Ismawaty Nur menggelar Rapat Koordinasi bersama para Lurah, Kepala Seksi se – Kecamatan Makassar, Rabu (25/3/2026). Rakor tersebut membahas mengenai Pedagang Kaki Lima (PK5) di wilayah masing-masing yang melanggar, dengan menggunakan badan jalan. Diketahui saat ini Pemkot Makassar sedang gencar – […]

Read more
Makassar SULSEL

Dinas PU Makassar Gelontorkan Rp10,6 Miliar untuk Perbaikan Akses TPA Antang, Dikerjakan Tahun 2026

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Pemerintah Kota Makassar dipimpin Wali Kota Munafri Arifuddin alias Appi, merancang program memprioritaskan pembenahan infrastruktur pendukung di kawasan TPA Antang, Kecamatan Manggala. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mengurai kepadatan arus kendaraan sekaligus meningkatkan efektivitas sistem pengelolaan sampah yang selama ini kerap terkendala akses keluar masuk armada. Salah satu fokus utama yang disiapkan […]

Read more
Makassar SULSEL

Dipimpin Wali Kota Munafri, Makassar Jadi yang Pertama Serahkan LKPD 2025 ke BPK Sulsel

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM — Pemerintah Kota Makassar kembali mencatatkan langkah progresif dalam tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham (MULIA), Pemkot Makassar menjadi daerah pertama di Sulawesi Selatan yang menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), tahun anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Perwakilan Provinsi […]

Read more