Bulan K3 Nasional Prof Fadjry Djufry Minta Pengawasan Diperketat Demi Keselamatan dan Kesehatan Pekerja di Perusahaan

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional akan dimulai tanggal 12 Januari – 12 Februari 2025. Di tingkat Provinsi Sulsel, peringatan Bulan K3 Nasional akan diisi dengan beragam kegiatan. Mulai dari seminar hingga penyerahan penghargaan.

Untuk kesuksesan acara ini, panitia pelaksana peringatan Bulan K3 Nasional Tahun 2025 menemui Penjabat Gubernur Sulsel Prof Fadjry Djufry, di Rumah Jabatan, Sabtu (11 Januari 2025). Turut hadir mendampingi, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulsel, Jayadi Nas.

Dalam pertemuan ini, Pj Gubernur Prof Fadjry menitipkan pesan agar memperketat pengawasan 40 ribu perusahaan yang ada di Sulsel, demi keselamatan dan kesehatan para pekerja yang ada di perusahaan.

“Tidak ada kata lelah untuk menciptakan kesehatan dan keselamatan pada pekerja yang ada di perusahaan,” tegas Prof Fadjry Djufry.

Iapun menyampaikan dukungannya terhadap seluruh rangkaian peringatan Bulan K3 Nasional yang akan dilaksanakan. Tentunya, semua dibawah koordinasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulsel. 

Ketua Panitia, Suryadi Pasambangi, melaporkan, sejumlah perusahaan akan tergabung dan terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini. Pj Gubernur Prof Fadjry diharapkan bisa menjadi keynote speaker pada seminar dengan tema Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Mendukung Penerapan Sistem Manajemen K3 untuk Meningkatkan Produktivitas. 

“Seminar ini akan menghadirkan narasumber dari kementerian, akademisi, korporasi, dan International Labour Organization (ILO),” ujarnya.

Selain itu, akan ada kegiatan olahraga, donor darah, dan bakti sosial. Sedangkan puncak acaranya dilaksanakan di PT. Semen Tonasa di Kabupaten Pangkep. Pada puncak acara juga akan ada pemberian reward kepada perusahaan yang taat dan patuh

“Dengan melaksanakan Upacara Bulan K3 Nasional, peserta upacara ditargetkan hingga 900 peserta,” ucap Senior Manager K3 PT Semen Tonasa ini.

Sedangkan, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulsel, Jayadi Nas, memastikan data terkait perusahaan yang telah paham K3. Iapun mengaku terus menyosialisasikan terkait keselamatan dan kesehatan pekerja.

“Memang sangat dinamis. Karena peralatan yang tidak terbarukan, bisa mengancam keselamatan para pekerja dalam bekerja,” kata Jayadi Nas. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Makassar SULSEL

Kodam XIV/Hsn Perkuat Sinergi Nasional, Kapoksahli Hadiri Rakor Pengendalian Karhutla Tingkat Nasional Secara Vicon

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Kepala Kelompok Staf Ahli (Kapoksahli) Pangdam XIV/Hasanuddin Brigjen TNI Musa David Marolop Hasibuan, S.I.P., M.A.B mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2026, melalui video conference bertempat di Ruang Vicon Puskodalops, Makodam, Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Kamis (18/6/2026). Rakor tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan […]

Read more
Makassar SULSEL TNI / POLRI

Pangdam Hasanuddin Turun Langsung Dengarkan Warga, Stabilitas dan Penanganan Banjir Jadi Prioritas

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Di sela kesibukannya menjalankan tugas, Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Bangun Nawoko didampingi Dandim 1408/Makassar Kolonel Kav Ino Dwi Setyo Darmawan melaksanakan kegiatan ngopi dan dialog santai bersama sejumlah masyarakat di Warung Kopi (Warkop) Ko Heng, Jalan Gunung Latimojong, Kota Makassar, Senin (15/6/2026). Turut hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah awak media. Melalui momentum […]

Read more
Makassar SULSEL

Dirut BPJS Sanjung Makassar, Akui Jadi Daerah Pertama Beri Perlindungan bagi Pekerja Rentan

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.CO. — Pemerintah Kota Makassar bersama BPJS Ketenagakerjaan resmi meluncurkan Sistem Keagenan Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (Perisai) dalam Program Makassar Berbagi Jaminan Sosial di Lapangan Karebosi, Jumat (19/6/2026). Peluncuran program tersebut menjadi langkah strategis Pemkot Makassar dalam memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja informal atau Bukan Penerima Upah (BPU) yang selama […]

Read more