MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM — Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menggelar kegiatan halal bihalal bersama pengurus ASITA Sulawesi Selatan di Rumah Jabatan Wakil Wali Kota Makassar, Sabtu (4/4/2026).
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar, Achmad Hendra Hakamuddin, serta jajaran pengurus ASITA Sulsel, termasuk Ketua ASITA Sulsel, Didi Leonardo Manaba, dalam suasana penuh kehangatan dan kebersamaan pasca Hari Raya Idulfitri.
Momentum halal bihalal ini tidak hanya menjadi ajang mempererat silaturahmi, tetapi juga dimanfaatkan sebagai ruang diskusi strategis antara pemerintah dan pelaku industri pariwisata di daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Aliyah Mustika Ilham yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua ASITA Sulawesi Selatan menegaskan pentingnya kolaborasi antara Pemerintah Kota Makassar dan ASITA dalam mendorong sektor pariwisata agar semakin berkembang dan berdaya saing.
Menurutnya, sinergi yang kuat antara pemerintah dan asosiasi perjalanan wisata akan menjadi kunci dalam menghadirkan inovasi program pariwisata serta meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Makassar.
“Melalui kebersamaan ini, kita tidak hanya mempererat silaturahmi, tetapi juga memperkuat komitmen untuk berkolaborasi dalam memajukan sektor pariwisata di Makassar,” ujar Aliyah Mustika Ilham.
Ketua ASITA Sulsel, Didi Leonardo Manaba, menyambut baik ajakan kolaborasi tersebut dan menyatakan kesiapan untuk bersinergi dengan Pemerintah Kota Makassar dalam berbagai program pengembangan pariwisata.
Di sisi lain, Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar, Achmad Hendra Hakamuddin, turut memaparkan sejumlah agenda dan program strategis Dinas Pariwisata yang dinilai dapat dikolaborasikan bersama ASITA.
Ia menyebutkan, sejumlah agenda berskala nasional hingga internasional akan digelar sebagai upaya menghidupkan kembali dunia pariwisata di Kota Makassar.
Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal yang semakin mempererat hubungan antara Pemkot Makassar dan ASITA Sulsel, sekaligus mendorong kemajuan sektor pariwisata yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. (*)
