Oleh : Mutmainnah (Alumni Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Unhas)
Bukan bervakansi, perjalanan kami di Barrang Lompo siang itu (23/4/2026) adalah untuk melihat mobilitas masyarakatnya. Melalui program Pojok Belajar Rakyat Kota untuk Inisiatif Inklusif Rendah Emisi (PARKIR) Makassar, inisiatif penelitian dan pengarsipan pengetahuan kolaboratif oleh WRI Indonesia.
Bersama Bima, El, Pak Rusdin, dan Kak Stella, kami mengikuti ke mana Arhan selaku warga lokal mengarahkan jalan.
Mengukur kemiringan dan lebar jalan masuk di setiap ruang publik, merasakan kondisi jalan paving block yang tak rata, guiding block putus-putus, dan berbincang bersama masyarakat.
Kami terus berjalan hingga kami melihat seorang pria dengan baju kaos biru berkerah dipadu dengan celana pendek selutut lengkap dengan topi berjalan tertatih-tatih di ujung lapangan paling luas di pulau Barrang Lompo.
Ternyata dia adalah seorang nelayan penyelam pencari teripang penyintas lumpuh ringan. Mendekatlah kami untuk menanyai kesediaannya diwawancara, syukurnya dia mengiyakan dan mengarahkan kami ke rumahnya.
“Kelumpuhan” bagi nelayan tradisional khususnya penyelam pencari teripang di Barrang Lompo bukan sesuatu yang baru.
Di atas balai-balai kolong rumah, Pak Syahril Daeng Mile (36 tahun) dan istrinya, Narti Daeng Tino (28 tahun) bercerita risiko penyelam dengan segala ketidakpastian hasil tangkapan, cuaca, dan keselamatan yang tidak pernah usai di Barrang Lompo.
Syahril menyebutkan satu-satu siapa saja nelayan di pulau itu yang mengalami kelumpuhan, kecelakaan kapal, bahkan meninggal.
“Kemarin dua orang meninggal, padahal kondisi awalnya dia lebih bagus dari saya”, jelasnya. “Kamma minjo punna tattabai”, salah seorang tetangga mengikuti percakapan.
Lima tahun bekerja sebagai nelayan penyelam pencari teripang, membuat tubuhnya harus beradaptasi dengan kompresor dan menyelam sekitar 14 meter atau sekitar satu jam lamanya.
Setiap sekitar 40 hari Syahril mencari teripang di perairan Surabaya tepatnya di pulau Keramaian. Meninggalkan istri yang sedang mengandung, dua anak laki-laki yang masih kelas tiga sekolah dasar dan empat tahun (Takbir dan Akbar), juga neneknya (Dg Baji usia 82 tahun).
Selama itu, Syahril berada di lautan bersama 20 orang nelayan lainnya. Jika beruntung, tangkapan teripang gondrong (Stichopus horrens) bisa mencapai 1 ton yang dihargai Rp500.000/kg.
Hasilnya dibagi 22 dengan persentase berbeda; 20 nelayan, seorang punggawa atau pemilik kapal, juga biaya operasional. Seringnya hasil tangkapan tak mampu menutupi biaya operasional.
Hingga satu hari itu datang, “Pertamana kejadiang pa’risi-pa’risiki ri barambang rong, nampa turun ke kaki nyut-nyut sampai tidak terasa. Sampai bengkak akhirnya sampai seperti ini jadinya. Lama-lama di bawa tidak terasami.”
Begitulah Syahril membagikan kronologi awal kelumpuhan menimpanya, sambil sesekali mengelus kaki kirinya yang berwarna hitam.
Dalam satu hari itu Syahril harus menerima kenyataan pahit atas kelumpuhan yang dialaminya terhitung sudah 11 hari lamanya.
Syahril adalah satu contoh dari banyaknya nelayan penyelam pencari teripang dengan penggunaan kompresor di Barrang Lompo.
Mereka mengetahui resikonya tapi tak pernah menemukan solusi mitigasinya. Bahkan setelah kejadian, penanganannya tidak menempuh jalur medis.
Mereka hanya mandi air laut setiap pagi, berjalan kaki, dan mengoleskan abu jerami setiap dua kali sehari untuk mengempeskan bengkak.
Air kram, begitu penyakit lumpuh ini dikenal di masyarakat. Atas beberapa kasus penanganan penyakit lumpuh menempuh jalur rumah sakit lalu berujung kematian, berkembang menjadi momok secara organik dan masif.
Rumah sakit membuat mereka hanya berbaring dan disuntik berbeda jika tetap di pulau mereka bebas berjalan. Hal ini mempengaruhi para nelayan, lebih memilih pengobatan alternatif non medis.
Hanya perawat puskesmas Barrang Lompo yang menangani melalui kunjungan langsung ke rumah.
Ibu Junaedah (40), seorang perawat yang kami temui di Puskesmas Barrang Lompo mengatakan bahwa, kalau di Barrang Lompo banyak yang lumpuh karena menyelam, kita kunjungi ke rumahnya. Ada telfon home care 112.
Tapi bagaimana penanganan penyakit dengan kondisi darurat dan mengharuskan dirujuk ke rumah sakit besar di Kota Makassar?
Junaedah menambahkan, pasien yang harus ke Makassar bergantung waktu, kalau pagi bisa menggunakan kapal penumpang. Jika sudah siang dengan kondisi darurat, jolloro’ adalah satu-satunya pilihan.
Ditambahkan, ambulance laut ada tapi kalau orang tua susah naiknya karena terlalu tinggi. Apalagi ambulance lautnya di parkir di laut, kalau ada pasien baru ke dermaga.
Itu juga butuh bahan bakar yang banyak bahkan dengan bantuan uang patungan pedagang tidak mencukupi. Jadi kendaraan pribadi jolloro’ dipakai karena bahan bakarnya sedikit.
Ambulance laut juga tak pernah digunakan pegawai Puskesmas melakukan kunjungan ke setiap pustu di beberapa pulau di Kecamatan Sangkarrang seperti Barrang Caddi, Langkai, Lumu-Lumu, dan Bone Tambung.
Mereka lebih memilih menyewa kapal. Ambulance laut tinggal terparkir di tengah laut dekat dermaga baru.
Ambulance laut adalah satu dari sekian banyak program pemerintah yang belum menjadi solusi. Berhenti di tengah jalan, menyisakan aset berkarat dan tak tahu mau diapakan.
Apakah pete-pete laut yang baru akan dioperasikan pada Mei-Juni mendatang akan bernasib sama? Tujuannya tak diragukan, menunjang konektivitas dan aksesibilitas kesehatan dan pendidikan antar pulau dan ke Makassar secara gratis.
Jika pengadaannya tidak menerapkan pendekatan GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion), manfaat pete-pete laut hanya dirasakan oleh sebagian kelompok masyarakat. Kemudian tidak melibatkan masyarakat untuk mendengar dan melihat kebutuhannya.
Belum lagi berbicara Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 8 Tahun 2023 tentang Penetapan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim Sektor Transportasi untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional sektor laut masih belum optimal.
Kapal dan perahu nelayan secara umum sudah menerapkan Penggunaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) berbasis tenaga surya. Sedang ambulance laut sebagai program pemerinta sama sekali belum menerapkan energi baru terbarukan.
Political will dan political action dari pemerintah seharusnya menjadi jawaban. Atas eksklusi sistemik tak berkesudahan yang dialami masyarakat pesisir dan kepulauan seperti Barrang Lompo.
Jika tidak, mereka hanya terus bertahan, mengalami interseksionalitas, dan tak pernah mampu membuat pilihan atas hak hidupnya. (*)
