
WAJO, EDELWEISNEWS.COM – Berdasarkan data yang dirilis oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), dalam kepemimpinan Amran Mahmud dan Amran SE, di Kabupaten Wajo membawa Wajo masuk peringkat 3 dalam tingkat kemiskinan ekstrem di wilayah Sulawesi Selatan.
Berdasarkan perhitungan Satgas Data
Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), estimasi jumlah kemiskinan ekstrem di Kabupaten Wajo pada tahun 2023 sebesar 8,45 ribu jiwa, menempatkannya di bawah Makassar dan Luwu Utara. Estimasi ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya, dengan catatan 1,90 ribu jiwa pada 2021 dan 4,47 ribu jiwa pada 2022.
Menyikapi kegagalan duo Amran dalam mengurai hal tersebut, sejumlah pakar politik melihatnya sebagai sinyal dan sekaligus tantangan bagi para pesaing incumbent dalam pilkada mendatang. Calon-calon diharapkan mampu mengatasi persoalan kemiskinan yang masih menghantui Wajo, sementara bagi incumbent, hal ini menjadi potensi kelemahan.
Para penantang incumbent diminta untuk memperhitungkan tantangan yang masih dihadapi oleh masyarakat Wajo dalam hal kesejahteraan ekonomi. Langkah-langkah strategis harus diambil untuk mengatasi masalah kemiskinan yang ditinggalkan oleh Duo Amran.
Sementara itu Andi Gusti Makkarodda, mantan ketua partai yang mendukung duo Amran pada pilkada 2018, menyatakan kekecewaannya terhadap kondisi tersebut.
“Saya belum meneliti datanya secara mendalam, tetapi dari informasi yang dirilis oleh Menko PMK, terlihat kegagalan pemerintahan Duo Amran dalam mengurai persoalan kemiskinan di Kabupaten Wajo,” ungkap Andi Gusti Makkarodda.
Menurutnya, jumlah penduduk Wajo yang hidup dalam kondisi kemiskinan ekstrem terus meningkat dari tahun ke tahun, meskipun visi pammase adalah mencapai kesejahteraan.
Kemiskinan ekstrem, menurut AGM, menandakan ketidak mampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial. Pemerintah menetapkan bahwa seseorang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem jika pengeluarannya kurang dari Rp. 10.379 per orang per hari.
AGM juga meragukan kemampuan Penjabat Bupati untuk menyelesaikan persoalan yang ditinggalkan oleh Duo Amran pada akhir masa jabatannya.
“Saya ragu, selain masa jabatannya yang singkat, anggaran yang kurang memadai juga bisa menjadi hambatan, serta konsep pengentasan kemiskinan yang membutuhkan waktu,” katanya.
Ditanya mengenai kegagalan duo Amran dalam menuntaskan angka kemiskinan di Kabupaten Wajo terkait pilkada tahun 2024, Andi Gusti Makkarodda menyarankan agar Amran Mahmud dan Amran SE lebih legowo untuk meminta maaf kepada rakyat Wajo.
“Partai politik juga harus mempertimbangkan dengan baik karena kita keliru dalam mengusung Amran-Amran. Terlalu banyak janji yang tidak dipenuhi. Karena ini saat yang tepat, setidaknya Pak Amran Mahmud dan Pak Amran seharusnya meminta maaf kepada masyarakat, karena pencapaian kinerja mereka selama lima tahun sebagai pemimpin bertentangan dengan visi yang diusung,” jelasnya. (APJ)