Di Muskomwil Apeksi VI, Danny Pomanto Tekankan Pentingnya UU Kota untuk Perkuat Fiskal Daerah

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menekankan pentingnya mewujudkan Undang-undang Kota di sela-sela menghadiri acara Musyawarah Komisariat Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Wilayah VI yang ke-X di Hotel Claro, Kamis, (16/5/2024).

“Saya punya kepentingan pada undang-undang kota. Posisi kota sangat strategis. Kalau undang-undang kota disahkan maka kemampuan fiskal itu sangat terlihat,” kata Danny Pomanto, sapaan akrabnya saat diwawancarai usai acara, siang tadi.

Ia memberi contoh bahwa desa ialah penghasil, sementara uangnya ada di kota. Dari situ kekuatan daerah pada fiskal berdampak.

“Kalau ini diarranger (diatur) menjadi sebuah musik yang bagus maka insyaallah kekuatan Indonesia menjadi kekuatan ekonomi yang resiliensinya kuat,” jelas Danny.

Apalagi dalam pandangannya, posisi Komwil VI lebih strategis. Dan saatnya potensi Indonesia Timur seperti Sulawesi dan Papua mengambil bagian penting.

“Kita harus memperjuangkan dan menshare banyak hal, seperti UMKM, persampahan, low carbon dan sebagainya,” ujarnya

Apalagi, kata Danny, dirinya sudah menganggap Apeksi adalah rumah pribadi dan institusi.

“Kota ini dimana diurus dengan baik, diorkestrasi dengan baik. Maka berdampak pada pendapatannya,” katanya.

Itu terbukti dari PAD Pemkot Makassar yang awalnya Rp500 miliar hingga kini menyentuhnya Rp1 triliun. Hal yang sama terjadi di kota-kota Amerika yang mengalahkan pendapatan negara itu sendiri.

“Sehingga ini adalah sebuah paradigma yang kita bangun untuk menyatukan kekuatan bersama,” tekannya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Makassar SULSEL

Pemprov Sulsel Tegaskan Irigasi Bontorihu Bukan Kewenangan Provinsi, Sinergi Lintas Pemerintah Tetap Dilaksanakan

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM – Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan bahwa proyek pembangunan irigasi di Lingkungan Bontorihu, Kelurahan Ballasaraja, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba bukan merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Penegasan ini disampaikan menyusul pemberitaan salah satu media daring yang menyebut proyek tersebut sebagai bagian dari kewenangan Pemprov Sulsel. Dalam […]

Read more
LEGISLATIF Makassar SULSEL

Pemprov Sulsel Hadiri Paripurna DPRD, Laporan Reses Jadi Bahan Perencanaan

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM  -Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman menghadiri Rapat Paripurna DPRD Sulsel, Kamis (30 April 2026). Rapat tersebut mengagendakan penyampaian laporan pelaksanaan reses sekaligus penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025/2026 di Ruang Rapat Paripurna Kantor Dinas BMBK Sulsel. Rapat tersebut juga menandai pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025/2026. Sebanyak sembilan fraksi […]

Read more
Makassar SULSEL

Sulsel Tetapkan DIP-DIK 2026, 53 Kategori Informasi Wajib Dibuka ke Publik

MAKASSAR, EDELWEISNEWS.COM -Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) Tahun 2026 sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel sesuai amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Penetapan tersebut ditandatangani Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan selaku Atasan PPID, Jufri Rahman, di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, […]

Read more