TAKALAR,EDELWEISNEWS.COM – Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat vital
dalam pembangunan kehidupan demokrasi di tingkat desa. BPD adalah lembaga yang mengawasi
dan membantu kelancaran pemerintahan dan pembangunan desa, memberikan saran dan
petunjuk demi terlaksananya pembangunan.
Tahun 2019, dana desa lebih besar dari tahun sebelumnya. Karena itu,
penggunaannya harus betul- betul tepat sasaran. “Laksanakan dan gunakan
sebaik mungkin dana desa untuk kepentingan rakyat,” ungkap Bupati H. Syamsari dihadapan
sejumlah kepala desa.
Hindari rekayasa LPJ penggunaan dana desa, apalagi bangunan yang sudah ada
sebelumnya justeru menjadi pertanggungan jawab pada tahun berjalan. “Kalau hal
seperti itu terjadi, pemerintah daerah tak segan – segan menyeret kalian ke penegak
hukum. Untuk pencegahan lebih dini, BPD perlu melakukan pengawasan, tegur kalau
kepala desa salah menggunakan dana desa, musyawarahkan menuju perbaikan,” imbuh
Bupati.
Arahan-arahan tersebut dikatakan Bupati Takalar saat menghadiri pelantikan
ketua dan anggota Badan Permusyawaratn Desa (BPD) Kecamatan Mangarabombang di halaman
Kantor Camat setempat baru – baru ini.
“Jadikan dana desa untuk memperbaiki kehidupan rakyat dan bila perlu berikut kesejahteraan. Karena di dalam juknis dana desa terdapat beberapa jenis untuk pemberdayaan rakyat, diantaranya untuk badan usaha milik desa. Kalau itu sungguh- sungguh kepada sasarannya, sangat memungkinkan pendapat rakyat kecil bisa menjadi baik. Kenapa katanya? Berikan modal sesuai keahlianya, jangan dana bumdesa itu menjadi milik keluarga kepala desa.”
Syamsari berbicara demikian, karena setahun menjadi pemimpin, sering mendengar informasi bahwa kebanyakan isteri, anak dan menantu kepala desa menjadi pengurus bumdes. “Mulai tahun ini, bupati tidak mau pengurus bumdesa didominasi isteri, anak dan menantu kepala desa,” ujarnya.
Dikatakan, salah satu unsur penting dalam pemerintahan desa adalah BPD,
sedangkan BPD telah rampung dilantik oleh Camat Mangarabombang,
Mappaturung, S.Sos. Tujuannya adalah membangun persatuan bekerja bersama sebagai upaya mendorong pelaksanaan
pemerintahan menjadi lebih sukses.
Jangan abaikan petunjuk camat, karena camat bagian dari bupati, kalau tidak ada
bupati, camatlah yang terdepan.
H. Syamsari mengatakan, bahwa selain pembangunan fisik menjadi
prioritas, juga melakukan upaya meningkatkan IPM. Salah satunya
mengurangi jumlah anak yang putus sekolah, menggalakkan shalat berjamaah
sekaligus membuat kelompok belajar paket B dan C bagi orang tua yang pendidikan
sebelumnya tidak tuntas wajib belajar 9 tahun, serta memperbaiki kualitas
kesehatan melalui kader kesehatan yang telah dibentuk oleh pemerintah
daerah.
Pelantikan dihadiri anggota DPRD Takalar bersama Muspika dan para kepala desa serta tokoh masyarakat.
Penulis : Maggarisi Saiyye
Editor : Jesi Heny
