Karena Terlibat Narkoba, AMIWB Tuntut Kades Penrang Dipecat

WAJO, EDELWEISNEWS.COM — Puluhan mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Indonesia Wajo Bersatu ( AMIWB) menggelar aksi demonstrasi, di Halaman Kantor Bupati Wajo, Jalan Rusa, Sengkang, Jumat (18/3/2022).

Dalam aksinya, mahasiswa bergantian orasi menuntut pemecatan oknum kepala desa yang terlibat kasus  Narkoba.

Salah seorang orator dari AMIWB, Wahyu menuntut agar Pemerintah Kabupaten Wajo memecat oknum kepala desa dari Kecamatan Penrang, yang telah terlibat kasus Narkoba dan tertangkap oleh pihak kepolisian.

“Kami minta Bupati Wajo memecat oknum kepala desa yang telah terlibat kasus Narkoba. Dia tidak layak jadi pemimpin,” ujarnya.

Mahasiswa gelar demo nstrasi tuntut Oknum Kades Narkoba dipecat (Gus)

Setelah menggelar orasi, Mlmahasiswa dan warga Desa Penrang yang ikut aksi, diterima oleh Staf ahli Bupati Wajo dan Asisten 3 Sekretariat Pemkab Wajo, di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Wajo.

Staf Ahli Bupati Wajo, Karjono berjanji akan menyampaikan tuntutan mahasiswa dan warga kepada Bupati Wajo.

“Kami akan sampaikan tuntutan mahasiswa dan warga kepada bapak bupati,” janjinya.

Setelah menggelar aksi di Kantor Bupati Wajo, massa kembali mendatangi Kantor DPRD Wajo.

Dihadapan anggota DPRD Wajo, H. Mustafa, koordinator AMIWB Syaifullah, menuntut pihak Pemerintah Kabupaten Wajo, agar mencopot oknum Kepala Desa Penrang, karena diduga menciderai masyarakat Desa Penrang, akibat terlibat narkoba.

“Kami berharap oknum Kades dipecat setelah direhabilitasi, karena rehabilitasi tidak menghapus pidananya, dan harus diteruskan ke meja hijau,” terang Syaifullah.

Syaifullah juga menyampaikan, jika masyarakat Desa Penrang tidak mau lagi dipimpin oknum Kades yang terjaring Narkoba, karena khawatir masa depan anak- anaknya.

H. Mustafa yang menerima aspirasi mahasiswa dan warga Desa Penrang mengatakan, dalam Undang- undang Narkoba No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 104,105 dan 106, disebutkan hak dan peranan masyarakat dalam pencegahan Narkotika.

Legislator Gerindra ini mengaku, jika dirinya memantau perkembangan penangkapan oknum Kades tersebut dan sudah menanyakan ke penyidik di Polda Sulsel.

“Informasi yang saya dapat, tidak ada barang bukti untuk pengembangan kasus oknum Kades Penrang, makanya hanya direhabilitasi 3 bulan sebagai hukuman, dan kasus tidak bisa dilanjutkan,” jelasnya.

Mustafa juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Tim Narkoba Polda, dan BNN yang telah melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkoba di Wajo.

“Mudah-mudahan mereka yang ditangka sadar, agar tidak terulang lagi, dan tidak ada lagi pemangku kepentingan yang terlibat narkoba,” pungkasnya. (*/APJ)

Editor : Jesi Heny

Editor : HS Agus

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Makassar SULSEL

JMSI Sulsel Serukan Masyarakat Wajib Melek Digital

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sulawesi Selatan mengajak masyarakat untuk memperkuat literasi digital di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan meningkatnya ancaman kejahatan siber. Ajakan tersebut disampaikan Pengurus JMSI Sulsel, Arwan Haspri, saat menjadi narasumber dalam Dialog HMI Sulawesi Selatan bertajuk Digital Trust Forum: Data, Cyber and Future of Society yang digelar di […]

Read more
Makassar SULSEL

Di Kecamatan Panakkukang, Munafri Ingin Pesta Rakyat Libatkan Warga dan UMKM Lokal

MAKASSAR, EDELWEISNEWS COM — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, menghadiri pesta rakyat yang digelar Pemerintah Kecamatan Panakkukang di Lapangan Sepak Bola AURI, Kelurahan Karampuang, Senin (31/8/2026) malam. Pesta rakyat tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan yang diinisiasi Pemerintah Kota Makassar dan dilaksanakan secara bergilir di 15 kecamatan. […]

Read more
Makassar SULSEL

Pemkot Makassar dan BPN Perkuat Sinergi, Penertiban dan Kepastian Hukum Aset Kota

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM — Pemerintah Kota Makassar memperkuat sinergi dengan Kantor Pertanahan Kota Makassar dalam membenahi tata kelola administrasi pertanahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan dan tata ruang. Penguatan kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Pelaksanaan Administrasi Pertanahan dan Peningkatan Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan dan Tata Ruang di Kota […]

Read more