Aliansi Masyarakat Kabupaten Wajo Minta Ketegasan Bupati Soal Buka atau Tutup Masjid

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Ratusan warga yang bergabung dalam Aliansi Masyarakat Kabupaten Wajo menyampaikan aspirasi di Kantor Bupati Wajo, Kamis (20/5/2020). Mereka menuntut ketegasan bupati soal kebijakan penutupan masjid.

Supris Musiapir, juru bicara Aliansi Masyarakat, dalam penyampaiannya mempertanyakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Wajo itu, karena dianggap tidak berkeadilan.

“Di masjid jamaah dilarang melakukan shalat berjamaah tarwih dan Shalat Idhul fitri, disisi lain Pemerintah Kabupaten Wajo melegalkan pasar dan mall untuk buka. Ini tidak berkeadilan dan melanggar Pancasila,” kata Supris.

Menurut Supris, kebijakan tersebut sangat bertentangan dengan sila kelima Pancasila yakni Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

“Itu yang dilanggar,” tegas Suprise.

Bupati Wajo, Amran Mahmud dilematis menanggapi desakan dari sejumlah elemen untuk membuka kembali aktivitas ibadah di masjid, ditengah wabah pandemi Covid- 19.

Menurut Bupati Wajo, Dr. Haji Amran Mahmud, M.Si, dia sangat mengerti dengan keinginan masyarakat untuk kembali beribadah di masjid, apalagi bulan suci Ramadhan. Tetapi, disisi lain dia harus mempertahankan status zero positif, dengan menjaga keselamatan Kabupaten Wajo dan masyarakat dari penyebaran Virus Corona.

“Saya sangat paham dengan keinginan dan kondisi masyarakat sekarang ini, tapi ini semua demi keselamatan mereka,” ujar Amran Mahmud saat menghadiri rapat koordinasi, Rabu (13/5/2020) di Ruang Pola Kantor Bupati Wajo.

Baginya, mengambil keputusan meniadakan shalat berjamaah di masjid, adalah sebuah keputusan yang sangat berat, tapi apa boleh buat.

“Dalam hati nurani saya, saya ingin melihat kondisi masyarakat selalu baik, walaupun ini adalah keputusan yang sangat berat. Kadang hati saya sangat pedih jika membuka medsos,” terang Amran.

“Pertimbangan kami waktu itu, dengan meniadakan shalat berjamaah di masjid, minimal 50 persen dapat kita cegah penyebaran Covid- 19,” urai Ketua DPD PAN Kabupaten Wajo ini.

“Saya harap apapun keputusan dan kebijakan pemerintah, tolong dukung kami, bantu kami memberikan pemahaman kepada masyarakat. Bahwa ini semua adalah untuk kebaikan mereka. Wajo harus kita pertahankan agar tetap berstatus zona hijau,” pungkas Amran.

Penulis : Ampa

Editor. : Jesi Heny

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

SULSEL TNI / POLRI Wajo

133 Jembatan Telah Dibangun, Pangdam XIV/Hasanuddin Tinjau Jembatan Perintis Garuda di Wajo

WAJO, EDELWEISNEWS.COM – Sebagai wujud nyata komitmen TNI AD dalam mendukung pemerataan pembangunan dan menghadirkan akses infrastruktur bagi masyarakat di wilayah pelosok, Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Bangun Nawoko didampingi Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Daerah XIV/Hasanuddin Ny. Renny Bangun Nawoko dan sejumlah Pejabat Utama Kodam meninjau Jembatan Perintis Garuda di Sungai Lamagara, Jumat (21/8/2026). Jembatan […]

Read more
SULSEL Wajo

Adira Expo Merdeka Hadir di Sengkang, Tawarkan Solusi Finansial dan Promo Spesial

SENGKANG, EDELWEISNEWS.COM — Semangat kemerdekaan menjadi momentum bagi masyarakat untuk memulai langkah baru dan mewujudkan berbagai rencana, mulai dari memiliki kendaraan impian, mengembangkan usaha, hingga memenuhi kebutuhan keluarga.Semangat tersebut diwujudkan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Adira Finance) melalui penyelenggaraan Adira Expo di Sallo Mall, Sengkang, pada 25–29 Agustus 2026. Mengusung tema “Adira Expo Merdeka […]

Read more
Makassar SULSEL Wajo

JMSI Wajo Serahkan Rekomendasi Dialog Publik PI Migas, DPRD Sulsel Siap Tindak Lanjuti Aspirasi Demi Keadilan Daerah

WAJO, EDELWEISNEWS.COM – Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Pengurus Cabang Wajo secara resmi menyerahkan rekomendasi hasil Dialog Publik tentang Participating Interest (PI) Migas kepada Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Sufriadi Arif, di Warkop Terminal, Sabtu (18/7/2026). Penyerahan rekomendasi tersebut menjadi langkah konstruktif dalam mendorong penguatan komunikasi antara masyarakat, pemerintah, dan para pemangku kepentingan terkait […]

Read more