MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan International NGOs Forum on Indonesia Development (INFID) menggelar Loka Latih kab/kota HAM bagi Aparatur Pemerintah Daerah dan Aktivis Masyarakat Sipil.
Kegiatan yang diikuti 33 peserta dari 20 kab/kota, termasuk dari Lani Jaya dan Jayapura tersebut berlangsung sejak tanggal 20 hingga 22 Agustus 2019 di Makassar.
Dalam pelatihan peserta mempelajari konsep HAM, peran pemerintah daerah terhadap HAM dan secara khusus membahas tentang Kota Hak Asasi Manusia (Human Rights Cities).
Peserta juga melakukan diskusi berbagai materi HAM, Sustainable Development Goals (SDGs), pelayannaan publik serta peluang dan tantangan dalam mengimplentasikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM di daerah. Dan pada sesi akhir pelatihan peserta membuat rencana kerja bagi masing – masing daerah dan berkomitmen untuk menjadikan daerah mereka sebagai kab/kota yang ramah HAM dan bersepakat untuk bekerja bersama membangun jaringann kerja untuk kab/kota HAM.
Dari hasil Loka Latih diharap terbangun komitmen dan tersusunnya rencana kerja masing – masing kab/kota untuk menjadikan daerahnya sebagai kab/kota HAM.
Mugiyanto selaku Program Officer Senior HAM dan Demokrasi INFID mengapresiasi partisipasi dan komitmen semua peserta, baik pemerintah kab/kota maupun masyarakat sipil yang telah bekerjasama melaksanakan rencana tindak lanjut melembagakan kab/kota HAM.
“Pelaksanaan Human Rights Cities bisa dimulai dengan hal – hal ringan, misalnya dengan menyusun dan menjalankan program HAM yang dibutuhkan oleh warga dan Pemda memiliki sumber daya dan kapasitas untuk menjalankannya,” ujar Mugiyanto.
Sementara Beka Ulung Hapsara, Komisioner Komnas HAM mengatakan, inisiatif kabupaten/kota HAM merupakan salah satu strategi untuk mengurangi aduan warga soal pelanggaran HAM oleh pemerintah kab/kota.
“Karena setiap tahun selalu menempati peringkat ketiga sebagai lembaga paling banyak diadukan ke Komnas HAM,” ungkap Bela Ulung Hapsara.
Hadir sebagai narasumber Ketua Komas HAM, Wakil Ketua Komnas Perempuan, Perwakilan Kementerian Hukum dan HAM, Bupati Jember, Bupati Manggarai Timur, Perwakilan Kantor Staf Presiden (KSP) dan INFID.
Penulis : Jesi Heny
