Tindaklanjuti Keluhan Nelayan, Pemkab Wajo Tingkatkan Pengawasan kepada Penangkapan Ikan Ilegal

WAJO, EDELWEISNEWS.COM – Praktek ilegal fishing atau penangkapan ikan secara ilegal menjadi salah satu topik dialog pada lanjutan Safari Ramadan Bupati Wajo, Amran Mahmud di Kecamatan Sabbangparu, Selasa (19/4/2022).

Amran yang mendengar ‘curhatan’ warga dan nelayan soal penangkapan ikan secara ilegal, langsung memerintahkan Kepala Dinas Perikanan Wajo, Nasfari untuk segera menindaklanjuti. Nasfari memang ikut dalam rombongan kali ini, mengingat di sejumlah lokasi yang dikunjungi, banyak warga yang menggantungkan hidup sebagai nelayan.

“Saya minta kepada Pak Kadis Perikanan agar menindaklanjuti penyampaian masyarakat ini. Segera berkoordinasi dengan pihak dan stakeholder terkait, termasuk ke Pak Kapolres, kami harapkan bantuannya Pak untuk penanganan ilegal fishing ini,” ucapnya.

Amran Mahmud juga meminta kepada masyarakat, khususnya para nelayan untuk melaporkan jika menemukan pelanggaran praktek ilegal fishing ini. Sebab selain meresahkan, juga bisa merusak ekosistem perairan dan danau.

Diketahui, beberapa nelayan mengungkapkan jika sering mendapatkan oknum yang menggunakan strum aki untuk mengejutkan ikan, agar mudah ditangkap. Akibatnya, cara seperti itu berdampak pada populasi ikan-ikan kecil dan telur ikan yang tidak bisa berkembang.

“Ikan-ikan kecil dan telur ikan menjadi rusak sehingga populasi ikan tidak bisa berkembang dengan baik,” sebut salah seorang masyarakat pada sesi diskusi usai shalat Dzuhur di Mesjid Babussalam Desa Pallimae, Selasa (19/4/2022).

Terkait itu, Kepala Dinas Perikanan, Nasfari mengungkapkan bahwa dirinya akan segera menindaklanjuti aduan masyarakat tersebut. Termasuk meminta sinergitas para nelayan dan warga.

“Kami juga berharap sinergi dari semua, terutama masyarakat atau nelayan. Tetapi masyarakat cukup melaporkan jika menemukan, seperti yang disampaikan Bapak Bupati. Kita juga akan lebih meningkatkan pengawasan berdasarkan regulasi yang ada,” katanya.

Dalam dialog yang dipimpin langsung oleh Bupati Wajo, Amran Mahmud, ikut hadir Ketua TP PKK Wajo, Sitti Maryam, Kepala Dinas PUPRP, Andi Pameneri, Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan, Ashar, Kadis Perikanan, Nasfari, Camat Sabbangparu, beberapa kepala bagian, Kapolsek, beberapa kepala desa dan lurah.

Selain soal penangkapan ikan yang ilegal, beberapa permasalahan lain juga ikut dibahas, dan dijawab oleh Bupati, maupun kepala dinas terkait yang ikut di rombongan kali ini. (APJ)

Editor : Jesi Heny

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Makassar SULSEL

Kepala Bappeda Makassar Hadiri Perumusan Rancangan Akhir RKPD Kota Makassar Tahun 2026

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Rabu (25 Juni 2025), bertempat di Ruang Rapat Bappeda, berlangsung Perumusan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2026. Momen ini adalah puncak dari serangkaian proses perencanaan yang telah melibatkan berbagai pihak. Finalisasi dokumen RKPD ini dihadiri langsung oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Makassar. Kehadiran TAPD memastikan […]

Read more
Makassar SULSEL

Pangdam XIV/Hsn Ikut Jalan Santai Sulsel Anti Mager Bersama Forkompinda Sulsel dan Masyarakat Makassar

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Windiyatno turut serta dalam kegiatan Jalan Santai Sulsel Anti Mager bersama Forkompinda Sulsel dan masyarakat, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Makassar, Jumat (27/6/2025). Kegiatan yang diinisiasi Pemerintah Provinsi Sulsel ini, dipimpin oleh Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, S.T, serta diikuti oleh ASN maupun non ASN lingkup Pemprov […]

Read more
Makassar SULSEL

Sekda Sulsel Sambut Kunker Komite IV DPD RI Bahas IHPS II BPK RI

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman menerima kunjungan kerja Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (26 Juni 2025). Kunjungan ini digelar dalam rangka tindak lanjut atas Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2024 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Hadir […]

Read more