JAKARTA, EDELWEISNEWS.COM – Dewan Pers tidak melarang dan tidak pernah meminta media terverifikasi jadi syarat untuk melakukan kemitraan dengan Pemerintah Daerah (Pemda). Sebab, yang terpenting media tersebut sudah memiliki badan hukum sesuai UU Pers. Hal tersebut ditegaskan Ketua Dewan Pers, Muhammad Nuh.
Hal tersebut menanggapi adanya isu surat edaran Dewan Pers tentang hanya media yang terverifikasi Dewan Pers yang bisa diterima menjalin kemitraan dengan Pemerintah Daerah (Pemda). “Dewan pers tidak pernah meminta verifikasi media menjadi syarat kerjasama dengan Pemerintah Daerah (Pemda). Artinya media boleh melakukan kemitraan dengan Pemda tanpa diverifikasi. Dewan Pers tidak pernah mempermasalahkan media yang belum terfaktual, selama media tersebut telah berbadan hukum,” tegasnya menanggapi isu yang beredar.
Pernyataan Ketua Dewan Pers, Muhammad Nuh itu disampaikan kepada media dalam diskusi dengan beberapa pimpinan media cetak, elektronik maupun cyber di Hotel Ratna Inn, Banjarmasin, Kamis (6/2) lalu. Dia menepis jika media melakukan kerjasama dengan Pemda harus yang terverifikasi oleh Dewan Pers.
Hal tersebut dikuatkan oleh Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry Ch. Bangun. Katanya, Dewan Pers tidak mempermasalahkan setiap media melakukan kerjasama dengan Pemda meski media tersebut belum terverifikasi Dewan Pers, selama media tersebut telah berbadan hukum.
Lebih lanjut Hendry juga menyebutkan, Dewan Pers tidak pernah mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa media yang boleh bermitra dengan pemerintah itu harus terverifikasi.
“Tidak ada surat itu. Terpenting bagi Dewan Pers, perusahaan media itu harus sudah berbadan hukum sesuai Undang-Undang Pers.Itu saja sebenarnya sudah cukup. Tidak perlu harus terverifikasi,” tuturnya.
Presiden LIRA
Menanggapi pernyataan Ketua Dewan Pers tersebut, secara terpisah Sekretaris Jenderal Perkumpulan Perusahaan Media Online Indonesia (MOI), HM. Jusuf Rizal menyatakan, dengan adanya pernyataan Ketua Dewan Pers, Muhammad Nuh, tidak perlu lagi menjadi kendala bagi media untuk bekerjasama secara profesional dengan Pemerintah Daerah bahkan dengan Pemerintah Pusat.
“Selama ini media mengalami masalah untuk bekerjasama dengan Pemda, dengan alasan media tersebut harus sudah terverifikasi oleh Dewan Pers. Padahal cukup media tersebut berbadan hukum dan memiliki penanggung jawab,” tergas pria berdarah Madura-Batak yang juga menjabat Presiden LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) tersebut.
Ia juga menambahkan agar masalah ini diketahui oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, baik tingkat propinsi maupun kabupaten /kota. Jangan lagi ada pertanyaan, apakah media tersebut telah terverifikasi atau tidak.
“Yang penting media tersebut Berbadan Hukum. Namun demikian, kerjasama dengan Pemda tidak mengganggu daya kritis media untuk menyampaikan berita yang kritis, profesional dan konstruktif,” pungkasnya.
Sumber : indeksnews
Editor : Jesi Heny
