BPN Makassar Sosialisasi Penataan dan Pemanfaatan Tanah Negara

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Dewasa ini persoalan tanah makin ramai diperbincangkan. Misalnya, masih adanya beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab yang kerap kali mengklaim lahan yang bukan miliknya, padahal secara hukum pun tidak memiliki bukti yang kuat.

Atas dasar inilah, Dinas Pertanahan Kota Makassar menggelar acara Sosialisasi Penataan dan Pemanfaatan Tanah Negara Kota Makassar 2019 di Hotel Continent, Jalan Adhyaksa, Rabu (7/8/2019).

Sosialisasi yang khusus diperuntukkan bagi lurah se – Kota Makassar, bertujuan memberikan pemahaman dan juga informasi mengenai kondisi pertanahan di Makassar dan bagaimana menata tanah yang menjadi aset pemerintah kota agar dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

Sekretaris Dinas Pertanahan Kota Makassar Andi Badi Sommeng  menuturkan, kegiatan ini bisa menjadi wadah berkumpulnya para lurah dan juga sebagai langkah awal dalam penyelamatan aset daerah.

“Kegiatan ini tujuan utamanya sebagai media informasi kepada lurah di Makassar mengenai tata cara dan penataan aset daerah dan juga akan dibahas mengenai langkah penyelamatan tanah yang masuk dalam aset daerah Pemerintah Kota Makassar,” ungkap Andi Badi.

Ia pun menambahkan, saat ini Dinas Pertanahan Kota Makassar secara bertahap akan melakukan pensertifikatan lahan yang masuk dalam aset daerah Pemkot Makassar, agar tidak ada lagi klaim dari pihak lainnya.

“Dinas Pertanahan Kota Makassar secara bertahap akan membuatkan sertifikat untuk tanah yang sudah masuk dalam data aset daerah Pemkot Makassar. Diawali dengan pembuatan papan bicara, pematokan, pemagaran, dan selanjutnya sertifikat. Selain itu akan ditempatkan pula petugas penjaga untuk menjaga aset daerah ini,” tambahnya.

Sekretaris Daerah Kota Makassar M Ansar yang hadir membuka sosialisasi ini memaparkan bahwa kondisi pertanahan di Makassar memang perlu diperhatikan lebih baik lagi, terlepas dari nilai jual yang cukup tinggi, juga masih maraknya oknum nakal.

“Perlu pemahaman seperti ini untuk para lurah yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat di lapangan. Saya pun berharap dengan sosialisasi ini bisa meminimalisir adanya penyerobotan lahan yang tidak semestinya dan perlu dibuatkan aturan tegas untuk itu. Aset daerah Pemkot Makassar harus dijaga dan diperuntukkan sesuai keperluannya,” pungkas Ansar. (hum)

Editor : Jesi Heny

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Makassar SULSEL

Pemprov Sulsel Tegaskan Irigasi Bontorihu Bukan Kewenangan Provinsi, Sinergi Lintas Pemerintah Tetap Dilaksanakan

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan bahwa proyek pembangunan irigasi di Lingkungan Bontorihu, Kelurahan Ballasaraja, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba bukan merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Penegasan ini disampaikan menyusul pemberitaan salah satu media daring yang menyebut proyek tersebut sebagai bagian dari kewenangan Pemprov Sulsel. Dalam […]

Read more
LEGISLATIF Makassar SULSEL

Pemprov Sulsel Hadiri Paripurna DPRD, Laporan Reses Jadi Bahan Perencanaan

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM  -Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman menghadiri Rapat Paripurna DPRD Sulsel, Kamis (30 April 2026). Rapat tersebut mengagendakan penyampaian laporan pelaksanaan reses sekaligus penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025/2026 di Ruang Rapat Paripurna Kantor Dinas BMBK Sulsel. Rapat tersebut juga menandai pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025/2026. Sebanyak sembilan fraksi […]

Read more
Makassar SULSEL

Sulsel Tetapkan DIP-DIK 2026, 53 Kategori Informasi Wajib Dibuka ke Publik

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM -Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) Tahun 2026 sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel sesuai amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Penetapan tersebut ditandatangani Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan selaku Atasan PPID, Jufri Rahman, di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, […]

Read more