Bahas APBD Pokok 2022, Banggar DPRD Sampaikan Keluhan Warga Soal Kebersihan dan Drainase

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Pasca pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pokok Tahun 2022 pada tahap komisi, Badan Anggaran DPRD Makassar kembali melakukan hasil pembahasan tersebut bersama OPD lingkup Pemkot Makassar, Rabu (10/11/2021), di ruang Rapat Paripurna DPRD Makassar. 

Pemaparan anggaran pendapatan dan belanja daerah sejumlah OPD, dipimpin Wakil Ketua DPRD Makassar yang juga Koordinator Banggar Adi Rasyid Ali didampingi Wakil Ketua III DPRD Makassar A. Nurhaldin, NH serta Asisten III Pemkot Makassar M. Mario S. 

Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Makassar secara bergantian mengemukakan program prioritas pemerintah, beserta nilai anggaran yang telah disepakati bersama komisi yang menjadi mitra kerja OPD. 

Salah satu yang menjadi sorotan dewan kali ini, yaitu masalah drainase yang sering menjadi keluhan warga.

Koordinator Banggar Adi Rasyid Ali mengatakan, pihaknya meminta data progres pengerjaan kerukan ataupun perbaikan dari tahun ke tahun. 

“Selain itu saya juga berharap untuk Dinas Lingkungan Hidup tolong berikan penjelasan terkait pemisahan sampah basah dan kering itu, tapi tetap diangkut dengan digabung. Dan juga Dinas Kebudayaan, kami minta untuk pengembangan museum misalnya, perlu inovasi kreatif yang menarik agar bisa lebih optimal,” pungkasnya. 

Hal ini juga diperkuat anggota Banggar Yeni Rahman. Katanya, pihaknya perlu penjelasan sebelum memutuskan anggaran belanja terkait pelaksanaan perbaikan drainase yang tiap reses menjadi keluhan warga.

“Harus ada skema pengerjaan drainase,” ujarnya. 

“Inovasi dari lingkungan hidup, kita punya perda pengelolaan limbah domestik. Saya harap ada pendampingan di masyarakat bagaimana mengelola limbahnya,” pungkasnya. 

Sementara itu, OPD yang juga mendapat memaparkan program unggulan diantaranya, Balitbangda, Bagian Pemberdayaan Masyarakat Setda Makassar, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, RSUD daya, Dinas Kesehatan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Dinas Sosial. 

Setelah mendengar pemaparan OPD, Wakil Ketua DPRD Makassar Adi Rasyid Ali beserta anggota Banggar menyepakati akan melanjutkan pembahasan ini pada hari Jumat, (12 November 2021) mendatang.

Editor : Jesi Heny

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Makassar Olahraga SULSEL TNI / POLRI

Atlet Kodam XIV/Hsn Ukir Prestasi di Ajang Maros Marathon 2025

MAROS, EDELWEISNEWS.COM – Atlet Kodam XIV/Hasanuddin kembali menunjukkan prestasi gemilang dalam ajang Maros Marathon 2025 yang berlangsung di Lapangan Palantikang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Minggu (6/7/2025). Kegiatan ini diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai daerah dan komunitas lari nasional, dimana Kodam XIV/Hasanuddin mengirimkan personel terbaiknya yang tergabung dalam Atlet Triathlon Hasanuddin dengan Mayor Inf Syamsuddin […]

Read more
Makassar SULSEL TNI / POLRI

Lantamal VI Dukung Mahasiswa KKN Kebangsaan XII Berlayar ke Pulau Kapoposang-Pangkep dengan KAL Suluh Pari II.6-60

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) VI Makassar memberikan dukungan penuh terhadap keberangkatan Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kebangsaan XII tahun 2025, dengan mengerahkan Kapal Angkatan Laut (KAL) Suluh Pari II.6-60 untuk mengantar peserta menuju lokasi KKN di Pulau Kapoposang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan, Minggu (6/7/2025). Pelepasan mahasiswa KKN […]

Read more
Makassar SULSEL

Pemkot Makassar Berlakukan Moratorium Proses Mutasi PNS di Seluruh Perangkat Daerah Mulai 1 Juli

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM -Pemerintah Kota Makassar memberlakukan moratorium atau penghentian sementara proses mutasi/pindah PNS di seluruh perangkat daerah, mulai 1 Juli 2025. Kebijakan ini bertujuan menata ulang distribusi pegawai, menyeimbangkan beban kerja, dan memastikan efisiensi belanja pegawai agar sejalan dengan arah reformasi birokrasi. Usulan yang belum terbit persetujuan dari BKN hingga 1 Juni 2025 juga akan […]

Read more