BONE, EDELWEISNEWS.COM – MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. MPR merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, MPR mempunyai tugas
memasyarakatkan ketetapan MPR;
memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Selain itu, mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disamping mempunyai tugas tersebut, berdasarkan pasal 11, anggota MPR berkewajiban memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati peraturan perundang-undangan, memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah. Pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan melibatkan seluruh anggota MPR tersebut, menunjukan adanya tanggung jawab bersama dalam memberikan pemahaman nilai-nilai luhur bangsa dan ketetapan MPR kepada masyarakat.
“Sebagai wujud dari tanggung jawab tersebut, maka setiap anggota MPR mendapat tugas untuk melakukan sosialisasi putusan MPR di daerah pemilihannya. Pentingnya sosialisasi di daerah pemilihan anggota MPR adalah dalam rangka manifestasi tanggung jawab anggota MPR untuk membangun daerah, agar seluruh penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah dilaksanakan dengan mengedepankan nilai-nilai luhur bangsa, sebagaimana terdapat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika,” ujar Andi Muh. Ihsan dalam sosialisasi 4 pilar kebangsaan di Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone (26/5/2022).
Tujuan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika dan ketetapan MPR.
“Selain itu, untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya seluruh penyelenggara pemerintah dan masyarakat memahami serta menerapkan nilai-nilai luhur bangsa dalam kehidupan sehari-hari,” imbuhnya.
Ustadz Awaluddin seorang tokoh agama yang menjadi peserta mengatakan, selama ini agama cenderung dipahami sebatas pelaksanaan ibadah ritual saja, seperti ke masjid dan ke gereja. Padahal para pemimpin di semua lapisan perlu memahami bahwa nilai -nilai yang dianut dalam Pancasila dan UUD 45 sebagian besar bersumber dari ajaran Islam dan nilai-nilai budaya kita.
“Sehingga kami sangat mengharapkan agar materi Pancasila senantiasa dibingkai dalam pendekatan agama dan budaya, agar benar -benar menyatu dengan jati diri sejarah rakyat Indonesia. Kita butuh keteladanan dari para pemimpin,” ujarnya.
Sementara Abdul Malik Rahman mengatakan, dia sangat mengharapkan kepada pemerintah agar tayangan dan siaran di televisi lebih banyak menyuguhkan siaran yang mendidik dan utamanya membangkitkan semangat cinta tanah air dikalangan anak anak muda,” harapnya.
Muh. Jazz seorang tokoh pemuda berharap perbedaan pendapat dalam hal beragama seyogyanya tetap disesuaikan dengan tradisi leluhur yang tertuang dalam semangat Pancasila. (*)
